Miliar Batang Rokok Diselundupkan, Kapan Para Pelakunya Ditangkap?

Negara Bobol Triliunan

Batam NowTEMUAN Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini dahsyat. Negara bobol Rp 1,5 triliunan rupiah.

Ini baru dari penyelundupan rokok dan bahan olahan tembakau non cukai.

Belum lagi dari minuman beralkohol (mikol) serta etil etanol yang diduga juga diseludupkan.

Entah berapa triliun rupiah lagi negara dirugikan dari mikol non cukai ini. Belum jelas rilis Bea Cukai (BC) untuk itu. Bisa jadi, nominalnya jauh lebih besar.

Apakah jumlah yang Rp 111 trilun ini sudah “include” dengan kerugian negara dari mikol non cukai itu? Belum dirilis Dirjen BC.

Meski locus kasus ini di Batam, tapi rilis Dirjen Bea dan Cukai di Jakarta.

Aneh dan sangguh aneh. Begitu mudah rokok non cukai ini melenggang ke luar dari Batam, merangsek ke daerah pabean lainnya.

Jumlah volume fisiknya pun, tak tanggung. Sebanyak 2,5 miliar batang setahun. Prediksi banyak pihak, bisa melebihi jumlah itu.

Perizinan rokok dan mikol tak bercukai, diperkirkan dimulai sejak 2010. Diawali dari PT Ceng Long yang memproduksi rokok Nice.

Kemudian bermunculan hingga sekitar 46 perusahaan mikol dan rokok. Dilihat dari jumlah perusahaan ini saja sudah mencurigakan. Masa untuk mensuplai rokok untuk populasi penduduk 1 juta jiwa sebanyak itu?

Produk rokok Batam inilah yang merembes (istilah BC) dari celah pengawasan para petugas berwenang, yang setiap menit bersiaga di setiap sudut pantai di Pulau Batam.

Kondisi seperti ini cukup lama juga berlangsung. Sudah rahasia umum. Begitu riuh fakta penyeludupan rokok dan mikol ini. Ada juga satu dua yang ketangkul aparat di laut dan di darat.

Tapi eksekusi kasus hukumnya tak begitu benderang. Entah sampai di mana.

Dan penyeludupan rokok serta mikol non cukai ini, diyakini kian semakin kencang, bila KPK tak menohok kasus ini.

Dan diprediksi, jumlah volume fisiknya bisa jauh melebihi 2,5 miliar batang, selama berapa tahun ini.

Selain aneh, kasus yang membuat tekor negara ini, juga bin ajaib.

Sebagaimana ditulis diberbagai media, pihak Dirjen BC hanya mengumunkan temuan itu.

Jumlah rokok merembes itu hanya estimasi saja? Lalu siapa pelakunya dan kapan akan ditangkap?

Soal inilah yang masih ditunggu-tunggu publik. Masyarakat berharap tak disuguhin ‘dagelan’ pencitraan murahan yang membosankan.

Siapa saja sebenarnya pelaku yang merugikan negara dari sektor pajak dan cukai rokok itu?

Masyarakat sangat yakin akan kekuatan dan kemampuan KPK mengungkap dan menangkap segera, siapa para pelakunya.

Bisa jadi juga kerugian negara temuan KPK itu, jauh melebihi Rp 1,5 triliun.

Sangat disayangkan dan bisa menjadi olok-olok ke depan , bila kasus ini tak dituntaskan sampai ke akarnya dan menangkap para pelakunya.

Cukai SKM Rp 590 Perbatang

Kawasan Batam, sebagai Free Trade Zone (FTZ), barang konsumsi memang dibebaskan dari cukai. Tak tahu permintaan ini, riil atas permintaan siapa. Sebab ini bukan kebutuhan vital masyarakat, seperti sembako.

Ini justru tentang rokok kretek, mikol dan jenis alkohol lainnya, yang sebenarnya tak begitu penting diurusi.

Memang dasar pembebasan cukai ini diatur dalam undang-undang FTZ. Mungkin juga poin ini “diselundupkan” tadinya, ketika membuat UU ini.

Dalam UU 44 Tahun 2007 perubahan dari Perpu 36 Tahun 2007, barang konsumsi dari luar daerah pabean untuk kebutuhan penduduk di FTZ, diberikan pembebasan bea masuk dan cukai.

