Hari ini Momen Menggaruk ASN Pembangkang

Batam NowAPARATUR Sipil Negara (ASN) bolos kerja, Senin (10/6) ini? Siap-siap menerima sanksi berat. Ini serius dan sangat serius seperti kata Menteri Permberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Syafrudin.

Dia katakan, ASN jangan sampai tak masuk kerja mulai hari pertama usai cuti lebaran. Terlambat saja akan diganjar sanksi berat. Peringatan ini bukan “cuap-cuap”.  Dilengkapi dengan surat resmi kementerian nomor N/26/M.SM.00.01/2019. Sudah disosialisasikan jauh sebelum masa cuti lebaran.

Selain melaporkan pemantauan, surat yang ditandatangani Syafruddin tersebut, juga meminta ketegasan semua pejabat terkait di pemerintahan masing-masing, untuk menindak tegas para ASN pembangkang.

Hasilnya wajib daporkan ke Kemenpan RB melalui laman https://sidina.menpan.go.id maksimal pada 10 Juni 2019 pukul 15.00 WIB. Bila para ANS ketahuan bolos, sanksinya bisa kena pecat alias diberhentikan. Dasar hukum atas sanksi di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah (53 Tahun 2010).

Menurut pihak Kemen PAN RB, ada beberapa bentuk sanksi yang akan dijatuhkan bila seseorang ASN atau PNS, membangkang atau tak masuk kerja.

Ada sanksi disiplin, yakni tunjangan kinerja ASN dipotong bila kedapatan bolos kerja. Bentuk hukuman ringan seperti teguran lisan maupun tertulis.

Kemudian, hukuman disiplin sedang berbentuk penundaan kenaikan gaji, penundaan kenaikan pangkat, dan penurunan pangkat, masing-masing selama satu tahun.

Sementara, untuk hukuman disiplin berat: pembebasan dari jabatan hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan cuti bersama Hari Lebaran 2019 selama tiga hari, pada 3, 4, dan 7 Juni 2019. Lamanya libur lebaran ini ditentukan lewat Keputusan Presiden Nomor 13 tahun 2019 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

Belum lagi bila dihitung dengan Sabtu dan Minggu dengan hari libur biasa. Jadi masih ada “prepare” waktu dua hari untuk siap-siap masuk kerja, Senin hari ini.

Terkait kewajiban ASN harus masuk hari pertama kerja, pihak Kemenpan RB sudah memberikan surat edarannya melalui Badan Pengelola Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Daerah (BPKSDMD) di kabupaten dan kota se Indonesia.

Jadi dengan adanya surat edaran itu, pihak Kemen PAN RB tidak akan mentoleransi ASN yang tidak masuk kerja setelah cuti lebaran. Pun bagi yang terlambat masuk.

Diragukan Efektifitasnya

Banyak pihak meragukan efektifitas kebijakan disiplin kerja ASN ini.

Apalagi bila melihat komitmen para pejabat di pemerintahan daerah. Para pejabat itu, selama ini, tak bernyali menindak para ASN yang sering tak disiplin dan melanggar peraturan.

Jangankan bagi yang tak masuk kerja setelah cuti bersama lebaran. Sudah menjadi pengetahuan umum, banyak pagawai negeri berkeliaran di waktu jam kerja.

Para pegawai negeri itu, selama ini, banyak yang kebal. Apalagi mereka tau bahwa sanksi yang dijalankan pun sanksi “icak-icak”. Paling pun hanya sebatas tegoran tak berarti saja.

Soal rendahnya disiplin pegawai ASN, selama ini, sudah menjadi rahasia umum. Belum lagi, banyak dari mereka bagian dari lingkaran “dinasti” penguasa daerah dan kroni-kroninya.

Penguasa daerah yang mantan, maupun yang masih aktif. Para pegawai sekarang tak sedikit produk KKN (‘Kawan Kawan dan Nepotisme’), turun temurun.

Sementara pemberi sanksi pun masih menjadi wewenang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah. Inilah bentuk peraturan yang dianggap loyo.

Keraguan banyak pihak, boro-boro bagi pembolos kerja, sanksi untuk para ASN pelaku korupsi saja masih belum dijalankan secara tegas.

Misalnya, 18 pegawai di Provinsi Kepri yang status hukumannya sudah inkrah. Mereka dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Hingga kini, mereka masih bekerja sedia kala.

Berkali-kali Dirjen Otda Depdagri mengingatkan para Kepala Daerah agar segera memecat para eks narapidana itu, tapi tak mempan alias tak digubris.

Malah lebih ngeri lagi, ada pejabat teras membela mereka dengan dalih menampung aspirasi para pegawai yang pernah “ngemaling” itu.

Begitulah parahnya keadaan selama ini. Proses menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar aturan di jajaran ASN sangat brirokratis dan berbelit-belit. Kadang kasusnya berlalu begitu saja. Tampaknya mereka bisa “cincai”.(Red-1)

avatar
  Langganan  
Berikan notifikasi