BP Batam Minta Moratorium Plastik Dibuka

Justru Malaysia ‘Tendang Balik’ ke Negara Asal

Batam NowINI salah satu bukti dualisme kebijakan dan kepemimpinan di Batam yang selama ini cukup lama dipolemikkan.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi sebagai pemberi izin usaha, menolak keras impor plastik daur ulang (recycle).

Alasannya, jenis impor bahan plastik ini, dapat merusak lingkungan dan sangat berbahaya.

Sementara Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady sebagai regulator izin pemasuk barang impor, ‘merengek’ agar moratorium industri plastik ini dibuka.

Kepala BP Batam dropping Kemenko Ekonomi ini sampai mengancam akan melapor ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Menteri Perindustrian karena masalah plastik ini. Tujuannya agar moratorium plastik ini dibuka.

Hingga kini, kesepakatan di kedua pimpinan Batam ini, masih belum saling respon. Entah sampai kapan.

Investor Minta Kepastian

Adapun ‘dalih’ Edy meminta dibuka moratorium plastik daur ulang itu, karena para investor meminta kepastian berinvestasi di sini.

Baik pemilik industri daur ulang plastik yang sudah existing, maupun yang hendak masuk.

Jauh sebelumnya, pihak BP Batam telah mengizinkan beberapa investor dengan industri plastiknya. Khususnya investor dari China.

Tapi di tengah jalan, Pemko Batam, lewat Dinas Lingkungan Hidup (DLH), menyegel beberapa pabrik pengelolaan plastik di sini. Tindakan ini dilakukan setelah melihat membanjirnya pasokan plastik daur ulang ke Batam.

Pihak Pemko Batam akhirnya melakukan moratorium untuk tidak mengeluarkan dokumen dan izin lingkungan.

Sementara untuk industri yang sudah sempat beroperasi, Batam Now belum mengkonfirmasi tentang sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka.

Menurut Edy, para pengusaha yang sudah existing pun, ikut resah.

Edy juga meminta kejelasan, limbah plastik jenis mana sebenarnya yang tak dan boleh ke Batam. Sementara Edy menjelaskan, jenis plastik itu bermacam-macam.

Ada HS (harmonized system) code-nya sama, tapi jenis beda. Ada yang masuk Bahan Beracun Berbahaya (B3), dan ada juga non-B3. Luas kategorinya. Ada juga scrap dan barang recycle.

Sementara tindakan DLH mengacu pada UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Waspadai Konvensi Basel

Masalah limbah plastik tidak saja hanya di Indonesia. Berbagai negara, termasuk Malaysia juga mempermasalahkan limbah kiriman yang sama ke negaranya. Fillipina dan beberapa negara Asia lainnya juga bertindak keras soal kiriman limbah plastik ini.

Kini negara tetangga Malaysia itu, akhirnya bertindak tegas. Mereka memulangkan paksa ratusan kontainer sampah plastik daur ulang ke negara asal.

Malaysia sedang berupaya mengurangi impor plastik, termasuk produk plastik di dalam negeri.

Terkait hal itu pihak Kementerian Sumber Daya Energi, Teknologi, Science, Perubahan Iklim dan Lingkungan Malaysia (setara dengan KLHK), Yeo Bee Yin, mengambil langkah yang cukup tegas.

“Negara maju harus bertanggung jawab atas apa yang mereka kirim,” ujar Yeo.

Terkait hal itu, pihak Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) memantau tanggung jawab negara maju lewat Konvensi Basel pada 10 Mei 2018 silam.

Aturan Kovensi Basel, Swiss menegaskan bahwa negara produsen sampah plastik besar harus mendapatkan persetujuan lebih dulu dari PBB sebelum mengekspor sampahnya ke negara-negara berkembang.

Diketahui, Amerika Serikat, Inggris, Jepang dan Australia merupakan eksportir sampah plastik terbesar ke Malaysia saat ini.

Adapun pihak Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi Basel, di mana dalam hal ini tak berhak untuk mengekspor sampah plastik ke negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Konvensi Basel menjadi satu kemajuan untuk membatasi kiriman sampah plastik dari negara maju ke negara berkembang.

Amandemen dari Konvensi Basel merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan masalah global dari pergerakan sampah negara maju ke negara berkembang khusunya plastik daur ulang.(Red-1)

avatar
  Langganan  
Berikan notifikasi