Jual-Beli Lahan Marak, BP Batam Tertutup Dikonfirmasi: Tak Sejalan dengan Komitmen Li Claudia - BatamNow.com Verifikasi
BatamNow.com
  • Batam
  • Kepri
  • Ekonomi & Bisnis
  • Internasional
  • Wawancara
  • Opini
No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Ekonomi & Bisnis
  • Internasional
  • Wawancara
  • Opini
No Result
View All Result
BatamNow.com

Jual-Beli Lahan Marak, BP Batam Tertutup Dikonfirmasi: Tak Sejalan dengan Komitmen Li Claudia

19/Nov/2026 16:35
Berhektare Lahan Negara Diperjualbelikan: Mafia Lahan di Batam Masih Merajalela?

Kolase foto menunjukkan beberapa iklan penjualan lahan yang disebut berlokasi di Kota Batam. (F: TikTok)

Bagikan ke WhatsAppBagikan ke Facebook

BatamNow.com – Di tengah maraknya praktik jual-beli lahan negara di luar mekanisme resmi, pejabat BP Batam justru tertutup memberikan klarifikasi kepada pers.

Redaksi BatamNow.com telah berupaya meminta penjelasan kepada Direktur Pertanahan BP Batam, Harlas Buana, serta Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antarlembaga (DIHAL), Sthefani Barlian. Namun, keduanya belum memberikan tanggapan.

Harlas mengarahkan konfirmasi kepada DIHAL. “Nanti akan dijawab oleh DIHAL,” jawab Harlas lewat WhatsApp.

Namun, hingga berita lanjutan ini ditayangkan, Sthefani belum merespons meski telah dua kali dimintai klarifikasi.

Sikap tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Wakil Kepala BP Batam sekaligus Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra.

Li Claudia Chandra: BP Batam Terbuka untuk Pers

Dalam satu kesempatan, Li Claudia menegaskan BP Batam terbuka memberikan penjelasan, menerima kritik dan masukan serta klarifikasi media maupun masyarakat.

Senada dengan itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, juga menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dan profesional antara pemerintah dan insan pers.

“Kami tentu ingin media tetap kritis. Kritik itu penting. Tetapi kritik yang kuat justru lahir dari proses jurnalistik yang kuat—ada verifikasi, ada konfirmasi, ada data, dan ada keberimbangan,” kata Tuty.

Namun, komitmen keterbukaan tersebut belum tercermin dalam respons pejabat yang berwenang memberikan penjelasan terkait persoalan lahan ini.

Sementara itu, berita media ini sebelumnya mengangkat praktik jual-beli lahan negara di luar mekanisme resmi BP Batam masih marak, di tengah semakin terbatasnya ketersediaan lahan kosong di Batam.

Lahan seluas 1 hingga 20 hektare bahkan ditawarkan secara terbuka melalui media sosial dengan harga Rp 1,5 juta hingga Rp 4 juta per meter persegi.

Padahal, lahan yang dialokasikan BP Batam bukan hak milik bebas yang dapat diperjualbelikan sesuka hati.

Alokasi Wajib Bangun: Setahun Tak Dibangun Dievaluasi

Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 mengatur kewajiban penerima alokasi untuk membangun dan memanfaatkan lahan sesuai peruntukan dalam dokumen alokasi dan perizinan yang diterbitkan BP Batam.

Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang ditetapkan, BP Batam seharusnya melakukan evaluasi dan mengambil tindakan sesuai prosedur, termasuk pencabutan alokasi.

Namun, perdagangan lahan kosong berhektare-hektare justru berlangsung terbuka. Bahkan, penjual mengklaim lahan tersebut telah dilengkapi dokumen legalitas, termasuk sertifikat.

Baca Juga:  Berhektare Lahan Negara Diperjualbelikan: Mafia Lahan di Batam Masih Merajalela?

Mengapa praktik yang seharusnya berada dalam pengawasan BP Batam ini terus berlangsung?

Menurut sumber yang layak dipercaya, dugaan keterlibatan oknum internal BP Batam dalam praktik perdagangan lahan bukan persoalan baru.

Kondisi tersebut diduga membuka celah penguasaan lahan oleh pembeli dari pemegang alokasi tanpa melalui mekanisme pengalihan resmi.

Selisih Harga Miliaran Rupiah

Besarnya nilai perdagangan terlihat dari disparitas antara harga penawaran dengan tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) resmi BP Batam.

Berdasarkan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 321 Tahun 2025, tarif UWT tertinggi untuk lahan komersial mencapai Rp 330 ribu per meter persegi untuk jangka waktu 30 tahun.

Sebagai gambaran, satu hektare lahan yang ditawarkan Rp 1,5 juta per meter persegi bernilai Rp 15 miliar. Sementara UWT untuk luas yang sama hanya Rp 3,3 miliar. Terdapat selisih nilai Rp 11,7 miliar.

Jika lahan seluas 10 hingga 20 hektare ditawarkan dengan harga Rp 2 juta hingga Rp 4 juta per meter persegi, nilai penawarannya bisa mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 800 miliar.

Besarnya nilai tersebut patut menjadi perhatian, mengingat PNBP BP Batam pada 2025 tercatat Rp 1,92 triliun berdasarkan laporan keuangan yang diaudit BPK. UWT merupakan salah satu kontributor PNBP BP Batam.

Pengalihan Saham Diduga Jadi Salah Satu Modus

Seorang narasumber terpercaya yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, mencoba mengungkap modus di pusaran jual beli lahan ini.

Salah satu contoh, jual beli dilakukan transaksi lumsum dengan pengalihan saham perusahaan pemegang alokasi kepada pembeli.

Dengan skema tersebut, penguasaan perusahaan beralih melalui perubahan kepemilikan saham, bukan melalui pengalihan alokasi secara langsung dalam administrasi BP Batam.

“Itu baru celah satu jurus. Masih banyak jurus lain untuk memuluskan jual-beli lahan kosong yang luas,” ungkapnya.

Praktik tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas Perka BP Batam Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Pertanahan, terutama dalam pengawasan pemanfaatan lahan dan pengendalian perubahan penguasaan.

Pemerhati pelayanan publik Suhartoyo SH, mengatakan BP Batam perlu transparan, menelusuri legalitas setiap transaksi, serta menindak pihak-pihak yang terbukti melanggar ketentuan.

BatamNow.com akan terus menelusuri praktik perdagangan lahan negara di luar mekanisme resmi BP Batam, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak di baliknya. (H/Red)

ADVERTISEMENT
Berita Sebelumnya

Pegawai BRK Syariah Pekanbaru Tuanku Tambusai Salurkan Bantuan Material Pembangunan Musala SMAN 19 Pekanbaru

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Central Tiban
@batamnow

BatamNow.com

© 2021-2026 BatamNow.com

  • Kode Etik Jurnalistik
  • Peraturan Dewan Pers
  • Redaksi
  • Kontak

No Result
View All Result
  • Batam
  • Kepri
  • Ekonomi & Bisnis
  • Internasional
  • Wawancara
  • Opini

© 2021-2026 BatamNow.com