Terenyuh mendengar keluhan para sopir kontainer di Tanjung Priok Jakarta itu.
Mereka sudah lama sasaran pungli dan korban pemalakan para preman yang “bebas” beroperasi di wilayah Tanjung Priok, Jakarta.
Untung Presiden Jokowi masih menyisakan waktunya memonitor media sosial, lalu mendengar nestapa sopir kontainer itu.
Kalau tidak, entah sampai kapan derita para sopir kontainer di Tanjung Priok itu.
Kasus itu pulalah yang “mempertemukan” Jokowi dan berdialog dengan sejumlah sopir kontainer di Tanjung Priok Jakarta, Jumat (11/06/2021).
Memprihatinkan memang bila mendengar keluhan para sopir kontainer yang mencari sesuap nasi untuk keluarganya.
Di hadapan Jokowi mereka menumpahkan pengalaman pahit nan pedih akibat ulah para pelaku pungli dan tindakan premanisme itu.
Dengan hanya gaji kecil di masa inflasi yang tinggi sekarang, para sopir itu harus merogoh koceknya lagi untuk “sesembahan” kepada para preman yang bebas beroperasi di keramaian lalu lintas di kawasan Tanjung Priok itu.
Para sopir itu, setiap hari berpeluh dengan gaji pas-pasan. Tapi pendapatan yang harus disetor ke istri mereka menyusut dipalak para “penguasa jalanan”.
Yang membuat kita miris adalah, mengapa sampai Presiden terbiarkan turun langsung mengurusi “tetek bengek” ulah para premanisme ini.
Banyak yang bertanya, pada ke mana para aparat penegak hukum yang bertugas di wilayah hukum Polri di sana, sehingga tidak dengan cepat bertindak?
Bukankah keluhan para sopir itu sudah tak rahasia lagi dan bahkan sudah viral di medsos dan di-post cukup lama?
Mencengangkan sekaligus membuat miris memang, Kapolri Jenderal Sigit Listyo pun baru tahu ulah para preman itu setelah Jokowi meneleponnya langsung.
Masalah ini jelaslah pelajaran mahal bagi jajaran kepolisian, paling tidak di wilayah hukum Tanjung Priok.
Apalagi masalah premanisme dan pungli, sebenarnya bukan hal baru di negeri ini.
Namun kejadian di Tanjung Priok ini membuat mata kembali terbelalak.
Karena Jokowi sampai turun gunung mengurusinya. Untung kejadian di Tanjung Priok yang masih sepelemparan batu dari Istana Merdeka.
Bagaimana kalau di provinsi/ daerah lain yang mungkin juga sama kejadiannya seperti di Tanjung Priok?
Kapolri memang sudah memerintahkan jajarannya dengan tegas dan keras di seluruh Indonesia untuk menindak para pelaku premanisme di seluruh Indonesia. Premanisme dengan berbagai modus. Tak terkecuali di Batam (Kepri).
Kini, masyarakat menanti action dari Polri “ Presisi” itu dalam memberantas pungli dan premanisme ini dalam bentuk apapun dan di mana pun, bukan hanya di Tanjung Priok, Jakarta.
Kita tak ingin tindakan Kapolri kali ini “suam-suam kuku”.
Sebab, masalah premanisme dengan berbagai modus dan sosok, ada di mana-mana dan sudah klasik.
Di Batam jangan sampai.(*)
Tim Redaksi
Berikut keluhan seorang sopir
“Andai saja statusku bisa dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa. Tidak minta uang. Tidak minta mobil. Tidak minta kekayaan ke Pak Presiden.
Cuma satu, tolong bubarkan Fortune, NPCT sama Dwipa, tolong pak saya mohon tolong, dengan sangat hormat saya ke Pak Presiden.
Sakit pak dimarahin istri terus, pulang enggak pernah bawa duit.
Jalannya macet mulu sama itu bertiga. Enggak G Fortune ya Dwipa, enggak Dwipa ya NPCT Pak.
Sakit pak, setoran banyak. Order banyak tapi enggak muter karena mandek jalannya Pak. Saya mohon tolong dengarkan pak keluhan, kesah driver-driver Tanjung Priok, Pak”
Isi Telepon Presiden Jokowi dengan Kapolri di Kasus Premanisme
Pak Kapolri, Selamat Pagi
Ini saya di Tanjung Priok. Ada keluhan, banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar (pungli)
Di G Fortune, Dwipa, NPCT, itu yang pertama.
Kedua, kalau pas macet banyak driver dipalak preman preman.
Tolong keluhan ini bisa diselesaikan. Itu saja pak Kapolri.
