BatamNow.com, Jakarta – Pemerintah membuka peluang untuk menghentikan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berlevel yang sudah diberlakukan sejak Agustus 2021.
Dilansir CNBC Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan PPKM akan dihentikan jika perkembangan kasus Covid-19 konsisten semakin terkendali.
“Kalau sudah terkendali [kasus Covid-19] masa PPKM terus,” kata Muhadjir dalam keterangannya, Jumat (20/05/2022).
Jika ditarik ke belakang, Indonesia sudah menerapkan pengetatan kegiatan masyarakat sejak 10 April 2020, satu bulan lebih sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pada saat itu, pengetatan kebijakan bernama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berbeda dengan kebijakan karantina wilayah (lockdown) yang diterapkan negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Sejak saat itu, istilah PSBB terus berubah. Mulai dari PSBB transisi, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali, PPKM mikro, penebalan PPKM mikro, PPKM darurat, hingga PPKM level berdasarkan asesmen wilayah.
Kini, pemerintah Indonesia telah menyatakan siap untuk menjalankan transisi dari pandemi menuju endemi seiring dengan perkembangan kasus Covid-19 di Tanah Air yang semakin terkendali.
Pada awal pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk melonggarkan kebijakan penggunaan masker di luar ruangan sejalan dengan situasi pandemi Covid-19 yang semakin membaik.
Namun, Jokowi tetap menyarankan agar masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk tetap memakai masker. Hal ini juga diberlakukan bagi kaum lanjut usia dan masyarakat yang memiliki komorbid.
Teranyar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy lantas mengungkap rencana pemerintah selanjutnya apabila perkembangan kasus Covid-19 terus membaik.
“Tahap berikutnya, enggak pakai masker [baik di ruang terbuka atau ruang tertutup],” kata Muhadjir.
Muhadjir mengemukakan, pemerintah akan melakukan uji coba transisi menuju endemi pada 23 Mei mendatang, tepatnya saat pertemuan internasional Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR).
Pertemuan sendiri akan digelar secara luring dengan peserta sekitar 4.000 orang. Jokowi, kata Muhadjir, disebutkan sudah setuju untuk menerapkan pertemuan dalam rangka transisi menuju endemi.
“Jadi peserta boleh ke mana-mana, beliau sudah setujui tak ada travel bubble,” kata Muhadjir. (*)
