Limbah B3 di Batam, KPK dan BC Maksudnya Apa?

Laporan: Lamsir Lumban Raja

Batam NowLEBIH kurang 400 an jiwa manusia meninggal berkaitan dengan keruwetan TPS (Tempat Pemungutan Suara) pemilu.

Polemik para pahlawan demokrasi inipun, masih menggelinding. Kematian mereka diindikasikan, saekan tak wajar. Disebut terbelenggu dengan penghitungan suara yang berawal dari TPS.

Di Batam, muncul kasus TPS dengan versi berbeda.

TPS ini juga dikhawatirkan mengancam jiwa manusia, bila tidak ditangani dengan segera oleh pihak yang berkompeten.

Adalah Tempat Pengelolaan Sementara (TPS) limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang sedang mengancam nyawa manusia itu.

Hampir semua TPS industri di Batam overloaded penuh dengan tumpukan limbah B3.

Penyebabnya, karena residu limbah industri B3 itu mandek sekarang. Pihak Bea Cukai (BC) Batam melarang pengiriman limbah B3 itu ke luar dari Batam.

Batas waktunya, sampai ada pemberitauuan lanjutan dari BC.

Kondisi ini sudah berlangsung hampir 5 bulan belakangan. Hingga sekarang, belum ada penyelesaian.

Sebagaimana lazimnya, sesuai ketentuan, semua limbah B3 dari Batam selalu dikirim ke Cileungsi di Jawa Barat itu.

Di daerah itulah pembuangan limbah B3 selama ini, sesuai ketentuan pemerintah.

Namun karena pihak BC Batam melarang pengapalan limbah B3 itu, sejak beberapa bulan lalu, terjadilah situasi kritis penumpukan. Batam tak ubahnya menjadi kubangan besar limbah berbahaya.

KPK Tangkap 3 Kontainer

Ikhwal pelarangan pengapalan limbah B3 oleh BC Batam datang dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Itu pun karena KPK menangkap tiga kontainer limbah B3 di Tanjung Periok, Jakarta, sekitar Januari lalu.

Limbah yang ditangkap dan ditahan itu, diduga berasal dari Batam. Padahal setelah diselidiki, limbah B3 itu kiriman dari Luar Negeri (LN).

“Limbah B3 ini menjadi ‘temuan’ pihak KPK,” kata Sumarna Kabid Humas BC Batam kepada Gatra.com Maret lalu.

Lalu, menurut Sumarna, setelah pihak KPK berkoordinasi dengan Kementerian KLH dan Kementerian Keuangan, muncullah pelarangan pengiriman limbah B3 itu.

Anehnya, penanganan limbah ini pun berkepanjangan. Biasanya pihak KPK selalu transparan dengan setiap kasus yang ditanganinya. Tapi tidak demikian dengan limbah B3 di Batam ini.

Hingga kini pengusutan kasus ini belum benderang.

Akibat pelarangan pengiriman limbah B3 itu, 66 kontainer limbah B3, teronggok di pelabuhan Batu Ampar Batam, sejak Januari lalu. Tak dapat dikapalkan ke pelabuhan transit menuju Bogor.

Sementara limbah dalam puluhan kontiner itu adalah limbah milik 38 anggota Asosiasi Pengusaha Limbah (Aspel) di Batam.

Menurut Ketua Aspel Batam Berani Sihite kepada Gatra, semua limbah yang mereka tangani selama ini melalui prosedur yang lazim.

Tapi mengapa gegara temuan 3 kontainer itu berimbas pada pelarangan pengiriman limbah B3 secara keseluruhan?

Inilah yang membuat pihak Aspel dan Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam tak habis pikir. Mereka merasa di rugikan secara materil dan immateril.

Miliaran uang mereka habis untuk membayar biaya penumpukan limbah yang teronggok di pelabuhan itu.

Bahaya B3 Terpapar Manusia

Efek lain dari menumpuknya limbah B3 industri ini, sangat mengancam terhadap jiwa manusia.

Imbas dari pencemaran lingkungan B3 ini, manusia disekeliling bisa terpapar penyakit akut.

Dari jumlah volume penumpukan limbah B3 yang kritis ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Jumlahnya sekarang ribuan ton, kata Goverment Relation & QHSE Manajer Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) Sony Fuah ke Batam Pos.

Dia katakan semua TPS industri sekarang sudah penuh. Para investor asing pemilik pabrik sudah resah.

Mereka tidak tahu lagi membuang residu limbah B3 nya mau ke mana. Mereka juga jadi serba salah. Sementara produksi limbah masih terus seiring dengan proses produksi.

Pengriman ke Cileungsi stop total. Sementara TPS di kawasan industri overloaded.

Demikian juga di TPS Kawasan Pengelolaan Limbah Industri (KPLI) milik BP Kawasan. Areal pengelolaan sementara seluas 8 hektar sudah overloaded juga.

Pihak BP Kawasan menangani langsung pengelolaan limbah industri B3, sebelum dikapalkan ke Bogor.

Pihak KPLI memiliki lahan pengelolaan sementara sekitar 19 hektar d kawasan Kabil. Sekitar delapan hektare dikelola sendiri dan selebihnya oleh tenan. Semua sudah penuh, selama hampir lima bulan ini.

Menurut Sony, bahwa produksi limbah B3 selama lima bulan ini sekitar 15 ribu ton. Itu semua menumpuk dan membahayakan.

Diasumsikan, dalam sebulan, setiap satu perusahan industri di Batam dapat menghasilkan limbah B3 sekitar 3 ton.

Andaikan 75 persen dari 1500 industri di Batam menghasilkan limbah, maka setiap satu bulan terdapat 1.125 ton limbah B3.

Nah, bila dikali selama 5 bulan, akibat kemacetan total pengiriman ini, jumlahnya yang menumpuk di Batam bisa mencapai belasan ribu ton.

Itu yang sangat dikhawatirkan, membahayakan dan mengancam lingkungan kehidupan manusia. Apalagi kalau tidak ditangani pihak-pihak berkompeten dengan segera.

Menjadi pertanyaan, mengapa karena temuan tiga kontainer limbah beracun di Jakarta pada Januari lalu itu, sehingga proses pengiriman semua limbah dari Batam distop?.

Bukankah masalah limbah B3 ini sudah segera harus ada solusi. Pengusaha dan para investor sudah resah.

Baik pihak BP Kawasan maupun Pemko Batam terlihat diam seribu bahasa atas kasus limbah B3 ini.

Sementara pihak KPK dan BC belum membuka keran pengiriman limbah B3 itu.

Lalu kalau boleh tahu nih, KPK dan BC maksudnya apa?(***)

avatar
1 Kolom komentar
0 Kolol Balasan
0 Pengikut
 
Komentar terpopuler
Komentar terkini
  Langganan  
terbaru terlama vote terbanyak
Berikan notifikasi
Roberto Siahaan
Tamu
Roberto Siahaan

Mungkin tunggu ada korban masyarakat dulu baru ada tindakan dari… Baca Selengkapnya