BatamNow.com – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan kritik dan perbedaan pandangan antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan hal yang wajar dalam dinamika demokrasi.
Ia menilai, fungsi pengawasan legislatif penting untuk memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.
“DPRD memang dilahirkan untuk berbicara. Jadi, kalau ada kritik-kritik, itu hal yang wajar,” kata Amsakar saat menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 DPRD Kota Batam, Sabtu (31/10/2026).
Menurut Amsakar, perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif tidak seharusnya menjadi persoalan selama komunikasi, koordinasi, dan sinergi tetap terjaga.
Ia menyebut hubungan kerja Pemko Batam dan DPRD selama ini berjalan cukup baik. Salah satu indikatornya adalah kemampuan kedua lembaga menyelesaikan empat peraturan daerah (Perda) dalam kurun waktu enam bulan.
Begitu pula dalam pembahasan anggaran dan pengambilan kebijakan. Amsakar menilai komunikasi antara kedua lembaga berjalan tanpa harus saling menjatuhkan.
“Tidak mungkin kita menciptakan kondusivitas daerah, mendorong investasi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau sinergi dan kolaborasi tidak berjalan,” ujarnya.
Amsakar menegaskan, berbagai capaian pembangunan Batam bukan semata-mata hasil kerja dirinya bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Menurutnya, kemajuan daerah merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari DPRD, BP Batam, Forkopimda hingga masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya kepemimpinan inklusif di Batam yang memiliki masyarakat multikultural dengan tingkat heterogenitas tinggi. Kepentingan sektoral, kelompok, maupun pribadi, kata dia, harus ditempatkan di bawah kepentingan daerah.
“Capaian yang kita raih bukan keberhasilan Amsakar semata atau Li Claudia semata. Ini hasil kolaborasi dan sinergi dengan DPRD, BP Batam, Forkopimda, serta seluruh masyarakat Batam,” katanya.
Paparkan Capaian Pembangunan Batam
Dalam kesempatan itu, Amsakar turut memaparkan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan perkembangan positif, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan kunjungan wisatawan hingga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di tengah pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, ia menyebut kemampuan keuangan daerah masih menunjukkan perkembangan dengan nilai APBD mencapai sekitar Rp 4,7 triliun.
Selain itu, angka kemiskinan dan pengangguran disebut mengalami tren penurunan. Meski demikian, persoalan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah, terutama di tengah tingginya arus migrasi penduduk ke Batam.
Di sektor konektivitas, Amsakar mengungkapkan pertumbuhan direct call mencapai 116 persen, sementara arus peti kemas atau throughput meningkat 112 persen.
Ia juga menyebut Batam masuk dalam daftar 10 kota dengan konektivitas transportasi laut yang dinilai baik oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).
“Capaian-capaian ini bukan untuk mengatakan bahwa kami hebat. Tetapi ingin menunjukkan bahwa semua itu bisa diraih karena kolaborasi dan sinergi,” ujarnya.
Memasuki usia ke-26, Amsakar berharap momentum ulang tahun DPRD tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga ruang evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, setiap momentum ulang tahun harus menjadi kesempatan untuk melihat perjalanan yang telah dilalui, pekerjaan yang sedang dilakukan, serta arah pembangunan yang ingin dicapai ke depan.
Ia mengajak seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat untuk terus menjaga soliditas demi kepentingan daerah, bangsa, dan negara.
DPRD Batam Paparkan Kinerja 2026
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Batam Muhammad Kamaluddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan atas kolaborasi yang telah terbangun selama ini.
Kamaluddin juga memaparkan sejumlah capaian kinerja DPRD Batam sepanjang 2026, termasuk pembahasan dan persetujuan sejumlah Perda bersama Pemko Batam.
Selain menjalankan fungsi legislasi, DPRD melalui masing-masing komisi juga aktif menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Terutama Komisi I, itu banyak sekali persoalan hukum dan pemerintahan yang dibahas melalui rapat dengar pendapat (RDP),” kata Kamaluddin.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, BP Batam, dan seluruh pemangku kepentingan terus terjaga agar persoalan masyarakat dapat ditangani dengan baik dan pembangunan Batam berjalan berkelanjutan.
Syukuran HUT ke-26 DPRD Kota Batam kemudian dilanjutkan dengan pemotongan nasi besar oleh Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra.
Prosesi yang menjadi bagian dari tradisi masyarakat Kepulauan Riau itu melambangkan kebersamaan dan persaudaraan, sekaligus menjadi upaya melestarikan budaya Melayu di Kota Batam.
Kegiatan ditutup dengan pengundian hadiah/ door prize dari masing-masing komisi DPRD Kota Batam. (H)
