KPK Tak Loyo Kan?
:batamnow:-46 Unit mobil dinas milik pemerintah Provinsi Kepri, kini, masih dikuasai para mantan pejabat bermental korup.
Artinya, proses pengembalian aset milik rakyat Kepri itu belum tampak hasilnya alias masih gelap.
Ke semua aset pemprov itu belum satu pun yang dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Kepri.
Bayangkan, luar biasa hebat dan ngototnya para “perampas” aset daerah itu. Mereka bergeming, meski suvervisor KPK telah telah turun tangan.
Koordinator Koordinasi Supervisi KPK di Wilayah Kepri, Riau, Jambi dan Sumsel Aida Ratna Zulaiha membenarkan masih buntunya penyelesaian kasus ini.
46 unit mobil dinas milik pemerintah provinsi masih dikuasai oleh para mantan pejabat.
Selebihnya dikuasai yayasan yang terkait dengan nama-nama mantan pejabat.
Anehnya, ada lagi yayasan swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kepri yang “merampas” aset milik pemerintah daerah ini.
Tapi, Ida, atas nama lembaga antirasuah itu menegaskan sikapnya soal aset daerah ini.
Sebagaimana kepada HarianKepri.com, bila para “perampas” aset daerah itu enggan mengembalikannya, pihak KPK akan balik merampas aset itu.
“Kalau tidak dikembalikan, kita akan rampas, untuk sanksi hukumnya tunggu saja nanti,” tegas Aida.
Dalam waktu dekat, janjinya, pihaknya akan kembali turun ke Pemprov Kepri mengejar progres penarikan mobil tersebut.
“Kemungkinan satu minggu lagi kita ke Kepri,” katanya.
Terkait urusan “rampas merampas” aset daerah ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun alias Bang Din kembali mengimbau kepada pihak-pihak yang masih menggunakan aset milik itu, untuk segera mengembalikan.
“Sekali lagi kita imbau, kembalikan mobil itu karena ini juga atas arahan dari KPK,” imbaunya, Selasa (9/4/2019).
Mengapa Bang Din menghibau saja, dan terkesan kecut mengeluarkan perintah keras?
“Kan mobil sudah dipakai sebelum saya menjabat,” dalihnya.
Ia mengaku tidak mengetahui persis bagaimana progres pengembalian mobil itu, pasca pemprov menyurati pihak-pihak yang menggunakan mobil tersebut.
Soal siapa siapa yang menguasai aset Pemprov, Bang Din mengaku tak mengetahuinya. Berpindahnya aset Pemprov Kepri itu, tidak pada masa kekuasannya.
“Untuk jelasnya bisa ditanyakan ke Biro Umum,” lempar Bang Din.
Ibarat Main Pimpong
Sementara itu, Kepala Biro (Karo) Umum Martin Luther Maromon saat ditanya soal nama-nama mantan pejabat “perampas” aset daerah itu, enggan membebernya.
Ibarat main pimpong, Martin justru melempar lagi jawaban HK itu ke Mirza Bahtiar.
Martin ditemui, Rabu (3/4/2019) di Kuala, dia justru melempar lagi agar hal tersebut ditanyakan langsung ke Kepala Inspektorat Kepri Mirza Bahtiar.
“Sebaiknya tanyakan ke Inspektorat,” katanya seolah mengikuti gaya Bang Din.
Namun, saat HarianKepri.com menanyakan hal itu ke Kepala Inspektorat Kepri, Mirza justru menangkis “bola” itu lagi.
“Tanya ke Biro Umum, yang punya data itu Biro Umum, Inspektorat hanya memantau saja,” lempar Mirza lagi.
Silakan “main pimpong” hai para pejabat Pemprov. KPK tak loyo kan?(Red-1)