Berhektare Lahan Negara Diperjualbelikan: Mafia Lahan di Batam Masih Merajalela? - BatamNow.com Verifikasi
BatamNow.com
  • Batam
  • Kepri
  • Ekonomi & Bisnis
  • Internasional
  • Wawancara
  • Opini
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Ekonomi & Bisnis
  • Internasional
  • Wawancara
  • Opini
No Result
View All Result
BatamNow.com

Berhektare Lahan Negara Diperjualbelikan: Mafia Lahan di Batam Masih Merajalela?

18/Nov/2026 10:21
Berhektare Lahan Negara Diperjualbelikan: Mafia Lahan di Batam Masih Merajalela?

Kolase foto menunjukkan beberapa iklan penjualan lahan yang disebut berlokasi di Kota Batam. (F: TikTok)

Bagikan ke WhatsAppBagikan ke Facebook

BatamNow.com – Praktik jual-beli lahan di luar mekanisme pengalokasian resmi BP Batam diduga masih berlangsung dan terbuka.

Ironisnya, lahan negara yang dialokasikan untuk investasi justru ditawarkan kembali kepada pihak lain dengan harga berkali lipat dari tarif Uang Wajib Tahunan (UWT).

Penawarannya bahkan dipromosikan secara terbuka melalui video di media sosial, disertai klaim legalitas, termasuk telah bersertifikat.

Sejumlah lahan kosong yang ditawarkan “spekulan” diduga merupakan lahan yang sebelumnya dialokasikan BP Batam kepada perusahaan.

Ada dengan luas 1 hingga 20 hektare dengan kondisi kosong dan diklaim memiliki legal termasuk bersertifikat.

Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta per meter persegi, bahkan lebih.

Padahal, berdasarkan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 321 Tahun 2025, tarif UWT tertinggi alokasi lahan di Batam adalah lahan komersial senilai Rp 330 ribu per meter persegi selama 30 tahun.

Sebagai gambaran besaran cuan dalam jual-beli lahan, untuk 1 hektare lahan yang ditawarkan dengan harga Rp 1 juta per meter persegi. Asumsi total hasil penjualannya mencapai Rp 10 miliar.

Jika merujuk tarif UWT tertinggi peruntukan komersil senilai Rp 330 ribu per meter persegi atau Rp 3,3 miliar untuk 10 hektare. Terdapat selisih keuntungan penjual Rp 6,7 miliar.

Kalikan sendiri jika lahan yang dijual seluas 10 hingga 20 hektare dan dengan harga Rp 2 juta sampai Rp 4 juta tergantung posisi strategis lahan dimaksud.

Disparitas harga tersebut memunculkan pertanyaan mengenai besarnya cuan yang didapat para “pemain” lahan sementara negara hanya menerima UWT sesuai tarif yang ditetapkan.

Nilai selisih penjualan dikurang UWT diperkirkan bisa sampai ratusan miliar bahkan berpotensi melampaui realisasi penerimaan UWT atau PNBP BP Batam sepanjang 2025 sebanyak Rp 1,92 triliun.

Jumlah PNBP tersebut berdasarkan laporan keuangan 2025 yang telah diaudit BPK.

Penerimaan dari UWT lahan menjadi kontributor terbesar PNBP BP Batam, disusul dari penjualan air minum perpipaan.

Sejumlah sumber BatamNow.com menduga mulusnya praktik jual beli lahan ini melibatkan oknum orang dalam (ordal).

Perka Baru Belum Menjawab Persoalan

Publik pun mempertanyaan efektivitas pengawasan BP Batam. Juga tentang tata kelola lahan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala (Perka) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Baca Juga:  Di Batam, Lahan Dijual Rp 8 Juta per Meter, UWT ke Negara Hanya Rp 144 Ribu

Aturan tersebut memuat kewajiban bagi penerima alokasi untuk menyelesaikan pembangunan dalam batas waktu dua tahun dengan pemberian peringatan setahun sebelumnya jika belum dimanfaatkan sesuai peruntukan.

Namun, ketentuan itu tampaknya tidak serta-merta menghentikan praktik jual-beli lahan kosong.

Celah dispensasi waktu menjadi jalan mulus bermunculannya jual-beli lahan kosong tersebut.

Diduga Manfaatkan Celah Pengalihan Perusahaan

Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, terdapat sejumlah celah maupun modus di balik mulusnya jual beli lahan BP Batam ini.

Salah satunya melalui transaksi jual-beli lahan secara lumsum dengan mengalihkan kepemilikan saham perusahaan pemegang alokasi kepada pembeli.

Sehingga tidak diperlukan lagi proses administrasi SKep pengalihan lahan dan surat perjanjian (SPj) antara BP Batam dengan penerima alokasi pemenfaatan lahan yang sekarang diganti dengan KPT (Keputusan Pengalokasian Tanah) dan PPT (Perjanjian Pemanfaatan Tanah).

Sumber tersebut juga mengungkapkan dugaan kelancaran praktik itu tidak terlepas dari keterlibatan oknum ordal yang dapat “mengatur” mekanisme administrasi dan dokumen legalitas lahan.

“Itu baru celah satu jurus. Masih banyak jurus lain untuk memuluskan jual-beli lahan kosong yang luas,” ungkapnya.

BP Batam Tertutup Kala Diminta Konfirmasi

Maraknya jual beli lahan yang klasik di Batam kerap memicu tanya mengapa masih terus terjadi dan terbuka?

Padahal sistem tata kelola lahan sudah lewat prosedur teknologi digitalisasi Land Management System (LMS) versi terbaru sudah dioperasikan sejak 26 Mei 2026.

BatamNow.com telah berulang meminta konfirmasi BP Batam mengenai dugaan praktik culas tersebut, termasuk mengapa praktik ini masih terus berlangsung.

Direktur Pertanahan BP Batam, Harlas Buana, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp, hanya menjawab singkat bahwa penjelasan akan diberikan oleh DIHAL.

DIHAL adalah Direktorat Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga yang dipimpin Sthefani Barlian.

Namun, hingga berita ini disusun, Sthefani pun masih belum memberikan tanggapan meski telah dua kali dimintai klarifikasi. (H/Red)

Ulasan berita jual-beli lahan di Batam dan siapa di baliknya akan ditayang bersambung

ADVERTISEMENT
Berita Sebelumnya

Batam Basketball League Kembali Bergulir, 14 Tim Berebut Gelar Juara

Berita Selanjutnya

Dari Agen BKAWAN Menjadi Penggerak Literasi Digital, Ayu Hadirkan Kemudahan Pembayaran PBB bagi Warga Desa Pongkar

Berita Selanjutnya
Dari Agen BKAWAN Menjadi Penggerak Literasi Digital, Ayu Hadirkan Kemudahan Pembayaran PBB bagi Warga Desa Pongkar

Dari Agen BKAWAN Menjadi Penggerak Literasi Digital, Ayu Hadirkan Kemudahan Pembayaran PBB bagi Warga Desa Pongkar

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Central Tiban
@batamnow

BatamNow.com

© 2021-2026 BatamNow.com

  • Kode Etik Jurnalistik
  • Peraturan Dewan Pers
  • Redaksi
  • Kontak

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Ekonomi & Bisnis
  • Internasional
  • Wawancara
  • Opini

© 2021-2026 BatamNow.com