Ex-Officio Momentum Menyelesaikan Masalah Kronis di BP Batam

Batam NowSENGKARUT BP Batam, begitu sorotan media. Menggambarkan peliknya kondisi di lembaga eks otorita ini.

Sulit menyembunyikan carut-marutnya masalah di kantor asuhan Menko Perekonomian Darmin Nasution itu, setelah selama 47 tahun menjalankan misinya di Batam.

Klimaks, saking ribetnya, Presiden Jokowi pun pernah mewacanakan membubarkan BP Batam, yang lahir dari PP 46 tahun 2007 ini.

Itu terjadi Desember 2018, di kantor Presiden di Jakarta. Setelah nyaris tak menemukan solusi, sejak tahun 2015 mengintervensi Batam.

Tapi entah mengapa, pikiran Jokowi berubah lagi. Dia menemukan pokok masalah.

Dia pun mengambil langkah, sebagai solusi untuk mengatasi berbagai masalah. Pertama, melakukan upaya revitalisasi di BP Batam. Kedua, menjadikan kepemimpinan di dua lembaga pemerintahan berbeda itu, berada di satu tangan. Ini maksudnya agar tidak terjadi lagi dualisme.

Sebegitu sarat memang masalah di BP Batam, di mata Jokowi. Sejak lembaga pengembangan ekonomi kawasan ini melaksanakan debutnya.

Sorotan lebih menajam lagi, ketika pertumbuhan ekokomi di sini terjun bebas ke angka 2,5 persen tahun 2017.

Kondisi ini disebab banyak industri yang hengkang. Tak sedikit perusahaan galangan kapal yang tutup. Puluh ribuan pekerja menganggur dan tak sedikit yang pulang kampung.

Tak cukup ruang untuk mengurai deretan masalah di BP Batam. Tapi masalah yang paling yahud dibahas sekarang soal lahan.

Lahan di Batam memang “barang” seksi. Berbicara BP Batam, tak lekang dengan urusan tanah. Itu bukan rahasia lagi.

Hanya yang sulit dibongkar, tentang keberadaan para mafia lahan yang selama ini berkecimpung.

Soal mafia lahan ini, memang ibarat kentut. Entah orang-orang eksternal atau internal atau kolaborasi dua-duanya yang bermain. Untuk ini belum ada yang terbukti yang harus bertanggung jawab.

Untuk memeperbaiki tata kelola lahan di BP Batam inilah, berbagai perbaikan di jajaran internal harus segera dilakukan.

Barangkali, salah satunya dengan konsep teranyar dari Presiden Jokowi ini. Mendudukan satu pemimpin di dua lembaga pemerintahan berbeda: jabatan rangkap atau ex-officio.

Ini juga sekaligus pintu masuk bagi pemimpin baru untuk memperbaiki masalah yang ruwet dan menjadi sorotan publik, selama ini.

Masalah lahan yang sangat menyita energi dan waktu, meski makin kusut.

Selain masalah lahan, berbagai hal kronis lain, ditengarai terjadi. Antara lain mengenai kuota impor barang konsumsi, masalah ijin export, import, dan pengelolaan aset BP kawasan yang lainnya.

BP Batam memang memiliki banyak aset. Mulai dari lahan, pelabuhan darat dan laut, penyedia air baku untuk air minum, IT centre dan sebagainya.

Soal tata kelola aset inilah yang banyak dipertanyakan selamai ini. Publik Batam menyoroti minimnya kontrol terhadap penggunaan aset negara ini.

DPRD Provinsi Kepri, maupun legislatif Kota Batam, tak punya jangkauan karena bukan mitra kerja BP Batam.

Publik Batam dan Kepri juga jarang mendegar apa hasil yang dibahas antara DPR RI di Senayan Jakarta dengan pihak BP Kawasan.

Seolah serba tak transparan. Padahal keberadaan BP Batam adalah Badan Layanan Umum.

Kala Gubernur dan Wali Kota menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ke masyarakat lewat perwakilan di DPRD, sementara BP Batam tidak demikian.

Untuk itulah dengan masuknya Wali Kota menjadi ex-officio, diharapkan kondisi tata kelola di BP Batam akan semakin transparan diketahui publik.

Selama ini, misalnya, transparansi pengelolaan lahan memang kurang terbuka. Posisi lahan tersedia hanya “dikulum-kulum”.

Atas permasalahan yang masih kusut inilah, pejabat ex-officio menjadi momen membongkar habis, apa masalah kronis sebenarnya.

Kemudian lambat atau cepat, semua masalah harus diurai dan mesti ada perbaikan konkrit.

Mengakhiri dualisme bukan persoalan mudah. Tapi lebih parah lagi, kelak, pejabat yang ditunjuk tak dapat menyelesaikan berbagai masalah secara tepat.

Menjadikan kawasan ekonomi ini untuk berkembang terus. Menaikkan pertumbuhan ekonominya adalah bagian dari tugas pokok ex-officio.

Tentu setelah investasi di sini berkembang pesat. Penganguran jauh berkurang dan tak ditemukan lagi keputusan yang tumpang tindih.

Jabatan ex-officio, inilah momen membuka selubung tumpukan masalah selama ini.

Kesempatan mengulik siapa biang dibalik itu.

Dan yang lebih penting adalah pejabat Ex-Officio Kepala BP Batam harus dapat memenuhi apa yang diharapkan presiden Jokowi, dunia usaha, serta masyarakat di sini.(M-1)

avatar
  Langganan  
Berikan notifikasi