News Analysis
Oleh: Tim News Room BatamNow.com
Syahdan, pihak-pihak yang pro Kepala BP Batam Muhammad Rudi, bagai tersengat.
Itu dipicu surat Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Surat yang melaporkan kondisi pejabat ex-officio yang tak ngefek atas peningkatan perekonomian Batam, khususnya.
Apakah atas kedatangan Presiden Jokowi pada 19 Mei 2021 ke Kepri akan menyinggung masalah ini ke para stakeholder Kepri?
Sebenarnya baru-baru ini, para pengurus teras Partai Nasdem Kepri telah menyeka surat Jumaga pada 22 April 2021 ke Jokowi itu.
Mereka mengklaim, perkembangan perekonomian Batam justru membaik sejak jabatan ex-officio tahun 2019.
Jadi menurut pengurus partai besutan Surya Paloh di Kepri itu, sudah tepat kebijakan rangkap jabatan Kepala BP Batam ex-officio Wali Kota Batam itu.
Wajar saja orang-orang Rudi bereaksi, karena Rudi (Ketua DPW Nasdem Kepri) itu terasa disudutkan soal jabatan ex-officio yang disandangnya.
Saat Nasdem Kepri membantah, justru menyusul Fraksi Partai Golkar Provinsi Kepri menyokong surat Jumaga ke Jokowi itu.
Seakan berkoalisi: Golkar Kepri sependapat jabatan Ex-Officio, dievaluasi.
Pernyataan Golkar Kepri ini juga bisa ditafsirkan seakan memberi sinyal buat ketua umumnya yang juga sebagai Ketua Dewan Kawasan (DK) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam, tentang tudingan kinerja ex-officio itu.
Atau jangan-jangan Airlangga yang juga sebagai Ketua Umum Golkar itu, sudah dilapori masalah ini.
Sedari awal, tak dipungkiri memang banyak penolakan atas jabatan ex-officio ini. Bahkan para pejabat dan pegawai BP Batam itu sendiri, menolak terang-terangan. Itu dulu.
Tulisan hasil diskusi tim redaksi BatamNow.com ini, bukan bermaksud mengaitkan kondisi konstelasi perpolitikan terkini di Kepri yang lagi ramai, terhadap kebijakan dan keputusan Airlangga, nantinya.
Misalnya, isu pecah kongsi (Pekong) antara Gubernur Kepri Ansar Ahmad dengan Wakil Gubernur Marlin Agustina yang istri dari Muhammad Rudi.
Isu “pekong’ ini, konon disebab perebutan komposisi ‘kekuasaan’ di jajaran Provinsi Kepri yang disebut melenceng dari kesepakatan sebelum Pilkada dihelat. Itu isu yang tengah gonjang-ganjing.
Apakah getaran batin di pusaran kisruh ini nantinya berimplikasi langsung pada posisi kursi penguasa yang sekarang, khusus pada jabatan ex-officio?
Ini memang menarik. Baru seumur jagung hasil perkongsian politik itu, tetiba pecah.
Golkar memang punya andil besar sebagai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri, termasuk pengusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam di Pilkada 2020.
Tapi, kini, isu pekong sudah terbuka ke publik.
Nasib KPBPB di Tangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Tambah menarik, karena Golkar Kepri yang dipimpin Ma’ruf Maulana menyokong secara terbuka upaya Jumaga yang dari Partai PDIP itu.
Sementara Ma’ruf yang CEO Wiraraja Grup di Batam, kini tersandung masalah dengan BP Batam. Ini terkait banjir ‘bandang’ yang memporakporandakan Kawasan Pengolahan Limbah Industri, Bahan Berbahaya, Beracun (KPLI-B3) di Kabil.
Perusahaan Ma’ruf dituduh oleh BP Batam yang dipimpin ex-officio Muhammad Rudi, penyebab banjir bandang itu.
Perusahan Wiraraja memang tengah melakukan pengerjaan pembukaan lahan (land clearing) di Kabil bersebelahan degan gedung KPLI, milik BP Batam itu.
BP Batam lantas minta pertanggungjawaban dari pihak Wiraraja dan masalah ini masih dalam polemik, karena belum masuk ke ranah penindakan hukum.
Kalau mau di flashback juga, dugaan “perseteruan” Rudi sebagai Wali Kota Batam dengan Ma’ruf sebagai pengusaha, bukan baru kali ini saja.
Masalah plastik impor yang sempat mencuat dua tahun lalu, barangkali luka lama yang masih terbalut selama ini.
Bagaimanapun,–untuk sekarang, bola di tangan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Mau dibawa ke mana nasib kawasan ekonomi di sini?
Banyak pihak berharap kepada Airlangga akan pelaksanaan dan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) 41/2021, hendaknya dapat lekang dari campur tangan kekuatan para “dewa”.
Mestinya, PP KPBPB itu dijalankan secara obyektif dan sesuai roh UU Cipta Kerja (Ciptaker), sebagaimana sudah dibahas pada tulisan pertama.
Airlangga Hartarto diyakini mafhum soal itu semua.(*)
[…] Golkar. Bagi sebagian kalangan di Kepri, khususnya Batam-Bintan dan… Baca Selengkapnya