BatamNow.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang seluruh kabupaten dan kotanya telah meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Daerah.
Hal tersebut disampaikan Tito dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Target Pendapatan, Realisasi Belanja Daerah, dan Evaluasi Pekasana Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah, di Batam Marriott Hotel Harbour Bay, Batu Ampar, Jumat (24/11/2023).
“Saya senang sekali karena Provinsi Kepri lah satu-satunya yang pertama yang saya lihat semua di tingkat provinsi, 2 kota 5 kabupaten semua sudah melakukan naskah perjanjian hibah dan ditandatangani dengan KPUD dan Bawaslu Daerah, tinggal realisasinya 40 persen tahun ini, 60 persen tahun depan,” ujar Tito didampingi Gubernur Kepri Ansar Ahmad.
Kepri merupakan daerah kelima yang dikunjungi Mendagri terkait rakor itu setelah Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan Jambi.
Dijelaskan Tito, hibah yang bersumber dari APBD itu sangat penting untuk mendukung Negara dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
“Oleh karena itulah ketua KPU pusat, Bawaslu pusat meminta kepada saya untuk memberikan penekanan dan dorongan kepada Pemda untuk segera, November menandatangani perjanjian hibah,” jelasnya.
Pertumbuhan Ekonomi hingga Pengendalian Inflasi Dinilai Bagus
Dalam konpers itu, Mendagri juga mengapresiasi Provinsi Kepri yang dinilai bagus dalam hal pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan tingkat inflasi di daerah.
“Dari sisi pertumbuhan ekonomi, kita juga memberikan apresiasi tinggi kepada pak Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota. Karena secara tingkat provinsi, di atas nasional, 5,47 persen. Artinya ekonomi di Kepri sudah makin membaik, recover dengan sangat baik,” ungkap Tito.
Ia berpesan agar semua kepala daerah tidak terlena dan terus meningkatkan capaian.
“Untuk itu perlu dihidupkan betul program-program untuk mengundang investasi, mempermudah perizinan untuk investasi, tapi prinsipnya harus win-win artinya menguntungkan masyarakat dan rakyat, pemerintah daerah,” katanya.
Tito juga menilai sudah bagus pengendalian inflasi daerah di Kepri. Padahal provinsi kepulauan ini memiliki tantangan tersendiri dalam segi transportasi yang mempengaruhi harga barang dan jasa.
“Untuk tingkat inflasi, saya juga berterima kasih. Karena secara nasional juga mengambil sampel Batam dan Tanjungpinang itu terjaga di angka 2,2 persen, itu di bawah nasional yang 2,5 persen,” imbuhnya.
“Artinya di tingkat provinsi relatif baik, tapi jangan kita kemudian terlena. Daerah-daerah yang sulit aksesnya itu dicek harga barang jasanya naik atau tidak, Kalau bisa dijaga di angka 2 persen-an. Sekarang cukup bagus,” tandasnya.
Soal realiasi pendapatan dan belanja daerah di Kepri, Mendagri juga memberi apresiasi
“Saya melihat di tingkat provinsi, rata-rata semua di atas 60 persen, bahkan ada yang 82 persen seperti di Bintan. Itu bagus sekali,” serunya.
Dijelaskan Tito, realisasi pendapatan semua daerah di Kepri masih di atas belanja.
“Beberapa daerah di Indonesia saya temukan cukup banyak daerah yang belanjanya lebih banyak dari pendapatan, artinya utang. Jadi secara umum saya kira cukup baik di Kepri,” pungkasnya. (LL)