BatamNow.com – Aksi demo buruh Batam hari ini, Senin (13/12/2021) di depan gedung Graha Kepri juga diisi dengan repetan seorang perwakilan emak-emak buruh yang mencurahkan pilunya nasib mereka melihat UMK 2022 yang ditetapkan.
Ia menyayangkan kebijakan yang kini diprotes buruh wanita di Batam, meski orang nomor dua di Pemerintahan Provinsi Kepri adalah seorang ibu-ibu juga yakni Wakil Gubernur Ansar Marlin.
“Mana ibu wakil gubernur yang ikut merasakan nasib para perempuan?” tanyanya.
“Jangan-jangan ibu [wakil gubernur] sudah berdiskusi dengan suaminya, bapak wali kota Rudi,” lanjut dia.
Ia mengingatkan, dalam menjalankan pemerintahan bukanlah sesederhana mengurus rumah tangga.
“Memang sungguh sadis bisikan-bisikan di rumah tangga. Ini pemerintahan, bapak wali kota,” keluhnya.
Buruh perempuan di Kota Batam, kata dia, lebih dari 80 persen. “Jangan menzalimi para ibu-ibu buruh,” imbuhnya.
Dalam orasinya, ia juga mengibaratkan kehadiran buruh sebagai gula di tengah perkembangan Kota Batam yang diibaratkan kopi.
“Karena yang membuat manisnya kopi itu adalah gula,” ucapnya dengan pengeras suara di atas mobil komando.
Ia merasa miris karena buruh [gula] yang seolah diabaikan, khususnya dalam penolakan penetapan UMK 2022 yang telah berlangsung beberapa minggu terakhir.
“Kami buruh Kota Batam ibarat gula, jangan kalian abaikan. Kalau diabaikan, kami tidak mau nanti membuat kopi [pemerintahan] ini mantap rasanya,” tegasnya.
Ia katakan, buruh memeiliki peran penting dalam keberlangsungan pemerintahan. “Pemerintah ini ada karena pajak-pajak dari buruh,” katanya.
“Pemimpin tanpa ada rakyat tidak ada gunanya. Silakan bapak gubernur kalau tidak sanggup mengundurkan diri,” lanjutnya.
Aksi hari ini masih terkait penolakan buruh terhadap kenaikan upah minimum kota (UMK) 2020 Kota Batam yang hanya sekitar Rp 35 ribu (0,85 persen) menjadi Rp 4.186.359.
Diperkirakan sekitar 8.000 buruh -bukan 5.000 buruh sebagaimana berita pertama media ini- yang turun memenuhi ruas Jalan Raja Isa di depan gedung Graha Kepri pada hari ini, Senin (13/12).
Sebelumnya, setelah menggelar beberapa kali demo di Batam dan Tanjungpinang, akhirnya perwakilan buruh dan pihak Gubernur Kepri bertemu dan menyepakati 3 hal, yaitu:
- Gubernur akan mempertimbangkan mencabut kasasi UMK 2021
- Gubenrur tidak akan mengeluarkan SK sebelum bertemu serikat pekerja
- Gubernur akan menyurati pemerintah pusat tentang penolakan Omnibus Law di Kepulauan Riau.
Namun, diungkapkan pewakilan buruh dalam aksi demo hari ini, belum ada satu pun yang dipenuhi hingga mereka akhirnya berencana menggelar unjuk rasa susulan dalam 5 hari ke depan, 13-17 Desember 2021. (Hendra)