Atas kemudahan inilah, beberapa perusahaan diberi izin oleh regulator BP Batam memasok untuk rokok non cukai ini.

Sangat aneh lagi, rokok non cukai itu bukan hanya diproduksi di kawasan FTZ ini.

Pasokannya malah lebih banyak dari luar Batam. Umumnya dari pabrik rokok dari Jawa.

Dari mekanisme pasokan rokok non cukai ini saja, sudah menunjukkan tanda-tanda kekurangberesan.

Demikian juga dengan minuman beralkohol. Sama keberadaannya. Kecuali komoditi ini, masuk dari Luar Negeri (LN) diselundupkan ke luar Batam, dan disinyalir ada produksi gelap di Batam.

Cilaka memang. Entah siapa intlektual dadernya, di balik kebijakan mikol dan rokok non cukai ini.

Hampir semua rokok bebas cukai, sigaret kemasan mesin (SKM). Besaran cukainya harusnya dikenakan Rp 590 per batang. Bila diproduksi di luar Batam.

Tapi mengapa bisa dizinkan pabrik rokok di luar Batam, memproduksi rokok non cukai untuk keperluan Batam?

Apakah ada jaminan konkrit, semua barang rembesan itu hanya berasal dari Batam? Jangan-jangan sebagian besar bocor dan merembes dari pabrik di Jawa itu.

Kesempatan inilah yang sangat berpotensi dimainkan banyak pihak yang terlibat. Atau memang sengaja didesain dari awal, tanpa kontrol ketat dari instansi berwenang.

Mulai dugaan permainan pengusahanya, regulatornya yang mengarang-ngarang dagang akal-akalan ini.

Dapat dipahami kemudian, bila perhatian para pejabat di BP Batam, intens mengurusi soal barang non cukai ini.

Padahal, ini tak penting amat dibanding urusan pokok di BP Batam.

Mungkin saja mereka lebih peduli mengurusi kelancaran rokok non cukai yang merugikan negara ini, daripada mengurusi investasi industri sebagai fungsi pokok BP Batam.

Tak dapat ditampik, bila dugaan para pembuat regulasi dan pemberi izin sebenarnya paham atas ekses dan resiko kebijakan ini.

Ini, tampaknya perizinan yang dipaksakan. Masyarakat Batam yang berada di FTZ Batam, tak pernah meminta barang konsumsi non cukai ini.

Dan barangkali juga, kontribusi rokok dan mikol non cukai ini, bukan alat menahan laju inflasi. Bukan pula sebagai dasar penentu  kebutuhan fisik para karyawan mayoritas di sini dalam menentukan besaran UMK dan UMP.

Masyarakat di Batam, sejak dulu, tak pernah mengeluh atas permintaan rokok non cukai.

Lalu ini atas permintan siapa?

Peredaran rokok di Batam, juga lebih didominasi rokok bercukai. Mengapa muncul rokok non cukai? Ini sangat mencurigakan.

Para Mafia, Subur di Batam

Soal rokok ini, sebenarnya sudah sejak lama melenceng dari tujuan pokok. Andaikan tujuan utama itu juga memang riil. Padahal tidak sama sekali.

Beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2015 izin non cukai ini sudah pernah dibekukan.

Keputusan ini didorong oleh kasus yang sama.

Tapi di sinilah liciknya para pihak yang terlibat. Propaganda pihak regulator yang diduga bagian dari konspirasi mafia itu, memunculkan lagi izin rokok non cukai ini.

Tampaknya para pihak kecanduan dari limpahan bisnis haram ini, sehingga ‘ngotot’ membuka izin lagi.

Kini, semua borok sudah terbongkar. Aroma bau busuk pun menyengat ke mana-mana. Dan paling mengerikan sudah merugikan negara sampai triliunan rupiah.

Lantas siapa yang bertanggung jawab? Siapa saja oknum yang menikmati hasil haram itu. Kapan mereka akan ditangkap?

Apakah oknum dari pihak regulator atau para oknum petugas pengawas pelabuhan dan laut, atau konspirasi antara ‘wayang’ dengan ‘dalang’ sindikat mafia?

Masyarakat tak dapat menerima, bila temuan ini hanya bermuara pada pencabutan fasilitas fiskal non cukai.

