BatamNow.com – Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan Korupsi (PK) menemukan kerawanan baru perkembangan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang berpotensi merugikan negara dari sektor pajak dan bea masuk
“Batam kini menjadi starting point penyelundupan barang,” kata Febriyantoro, Tenaga Ahli Aksi Reformasi Tata Kelola Pelabuhan Stranas PK berkata ke BatamNow.com, Batam di Jakarta.
Stranas PK mencontohkan salah satu rute penyeludupan itu, “Dari Telaga Punggur dibawa ke Tanjung Uban, lalu ke Tanjungpinang, baru ke Jakarta. Itu alur barang penyelundupan dan melibatkan banyak pihak, khususnya pemerintah terkait pelayanan, termasuk Bea Cukai. Semua jadi terlibat karena ketidakjelasan kewenangan. Kalau itu diperjelas, maka bisa dikontrol dengan baik,” demikian kata Toro.
Pantauan BatamNow.com, bukan hanya barang, tapi penyeludupan manusia berupa Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) antarnegara, bahkan penyeludupan dokumen data pribadi atau IMEI ponsel pun marak di sini dan belum dapat diberantas pihak Kantor Bea dan Cukai Batam.
Deret kasus penyeludupan barang, pun barang terlarang seperti narkoba ditangani Kantor BC di sini.
Sedari dulu Batam sudah tak asing lagi sebagai basis transit penyeludupan barang dan orang ke luar negeri.
Dan tampaknya, kini, sebagaimana dijelaskan Stranas PK aktivitas penyeludupan semakin ramai saja.
Posisi Batam sebagai KPBPB seperti bermetamorfosa menjadi hub barang-barang impor yang dikirim ke daerah pabean lainnya di Indonesia secara masif.
Itu terlihat dari tumbuh pesatnya pengiriman barang impor dari Batam ke daerah pabean lain di Indonesia, dengan dalih bea masuk barang telah dibayar ke kantor Bea dan Cukai (BC).
Padahal tujuan utama dikembangkannya Batam untuk pengembangan industri, transhipment atau alih kapal, parawisata.
Stranas PK pun telah melihat arah melenceng dari visi-misi KPBPB Batam.
Menurut, Toro, harusnya pemerintah bisa meng-compare, berapa untung negara dan berapa besar pengeluaran uang negara untuk atas keberadan KPBPB.
“Jangan-jangan lebih besar pengeluarannya dari pemasukan. Lebih besar pasak daripada tiang. Harus dievaluasi secara nasional karena mungkin bukan seperti ini yang dicita-citakan,” tukasnya.
Dulu, manakala Sri Mulyani yang Menteri Keuangan sekarang masih aktif di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM-FEB UI) sekitar tahun 90-an pernah mengkritisi keberadaan Ororita Batam (OB) yang kini menjadi BP Batam.
Inti yang disampaikan saat itu, keberadaan OB mengembangkan Batam lebih besar potential loss-nya dibanding potential gain-nya.
Kini pintu besar kemungkinan jalur penyeludupan semakin terbuka lebar.
Jalur tikus sebagaimana dituding jalur penyeludupan dari Batam, bukan lagi jadi pilihan.
Berbagai kebijakan pemerintah yang membuka beberapa jalur kapal RoRo di Batam berpotensi besar menjadi jalur penyeludupan besar -besaran dari kawaan bebas pajak dan bea impor ini.
Dan Stranas PK sudah melaporkan ini ke Istana Presiden lewat sekretaris kabinet. (RN/Red)
