Menolak Ex-Officio = Melawan Presiden?

Batam NowSEJUMLAH pegawai di lingkungan ASN BP Batam, menggelar aksi penolakan kebijakan Presiden Jokowi.

Penolakan akan jabatan Wali Kota Batam Muhammad Rudi merangkap ex-officio Kepala BP Batam.

Bentuk protes nyata, lewat berbagai spanduk yang dipajang di kawasan halaman kantor BP Batam, Kamis (10/5), hingga dua hari berikutnya.

Dilakukan oleh para pegawai dan staf Badan Pengusahaan (BP) Batam, yang notabene para pegawai yang bekerja kantor pemerintahan.

Selain membentang berbagai spanduk, mereka juga beramai-ramai membubuhkan tanda tangan berbentuk “petisi” penolakan di spanduk khusus, sepanjang 20 meter.

Bukankah penolakan ini satu bentuk tindakan melawan presiden?

Perlawanan dari orang-orang yang mengantungkan hidup dan nasibnya di pemerintahan Jokowi.

Resistensi ini menurut sebagian masyarakat, juga dinilai sebagai tindakan yang dapat merongrong kehormatan atau kewibawaan presiden, dari para ASN yang tak loyal.

Apalagi presiden sedang dalam menjalankan tugas pemerintahan, negara yang sah.

Memang, Presiden Jokowi akan segera memutuskan kebijakan teranyar tentang visi terbaru kawasan ekonomi Batam.

Visi memperbaiki masa depan kinerja lembaga itu secara keseluruhan. Strategi itu juga, sekaligus, memastikan akan nasib para pegawai itu sendiri.

Sangat memungkinkan dalam waktu dekat, keputusan segera dieksekusi. Tentang kepastian Rudi menduduki jabatan rangkap itu.

Itu setelah Sesmenko Perekokomian Sudiwijono melaksanakan uji publik tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2007, minggu lalu, di Jakarta.

PP tersebut, tentang regulasi, jalan mempermulus Rudi menjadi pejabat ex-officio. Model jabatan yang memang baru pertama kali terjadi di sini.

Inilah menurut Jokowi solusi paling ideal untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan di Batam. Dualisme selama ini dianggap sebagai biang kerok permasalahan.

Di mana selama hampir lima dekade, Batam tak reda dari polemik dua nahkoda, satu perahu.

Konsep ini beberapa kali di utak-atik, untuk meluruskan dualisme kepemimpinan itu. Paling tidak, dikerjakan intens sejak tahun 2015.

Bahkan sempat muncul opsi, BP Batam lebih baik dibubarkan saja, karena kecarut-marutannya.

Namun, tiba-tiba muncul solusi yang lebih bermartabat dan dianggap ideal. Tanpa membubarkan, lembaga pemerintahan pusat itu, lebih baik dengan cara revitalisasi.

Artinya BP Batam masih tetap eksis, tapi mesti ada peta jalan (road map) membenahinya ke depan. Antara lain, memperbaiki struktur organisasi.

Selain itu, keputusan ekstrim, dua lembaga pemerintah itu mestinya dipimpin oleh satu orang saja. Kalau tidak, dualisme akan menjadi sumber masalah yang tak akan berujung.

Tak gampang memang bagi seorang Jokowi menempuh opsi itu. Mengambil keputusan di tengah pro-kontra, baik yang datang dari ranah politik nasional dan dari ruang lingkup otonomi daerah itu sendiri.

Mungkin itu juga yang membuat keputusan ini, terpaksa melewati jalan panjang nan berliku.

Nah, jerih payah Jokowi inilah yang ditolak para pegawai BP Batam itu. Padahal sudah empat bulan, tanda-tanda ex-officio akan dijalankan.

Ini juga tugas utama Kepala BP Batam Edy Putra Irawady dari Kemenko Perekonomian, ketika masuk di BP Batam. Tugas khusus mewujudkan ex-officio. Dan, para pegawai di BP Batam sudah tahu semua itu.