Ini masalah besar. Dan sangat besar. Pihak KPK pasti bisa menelusuri alur jejak perjalanan rokok selundupan itu sampai dimanapun.

Penampakan di lapangan, tak sulit menelusurinya hingga ke hulu. Ada barang bukti beredar dan dijual terbuka di pasar.

Rokok itu berlabel ”Kawasan Perdagangan Bebas Batam”. Tapi merayap hingga ke Aceh dan ke Selatan pesisir Sumatera.

Untuk inilah perlu ketegasan dari KPK. Karena dalam kasus ini kental tindak pidana ekonominya.

Inang-inang pembawa barang tentengan saja bisa sampai dipenjara. Mengapa para penjahat ekonomi ini dibiarkan ongkang-ongkang seolah tak berdosa?

Kondisi seperti ini akan mencederai upaya penegakan hukum di negeri ini, apalagi KPK masih terpercaya.

Tindakan untuk memeriksa semua pengusaha yang puluhan itu harus dilakukan. Para petugas di lapangan atau pemberi izin, juga demikian. Usut tuntas.

Pers juga punya peran signifikan mendorong upaya penindakan hukum yang konkrit. Jangan hanya kulit arinya saja yang dikorek-korek.

Tidak saja hanya di Batam. Di FTZ Bintan, Karimun modus dan kuotanya terang-terangan menyalahi.

Untuk itu status FTZ di Bintan dan Karimun segera harus diaudit lalu dibubarkan karena keberadaan kawasan perdaganan bebas di ke dua wilayah ini ibarat mati suri.

Kepala Badan Pengusahan di Bintan dan Karimun, mesti diminta pertanggungjawaban. Ya, soal kuota yang berlebih itu.

Tampaknya, Badan Pengusahan di Bintan dan Karimun lebih fokus mengurusi izin rokok dan alkohol non cukai dibanding menarik investasi.

Apalagi pemberian kuota hanya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) daerah. Mekanisme seperti ini sangat kacau, bukan hanya tak terukur.

Ini semua diduga keras hanya akal-akalan. Lebih mendekati by setting atau ada konspirasi dengan para mafia.

Untuk kasus ini, KPK mesti lebih mendengar aspirasi khalayak. KPK, dalam penanganan kasus ini tak boleh selembek agar-agar.

Bertindak refresif saja, para mafia tak akan jera, kalau tindakan dan sanksi hukum tidak dijalankan.

Bahaya kalau ini dibiarkan, negeri ini akan hancur di tangan para mafia.

Percuma KPK turun kalau hanya berakhir di pencabutan non cukai. Meski ini juga satu tindakan tepat, tapi harus ada upaya hukum tegas terhadap pelaku.

Kasus ini sudah menjadi tontonan publik. Rakyat sudah tau. Masyarakat jangan disuguhi terus menerus tindakan hukum yang pilah-pilih.

Satu hal lagi yang menjadi perhatian dan perlu diusut, beberapa perusahan industri rokok pernah sesumbar.

Merka mengklaim, memproduksi rokok hanya untuk ekspor dan berpita cukai.

Misalnya, PT Fantastik Internasional dan PT Leadon Internasional yang sama-sama memproduksi rokok Luffman dan Luffman Mild.

Pihak BC juga meski transparan, sudah seberapa banyak pemasukan negara dari sektor pajak cukai rokok ini dari Batam.

Sementara dalam rilis baru-baru ini, pihak BC, baru menawarkan pita cukai ini.

Soal produksi rokok ini memang sangat rawan di Batam, bila tujuannya bukan ekspor.

Pihak Dirjen BC, jangan terlalu sering sepele, lalu menganggap kasus rokok dan mikol ini berhenti di sini saja.

Jangan sampai KPK yang dipercaya masyarakat, terseret irama gendang aparatur lain, yang diduga selama ini “kura-kura dalam perahu”.

Bukan mereka tidak tahu permainan, sepanjang masa.

Dan KPK sendiri, sebenarnya sudah harus bisa menyimpulkan di mana posisi instansi di bawah Kemenkeu itu, selama ini?

Dan yang lebih penting dan ditunggu publik, siapa saja para pelaku tindak pidana ekonomi ini?(Red-1)

avatar
  Langganan  
Berikan notifikasi