BatamNow.com, Jakarta – Tiga kementerian dan lembaga yang menangani soal perberasan di Republik ini ternyata belum mampu mengatasi persoalan stok beras untuk memenuhi kebutuhan penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2022 ini sebanyak 275,77 juta jiwa.
Ketiga kementerian/lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Urusan Logistik (Bulog). Ironisnya, Presiden Joko Widodo beberapa waktu mengatakan bahwa Indonesia tidak lagi impor beras pada periode 2019-2021, dan menuju swasembada beras. Sejumlah bendungan yang dibangun dan lebih diperuntukkan mengairi areal persawahan, sepertinya sia-sia belaka.
Faktanya, jelang akhir tahun ini, pemerintah berencana mengimpor beras 200 ribu ton beras komersial. Padahal, diperkirakan produksi beras 2022 surplus 1,7 juta ton. Namun karena produksi beras November-Desember 2022 hanya 3 juta ton sementara kebutuhan mencapai 5,06 juta ton dan musim panen raya padi 2023 baru tiba pada bulan Maret, maka diputuskan melakukan impor. Tidak dijelaskan pasti dari negara mana impor beras tersebut.
Ketika dikonfirmasi Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini telah tiris, sehingga harus segera ditambah untuk mengantisipasi kondisi darurat.
“Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas. Hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah,” ujar Arief kepada BatamNow.com, di Jakarta, Senin (12/12/2022).
Arief memastikan, stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
“Nantinya, penggunaan beras impor tersebut akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang merembes masuk ke pasar,” tukasnya.
Ketika disinggung soal statement Presiden Jokowi bahwa Indonesia menuju swasembada beras, Arief menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, produksi dari petani lokal sudah bisa mencukupi. “Kita terus mendorong terciptanya swasembada beras. Karenanya, impor dilakukan hanya sebagai cadangan saja,” terangnya.
Impor beras yang akan dilakukan pemerintah sangat kontradiktif dengan data dari Kementan.
Dikatakan, pada November 2022 lalu, tahun ini diperkirakan surplus beras mencapai 1,8 juta ton.
Apabila ditambah surplus tahun sebelumnya, jumlah surplus mencapai 5,7 juta ton beras. Bahkan, Kementan bersama BPS merilis bahwa berdasarkan hasil survei, stok beras nasional periode 31 Maret 2022 mencapai 9,11 juta ton beras.
Kemudian pada 30 April 2022 meningkat 10,15 juta ton dan stok pada bulan Juni 2022 menjadi 9,71 juta ton. Disebutkan pula, produksi beras nasional pada 2019 mencapai 31,31 juta ton, meningkat di 2020 menjadi 31,36 juta ton dan di 2021 sebesar 31,33 juta ton. Artinya, stok beras di Indonesia melimpah ruah. Lho, kok masih mau impor 200 ribu ton dengan dalih hanya untuk cadangan dan pemenuhan dalam kondisi tertentu saja?
Nampaknya, para pembantu Presiden ini tidak memberi data riil kepada Jokowi, hanya di atas kertas saja dengan iming-iming Indonesia bakal swasembada beras. Padahal di lapangan yang terjadi justru sebaliknya.
Ironis, bila presiden dikelilingi orang-orang yang oportunis dan terkesan ABS (Asal Bapak Senang). Itu juga seolah jadi budaya bagi banyak pejabat di Indonesia dengan maksud-maksud tertentu.
Terkait hal tersebut, Pengamat Kebijakan Pangan, Razikin Juraid menyayangkan sikap Kepala Bapanas yang kukuh memilih impor beras untuk mengamankan kebutuhan beras nasional, meskipun itu dijadikan pilihan terakhir.
“Bagaimana kalau omongan pejabat hanya didasari analisis surplus defisit hanya 1 sampai 2 bulan, terus langsung bisa menyimpulkan. Harusnya bisa menganalisis kondisi secara utuh, lengkap atau komprehensif. Tidak melihat data carry over dan stok yang ada. Sebaiknya Bapanas hati-hati berbicara data apalagi terkesan benar-benar maunya impor,” tandas Razikin di Jakarta, hari ini.
Dia mengatakan, BPS bilang selama tiga tahun, produksi beras Indonesia surplus. “Terus dikemanakan surplusnya? Kok, hanya untuk cadangan 200 ribu ton saja tidak bisa dipenuhi,” ungkapnya keheranan.
Ditambahkannya, data survei BPS pada April 2022, ada stok beras 10,15 juta ton. Ini inline dan datanya jelas terkonfirmasi. Dengan angka produksi itu mengantarkan Indonesia tidak impor beras. “Kemudian di 2022 produksi lebih tinggi, kok sudah ancang-ancang mau impor, siapa ini yang gagal paham?” pungkas Razikin. (RN)