BatamNow.com, Jakarta – Din Syamsuddin yang kala ini menjabat sebagai Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tengah mendapatkan sorotan.
Dilansir Jurnal Presisi, saat ini, namanya banyak diperbincangkan oleh netizen-netizen di media sosial Twitter.
Tidak hanya itu, bahkan tagar khusus dengan kutupan ‘udin cerai KAMI bubar’ sedang banyak beredar dan tersebar di platform media sosial tersebut.
Berdasarkan laporan, ternyata hal tersebut terjadi lantaran adanya isu dan dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara (ASN).
Sebagai informasi, Din Syamsuddin adalah seorang dosen PNS yang mengampu bidang perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Tidak hanya itu, ia juga berposisi sebagai salah satu anggota Wali Amanat ITB.
Isu itu mencuat setelah beredar surat laporan Gerakan Anti Radikalisme (GAR) alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) terkait Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin.
Laporan berbentuk surat itu dibenarkan Juru Bicara GAR Alumni ITB Shinta Madesari.
Ia mengatakan, surat tersebut sudah disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pihak terkait lainnya.
Selain itu, netizen juga menyeret-nyeret nama istrinya, Novalinda Yunafrianty. Dalam banyak postingan, netizen mengabarkan pasangan yang sudah 9 tahun menikah tersebut bercerai.
2011 lalu, sepeninggal sang istri Mira Beranata, Din memutuskan menikahi Novalinda Jonafrianty.
Din yang saat itu menduduki posisi Ketua PP Muhammadiyah menikah di Masjid At-Taqwa, Menteng, Jakarta.
Bertindak sebagai saksi di acara akad nikah Din adalah Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas dan Irman Gusman.
Acara tersebut dihadiri sejumlah pejabat saat itu, seperti Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua KPK Busyri Muqodas dan mantan Menteri Perindustrian Fahmi Idris.
Belum terkonfirmasi mengenai isu perceraian tersebut. Namun mengenai pelaporan pelanggaran kode etik, Din enggan berkomentar.
Din Syamsuddin akhir-akhir ini kerap disorot karena aktivitasnya di KAMI. Ia kerap melontarkan kritik pedas bahkan ramai disebut akan dipenjarakan menyusul rekannya Syahganda Nainggolan.
Terakhir, Din menyebutkan tiga kerusakan di Indonesia. Salah satunya berasal dari para pemimpin yang tindakannya menyimpang dari kiblat bangsa dan negara Indonesia.
Sebelumnya, Din Syamsuddin mengkritik jajaran Polri yang tak adil dalam menerapkan protokol kesehatan virus corona (Covid-19) lantaran ikut membubarkan Silaturahim Akbar KAMI di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (28/09).
Ia lalu membandingkan sikap Polri yang justru mengabaikan kerumunan pada konser dangdut di Kota Tegal, tahapan Pilkada 2020 di beberapa daerah, dan kerumunan aksi yang menolak KAMI itu sendiri.
“Pada peristiwa Surabaya, Polri justru masuk ke dalam ruangan membubarkan acara KAMI yang menerapkan protokol kesehatan, sementara kelompok yang menolak KAMI dibiarkan berkerumun dan beragitasi di luar dan melanggar protokol kesehatan,” ujar Din dalam keterangan tertulis, Selasa (29/09).
Din mengatakan pembubaran acara KAMI juga membuktikan masih ada kelompok masyarakat yang antidemokrasi. Menurut Din, kelompok masyarakat itu tak memahami keberadaan suatu kelompok dijamin konstitusi.
“Kalau ada ketidaksetujuan terhadap pikiran atau gagasan seyogianya dihadapi dengan pikiran dan gagasan pula,” ujarnya.
Meskipun demikian, Din menyebut pihaknya tetap mengedepankan akal pikiran, dan menyambut penolakan serta ujaran kebencian dari kelompok masyarakat itu dengan senyuman. Mantan Ketum PP Muhammadiyah itu menganggap masyarakat belum memahami jati diri dan misi KAMI.
“Kalau jati diri dan misi KAMI dipahami maka seyogyanya tidak perlu ada penolakan atau penentangan. KAMI berjuang untuk meluruskan kiblat bangsa dan menegakkan Pancasila secara sejati,” katanya.
Din pun menduga ada pihak yang merekayasa dan mendanai kelompok penentang KAMI di Kota Surabaya. Meski demikian, ia menyebut pihaknya tidak ingin menghabiskan waktu untuk menanggapi.
“Namun yang pasti jika ada pihak lain yang melampaui batas dan melanggar hukum, KAMI tidak segan-segan untuk memprosesnya ke jalur hukum, demi tegaknya negara hukum,” ujarnya.(*)
