BatamNow.com, Jakarta – Keinginan Korea Selatan (Korsel) untuk mendanai proyek Jembatan Batam-Bintan (BaBin) di Kepulauan Riau disambut baik oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Saat ini, persiapan kajian-kajian yang dibutuhkan tengah dalam tahap finalisasi.
“Kami menyambut baik keinginan Korea Selatan melalui Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) untuk mendanai proyek tersebut dengan skema Kerja sama Badan Usaha dan Pemerintah (KPBU). Tapi sejauh ini belum kami putuskan,” kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna, kepada BatamNow.com, di Jakarta, Selasa (22/03/2022).
Menurutnya, itu merupakan awal yang baik. “Semua tentu ada tahapannya, di mana setelah kajian-kajian dilakukan dan mendapat persetujuan dari Bappenas, baru kita adakan pelelangan,” terangnya.
Herry berharap, kajian-kajian tersebut bisa rampung di akhir Maret ini. Untuk selanjutnya dikirimkan ke Bappenas. “Kita perlu approval ke Bappenas. Setelah semua oke, kita tentukan waktu pelelangan proyek ini,” terangnya.
Ditambahkannya, pihak MOLIT sudah menyampaikan keinginan mereka untuk membangun Jembatan Batam-Bintan dengan surat resmi melalui Korean Exim Bank (KEXIM) kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 lalu.
“Ada beberapa perusahaan luar negeri yang menyatakan minatnya membangun Jembatan Batam-Bintan. Salah satunya juga kabarnya dari Singapura,” aku Herry tanpa menjelaskan rinci perusahaan asing mana yang dimaksud.
Selain itu juga, beberapa BUMN juga menyatakan minatnya. “Nanti coba kita lihat dan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Karena skema KPBU ini juga butuh kehati-hatian. Terutama kami berperan menyiapkan segala bentuk kajian agar nantinya perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut bisa memahaminya,” terang Herry.
Dirinya berkeyakinan bila sudah masuk tahap pelelangan dan ditentukan siapa pemenangnya, maka pengerjaan proyek tersebut sudah bisa segera dimulai.
Ditanya soal waktu pengerjaan yang berkisar hanya 1,5 tahun, Herry mengatakan berupaya semaksimal mungkin. “Ini bukan proyek kecil, karena itu kesiapan di awal harus diutamakan. Kerja sama pemerintah pusat dan daerah harus baik supaya semua bisa berjalan lancar,” tukasnya. (RN)
