BatamNow.com, Jakarta – Dari pagu anggaran penanganan Covid-19 Pemerintah Pusat sebesar Rp 455,62 triliun, ternyata hingga 16 September 2022, baru terserap Rp 214,9 triliun atau 47,2%. Artinya, anggaran yang tersedia masih ada sekitar Rp 240,72 triliun mengendap di rekening pemerintah.
Ini kontradiktif dengan realitas bahwa untuk membayar uang makan 145 relawan Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang, Batam, Kepulauan Riau pada periode Januari-Agustus 2022 saja, Pemerintah Pusat, dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus mencicil. Padahal, total biaya yang menjadi hak para relawan hanya sekitar Rp 3,5 miliar saja.
Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat para relawan telah berjibaku sejak awal maraknya Covid-19. Mereka melayani para pasien Covid-19. Meski dilengkapi alat pelindung diri (APD), namun tetap saja mereka rentan tertular virus yang mematikan itu.
Sejauh ini, BNPB telah membayar 3 bulan (Januari-Maret) uang makan para relawan. Dan saat ini, menurut Prof Wiku Adisasmito ketika dikonfirmasi BatamNow.com menyatakan, masih dalam proses audit oleh BPKP. “Sisa pembayaran saat ini sedang dalam proses audit BPKP. Bila sudah selesai audit, akan segera dibayarkan kepada para relawan,” ujarnya kepada BatamNow.com, di Jakarta, Senin kemarin.
Dalam jumpa pers APBN KITA, Senin kemarin, dengan entengnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, “Tahun ini adalah tahun terakhir program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang sudah terealisasi mencapai Rp 214,9 triliun”.
Dalam rinciannya, Sri Mulyani menjelaskan, realisasi anggaran tersebut untuk penanganan kesehatan sebesar Rp 38,4 triliun atau 31,4% dari pagu Rp 122,54 triliun. Anggaran ini digunakan untuk pembayaran klaim pasien Rp 23,8 triliun dan insentif tenaga kesehatan Rp 2,6 triliun.
Kemudian untuk pengadaan vaksin Rp 1,7 triliun, insentif perpajakan kesehatan Rp 1,5 triliun serta dukungan APBD termasuk Dana Desa untuk penanganan Covid-19 Rp 8,2 triliun.
Selanjutnya, program perlindungan masyarakat realisasinya mencapai Rp 100 triliun atau 64,4% dari pagu Rp 154,76 triliun. Di dalamnya termasuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 21,4 triliun kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan Kartu Sembako Rp 31,9 triliun bagi 18,8 juta KPM.
Program BLT minyak goreng anggaran yang terealisasi Rp 7,2 triliun bagi 23,9 juta penerima, BLT BBM Rp 6,2 triliun bagi 20,65 juta KPM, Kartu Prakerja Rp10,5 triliun bagi 2,9 juta peserta dan BLT Desa Rp19 triliun bagi 7,5 juta KPM.
Kemudian, subsidi upah sudah terealisasi Rp 2,6 triliun untuk 4,4 juta pekerja serta BT-PKLWN sebanyak Rp 1,3 triliun yang disalurkan oleh Polri kepada 683.000 penerima dan TNI kepada 1,4 juta penerima.
Program lainnya yang juga mendapat sokongan dana yakni, program penguatan pemulihan ekonomi, realisasinya sebesar Rp 76,4 triliun atau 42,8% dari pagu Rp 178,32 triliun. Digunakan untuk program padat karya Rp 12,7 triliun, infrastruktur dan konektivitas sebesar Rp 9,7 triliun, pariwisata dan ekonomi kreatif Rp 4,7 triliun serta ketahanan pangan Rp 12,4 triliun. Untuk teknologi informasi dan komunikasi terserap Rp 6,4 triliun, kawasan industri Rp 800 miliar, dukungan UMKM (subsidi bunga dan IJP) Rp 17,7 triliun, insentif perpajakan Rp 11,9 triliun.
Dari uraian di atas, bila insentif tenaga kesehatan sebesar Rp 2,6 triliun, lantas apakah pembayaran uang makan para relawan saja harus dicicil? Sementara selama 8 bulan, para pekerja terus bekerja dan melayani pasien Covid-19.
Kepada BatamNow.com, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abednego Tarigan mengatakan, pihaknya akan coba mengkomunikasikan dan menanyakan langsung kepada BNPB. “Nanti coba kita komunikasikan dengan BNPB ya,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Sampai kapan para relawan RSKI Galang harus menunggu? Apakah pembayaran uang mereka selanjutnya akan dibayar seluruhnya atau masih dicicil? Belum ada kepastian. (RN)