Jelang Berakhirnya Masa Konsesi Air di Batam
Pihak BP Batam maupun ATB belum meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengontrol aset yang akan diserah terimakan pada saat berakhirnya masa konsesi pengelolaan air di Batam, 17 April 2020.
Sementara menurut Direktur Promosi dan Humas BP Batam, Dendi Gustinandar proses masa konsesi ini masih cukup panjang, sekitar 1 tahun lagi.
Kepala Perwakilan BPKP Kepri ,Indra Khaira Jaya merasa khawatir soal waktu yang sempit tentang proses BOT (Build Operate Transfer) atau (Bangun Guna Serah) yang dituangkan dalam konsesi ATB-BP Batam itu.
”Dalam suatu pertemuan, Pak Dendi pernah bilang ke saya, Pak nanti kita dibantu ya,” kata Indra menirukan, Jumat (3/1) di kantornya di Sekupang. Dendi yang dimaksud Indra adalah Direktur Promosi dan Humas BP Batam.
Menurut Indra, hingga saat ini pihak BP Batam belum melakukan permintaan secara resmi ke BPKP Kepri.
Malah saat pertemuan itu justru Indra sudah mengingatkannya agar segera menyurati secara resmi pihak BPKP.
”Mana surat permintaannya, itukan harus ada sign-nya. Kita kan profesional, jangan dipikir bisa ngomong seperti di pasar,” tegas Indra, saat itu, ke Dendi.
Indra mengingatkan pihak ATB- BP Batam bahwa waktu berakhirnya konsesi itu sudah dekat. ”Sampaikan ke mereka, waktu anda sudah sempit,” pintanya lewat :batamnow:.
”Mereka yang berlama-lama, ujungnya ke kami juga. Jangan nanti ibarat orang mau hajatan. Besok acara, sekarang baru cari raw materialnya,” kata Indra.
Indra menceritakan pengalamannya ketika bertugas di daerah bagian Timur Indonesia, di mana saat itu ada aset negara yang sedang mereka kerjakan, yakni proses pengalihan aset Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA). Dia mengingatkan pemerintah di sana. Dia lalu membentuk tim gabungan. Prosesnya sampai 2 tahun.
Dalam proses persiapan serah terima ATB-BP Batam, menurut Indra, para pihak harus mempersiapkan diri sematang dan sedini mungkin. ”Bila prosesnya tidak clear, bisa timbul masalah nanti,” kata dia.
”Karena laporan keduanya kan diperiksa,” terang putra Tanah Rencong itu.
Sejauh ini, menurutnya, BPKP Kepri tidak memberikan warning ke ATB maupun BP Batam. BPKP memberikan kesempatan kepada Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menangani proses pengalihan aset itu.
”Di sana ada SPI, biar mereka yang tangani dulu. Kalau sudah tidak sanggup baru ke kami. Kalau soal kapasitasnya, kita tau pasti mereka tidak mampu. Karena sama-sama sibuk tadi. Waktu ini kan tidak terasa berlalu. Pasti ke kami juga nanti,” demikian Indra menambahkan.
Pun demikian, Indra juga berjanji segera mengkomunikasikan ke BP Batam perihal akan berakhirnya konsesi itu.
Lewat :batamnow:, Indra, juga tak lupa mengingatkan soal vitalnya fungsi air ini.
”Kita membayangkan, mereka tidak profesional saja. Menakutkan, dengan tuntutan Batam yang sedemikian dahsyatnya, kota industri, kota pariwisata, soal air tidak boleh main-main, ya, karna sensitifitasnya tinggi”, kata Indra.(*)
