BatamNow.com – Sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Batam, Roni Putra Yeremia, akhirnya buka suara mengenai polemik pemilihan calon ketua di musyawarah cabang luar biasa (Muscablub).
“Hari ini kami ingin klarifikasi, bahwa apa yang dilaksanakan kemarin dua hari lalu, Muscablub Hanura Kota Batam sudah selesai namun Hasil Muscablub tersebut belum ada satu pun ketua definitif yang akan dilantik,” kata Roni, di kawasan Batam Center, Selasa (16/07/2024).
Menurut Roni, hasil Muscablub itu mempunyai berita acara yang ditandatangani ketua sidang dan 12 Pimpinan Anak Cabang (PAC) yang ada di Kota Batam.
Berita acara Mucablub tersebut meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) agar Roni Putra Yeremia mendapatkan rekomendasi dari DPP dan selanjutnya memohon arahan dan petunjuk dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Kepulauan Riau (Kepri).
“Yang kita tahu bahwa, hanya ada satu calon yang mendapatkan rekom dari DPP, kalau kita mengacu pada berita acara ini, seharusnya kawan-kawan DPD juga melampirkan surat permohonan kepada DPP untuk saya mendapatkan rekom,” jelas Roni.
Namun, mekanisme yang terjadi terhadap calon ketua Raja Hery Mokhrizal yang mendapatkan rekomendasi atas surat permintaan dulu dari DPP.
“Sepertinya DPD ini mengambil alih kepengurusan PAC. Dari mana mereka mengambil alih, kemarin pada saat Muscablub ada surat pengangkatan, Plt untuk PAC Lubuk Baja dan surat itu ditandatangani oleh ketua Plt namun cacat secara organisasi, karena ditandatangani oleh wakil sekretaris yaitu Agus,” ujar Roni.
“Kenapa saya bilang cacat, karena saya masih ada dan masih aktif di DPC Hanura Kota Batam sebagai sekretaris, saya pikir ini DPP mengambil alih kepengurusan PAC itu sudah sangat menyalahi aturan,” jelasnya.
Pada 16 Juni 2024, setelah Pemilihan Legislatif (Pileg) semua DPC Kota Batam sepakat untuk membuat mosi tidak percaya kepada ketua yang dicopot dan mosi tidak percaya itu diantarkan langsung ke DPP agar ada aksi yang selanjutnya dilakukan.
Setelah itu DPC tidak tahu bahwa mosi tidak percaya sudah ada SK-nya, terdapat dua SK yang tertulis satu mencopot Iwan dan mengganti kepada ketua Plt Amri. Isi yang kedua, agar segera melakukan Muscablub.
“Namun SK itu tidak pernah sampai ke DPC, yang tahu itu hanya saya, karena pada 16 Juni tiba-tiba saya dihubungi oleh DPD saat saya dihubungi, saya kaget karena acara itu sudah berjalan dan mau selesai, ternyata itu ada konferensi pers dari DPD menyatakan bahwa SK sudah turun dan ada Plt yang diangkat, dan PDC tidak diundang,” kata Roni.
“Yang saya lebih heran lagi, karena yang diundang itu kawan-kawan PAC itu langsung disodorkan surat dukungan kepada atas nama Raja Hery, nah ini yang menjadi ambigu,” jelasnya.
DPD mengurus sampai dengan PAC isebut membuat para kader di PAC merasa ragu, bimbang, dan bertanya-tanya.
“Ada beberapa, dikarenakan takut mereka langsung menandatanganinya, juga kawan-kawan yang menampung dulu surat itu sebelum mereka menandatanganinya dan ini adalah kecacatan yang terjadi,” jelas Roni.
Roni Sebut Didukung 8 dari 12 PAC untuk Maju Calon Ketua DPC
Dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPD Partai Hanura Kota Batam, Bakti Lubis sebagai ketua DPD dari 12 (PAC) yang ada di kota Batam menyebut hanya 10 PAC yang aktif, dan 6 PAC sudah memberikan pernyataan dukungan terhadap Raja Hery Mokhrizal.
“Sekarang saya akan buka, bahwa kami sebenarnya sudah mendapatkan 8 dukungan resmi dari PAC, dan dukungan ini sudah saya terima jauh sebelum acara Muscablub. Kita juga punya bukti otentik, dan kita juga punya foto-foto pertemuan, dari mana 8 itu, saya tidak perlu buka siapa. Tapi ada dua PAC yang mencabut dukungan dari Raja Hery,” jelas Roni.
Menurut Roni, 2 PAC yang mencabut dukungan terhadap Raja Hery itu karena mereka tidak mengetahui apa-apa terkait terkait memberikan dukungan terhadap calon ketua DPC.
“Kenapa mereka mencabut dukungan, karena setelah kita berjumpa, mendengar ternyata mereka tidak mengetahui apa-apa, tapi begitu dihadirkan dua calon, mereka berkata bahwa saya akan mendukung orang yang di dalam dan kader DPC Hanura,” katanya.
Roni pun mengakui bahwa dirinya tidak mendapat rekomendasi dari DPD, dikarenakan DPD diduga menutup diri perihal pemilihan ketua ini.
“Jujur saya tidak punya rekom, karena kawan-kawan DPD pun tidak mau mensosialisasikan dan mengajukan surat ke DPP, DPP bagaimana mau menerbitkan rekom kalau tidak ada surat,” ujar Roni.
Setelah Roni selesai mengungkap ketidakpuasannya terhadap hasil Muscablub, kemudian dilanjutkan Bendahara DPC Partai Hanura Kota Batam, Utusan Sarumaha.
“Satu hal penting saya sampaikan bahwa, saya bersama pak sekretaris (Roni) dan seluruh kawan-kawan punya niat yang besar untuk membesarkan Hanura di Kota Batam, bukan mau menghancurkan Hanura di Kota Batam. Jadi ini bukan sebagai bentuk perlawanan kepada DPD, tapi kami ingin di Hanura ini berjalan demokratis, dan berjalan sebagai mana mestinya,” jelas Utusan.
Menurut anggota DPRD Batam ini, ia dan Roni memahami apa yang disampaikan ketua DPD bahwa persyaratan untuk menjadi Ketua DPC Kota Batam haruslah mendapatkan rekomendasi dari ketua umum.
“Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa suara-suara dari 8 PAC dan suara-suara dari kader-kader Hanura yang ada di Kota Batam, tentu tidak bisa diabaikan begitu saja, tidak bisa disingkirkan begitu saja,” kata Utusan mengingatkan.
“Kami berharap bahwa ada upaya-upaya dari ketua DPD untuk ke depan Hanura ini bisa semakin lebih baik, kami tidak ingin ada strategi kunci-mengunci, biarkan saja PAC menentukan siapa pemimpin 5 tahun ke depan untuk Hanura Kota Batam,” lanjutnya. (Aman)
