Mendagri Kebobolan, Banyak Oknum PNS ke Luar Negeri Tanpa Izin

1500 Triliun Rupiah Disedot Dua Kasino Singapura? (Bagian 5)

Batam NowBUPATI Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip di OTT KPK, Selasa kemaren.

Tapi jauh sebelumnya, nasib apes pernah menimpa wanita cantik dari Provinsi Sulawesi Utara ini.

Mendagri Cahyo Kumolo memberhentikan bupati kelahiran 8 Mei 1977 ini, Januari lalu.

Diberhentikan tiga bulan sejak Januari 2018. Penyebabnya, dia bolos kerja selama 20 hari, antara Oktober ke November 2017. Ketahuan tak punya izin ke Luar Negeri (LN).

Memang pada bolos kemana ibu bupati ini?

Oh, ternyata pelesiran ke Amerika. Klaim dia, menghadiri undangan pelantikan  Presiden Donald Trump ke negara adidaya itu.

Sekali pelesiran ke LN tanpa Izin, Sri pun di sanksi Cahyo Kumolo, kader PDIP itu.

Entah apa di benak Cahyo Kumolo kali ini. Sorot mata, agaknya tajam menguntit bolosnya Sri.

Tapi tak demikian dengan ribuan Aparat Sipil Negara (ASN) atau kepala daerah lain.

Selama ini, begitu banyak ASN dan beberapa oknum Kepala Daerah  keranjingan ke Luar Negeri (LN), tanpa izin.

Beberapa oknum Gubernur, Bupati, Wali Kota dan ASN, tak tersentuh sanksi Mendagri.

Jangankan diberhentikan sementara, Mendagri pun tak tahu mereka terang-terangan ke LN, tanpa Izin.

Selain pelesiran, tak terhitung dari mereka, ke LN hanya mau berjudi ke Kasino. Khusus di Singapura.

Para pejabat negara itu, bebas bolak-balik ke Singapura, berjudi, seraya memikul bergepok-gepok uang dolar.

Padahal Peraturan Mendagri (Permen) RI No 29 Tahun 2016, mengatur tentang pedoman perjalanan dinas ke mancanegara.

Ketentuan Permen itu, bagi ASN dan para Kepala Daerah, bila ke LN harus terlebih dulu mendapat izin dari Departemen Dalam Negeri (Mendagri). Itu pun mesti dengan alasan yang tepat.

Tapi, penampakan selama ini, peraturan itu dianggap hanya angin sepoi.

Mereka pun bisa leluasa ke berbagai negara, tanpa izin.

Setiap libur panjang dan weekend adalah hari yang tepat bagi para oknum ASN ke Kasino Singapura itu.

Beberapa oknum Kepala Daerah, pejabat Negara, para aparatur dan pimpinan instansi tertentu yang sering tampil di media, tampak ramai di Kasino.

Hal inilah, yang tak dilihat dan tak terpantau pihak Depdagri selama ini.

Belum lagi para oknum pejabat yang wilayahnya berdekatan dengan Singapura seperti Riau, Kepri, Batam dan lainnya.

Peraturan yang disebut di atas, tampaknya, ibarat suara kaleng-kaleng saja bagi ASN dan Kepala Daerah yang sering pelesiran itu.

Dan Mendagri sendiri pun, tampaknya, tak ambil pusing.

Mereka tak mau tau. Apalagi pintu keluar ke LN, banyak di Indonesia. Baik dari udara, maupun dari pintu laut.

Mendagri-Imigrasi dan Pengawasan

Lalu apakah kondisi seperti ini terus-menerus tanpa tindakan tegas dari Mendagri dan departemen terkait lain?

Kondisi seperti ini, tampaknya, tak bisa dibiarkan berkepanjangan.

Masyarakat harus keras mengingatkan Mendagri.

Pengawasan di pelabuhan ke LN mesti diperketat.

Antara Kemendagri-Dirjen Imigrasi, mesti tercipta kerja sama pengawasan yang konkrit.

Imigrasi sebagai instansi pemberi izin di pelabuhan pemberangkatan mesti dapat mandat. Otoritas di pelabuhan harus menolak mereka, bila tanpa izin Mendagri.

Sementara kondisi terkini di setiap pintu ke LN, banyak perubahan. Setiap calon penumpang lewat “gate” imigrasi udara dan laut, serba otomatis.

Paspor tinggal masukkan ke “auto gate”. Pintu terbuka. Siapapun, tinggal lewat.

Auto gate” adalah sistem pengawasan elektronik otomatis. Mesin ini bisa membaca dan mengenali data calon penumpang, sesuai yang tertera di buku paspor.

Pengamanan dengan model elektronik ini, juga sekaligus pengecekan “fingerprint” atau sidik jari. Tidak manual, seperti selama ini.

Sekarang, lembaran paspor penumpang sudah jarang distempel petugas imigrasi. Lebih banyak lewat pengecekan mesin otomatis.

Dengan diberlakukannya sistem otomatis ini, maka makin sulit mengawasi para oknum ASN yang plesiran ke LN.

Inilah salah satu kelemahan negara, khususnya.

Para oknum pegawai instansi negara dan sebagainya hilir-mudik, tanpa kontrol.

Tidak saja hanya pengawasan orang, demikian juga kontrol terhadap aliran rupiah triliunan.

Maka tak perlu heran tentang kondisi negara yang lagi cekak dana ini.

Negara kesulitan dana anggaran pembangunan. Mengutang ke LN. Di saat puluhan ribu orang menghamburkan ribuan triliun rupiah ke Kasino di LN. (Red-1)

Menteri Keuangan Sri Mulyani “buta” soal masalah ini. Apalagi menindaknya. Padahal peraturan Menkeu dan Bank Indonesia membatasi setiap warga negara membawa rupiah dan mata uang lain ke LN. Ikuti laporan selanjutnya (bersambung…)

avatar
  Langganan  
Berikan notifikasi