Tapi entah angin dari mana berhembus, seolah mendikte presiden, mereka menyampaikan berbagai alasan. Kebijakan ini dianggap keliru dan tak mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Penyampaian penolakan itu pun agak terdengar keras, dengan berbagai kalimat bernada tudingan.

Spanduk dengan tagline “Jangan Rusak Batam Karena Nafsu Politik Praktis”. “Ex-Officio Tidak dengan Norma Pemerintahan”. “Batam Back to Basic”

“Batam Jangan Dijadikan Komoditi Politik”.
“Save BP Batam dari Ego Darmin Nasution”.

Lucunya, semua tindakan penolakan ini, diamini Edy pula. Alasannya bahwa para pegawai itu sedang menyampaikan aspirasi.

Muncul Culture Shock?

Lalu publik bertanya, siapa sebenarnya yang mereka tuding merusak Batam karena nafsu politik praktis itu?

Siapa yang mereka maksud pembuat kebijakan jabatan ex-officio yang tidak dengan norma pemerintahan.

Narasi yang tertulis, menurut banyak pihak, tak lain telah menunjukkan sikap yang tidak etis dan di luar norma kewajaran sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Apalagi yang mereka tolak adalah kebijakan dari presidennya sendiri. Secara struktural vertikal masih pemimpin tertinggi mereka, sama dengan hirarki di TNI.

Padahal sejak tahun 2015, Jokowi sendirilah yang mengintervensi dan turun ke bawah berupaya memperbaiki kondisi Batam, yang sedang terpuruk itu.

Jokowi sendirilah yang memerintahkan Menko Perekonomian Darmin Nasution, juga sebagai Ketua Dewan Kawasan-untuk mengeksekusi semua kebijakan presiden terkini.

Tak terkecuali kebijakan akan menjadikan pejabat Kepala BP Batam menjadi ex-officio. Dan, akan menunjuk Rudi menjabat sebagai Kepala BP dimaksud.

Sungguh sangat dipahami dan sangat manusiawi andaikan kebijakan presiden itu menerpa dan mendera nasib mereka secara langsung, sebagai ASN.

Semisal, lembaga BP dibubarkan. Kemudian nasib mereka sebagai pegawai terlunta-lunta.

Justru yang terjadi, sebaliknya.

Jokowi tetap mempertahankan status BP Batam dengan FTZ (Free Trade Zone)-nya. Nasib pegawai tak akan terusik, termasuk status dan kesejahteraannya.

Ini yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Ada apa dan dengan siapa di balik penolakan itu? Mengapa mereka harus merasa terusik?

Bahwa figur yang akan memimpin mereka ke depan datang dari jalur tak biasa, itu memang dapat dipahami.

Pun, bahwa figur yang akan “mengomandoi” mereka kemudian, datang dari lembaga yang selama ini dari “seteru”, dapat dimaklumi juga.

Kondisi ini dimungkinkan dipicu dari “culture shock”.

Kondisi dan suasana seperti itu boleh saja itu terjadi. Di mana selama berpuluh tahun, suasana kerja mereka berada pada zona aman. Tapi tiba-tiba harus berhadapan dengan pemimpin dengan kultur kerja dan dari jalur yang berbeda.

Tak dapat dibantah, bila selama 47 tahun, pemimpin BP Batam droping dari pusat. Sejak era badan Otorita Batam (OB).

Apalagi setelah ditingkatkan menjadi BP Batam. Empat orang pimpinan, semua kiriman langsung dari Kantor Kemenko Perekonomian.

Tapi apapun itu, aspirasi yang mereka sampaikan sah-sah saja, tapi mesti dengan jalur tersedia. Bukan harus mendemonstrasikan secara atraktif, mirip dengan demo buruh.

Apalagi menjadikan halaman BP Batam menjadi ruang menakutkan bagi berbagai pihak yang hendak berurusan di kantor itu.

Menyampaikan aspirasi sah-sah saja, tapi bukan dengan narasi dan diksi yang dapat memperkeruh situasi.

Misalnya narasi yang beraroma politik, yang sadar atau tidak, justru menohok Jokowi sendiri.(M-1)

avatar
  Subscribe  
Notify of