BatamNow.com – Keputusan melanjutkan Rempang Eco-City merupakan bentuk pengabaian terhadap aspirasi dan hak-hak warga Rempang terhadap tanah yang sudah mereka duduki sejak ratusan tahun silam. Nampaknya Pemerintah dan BP Batam lebih berpihak ke investor daripada rakyatnya sendiri.
“Kami menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi,” kata Boy Sembiring, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, dalam keterangan persnya, Kamis (25/07/2024).
@batamnow Warga dari kampung-kampung tua di Rempang-Galang, menyuarakan kembali sikap mereka yang tegas menolak relokasi. Dalam aksi solidaritas pada hari ini, Minggu (21/07/2024), utusan warga dari setiap kampung berkumpul di pelabuhan Sembulang Pasir Merah. “Hari ini Minggu tanggal 21 Juli 2024, kami warga Rempang tetap menolak relokasi harga mati. Kami warga Rempang tidak akan meninggalkan kampung halaman kami walau selangkah pun. Di kampung ini kami dilahirkan, di kampung ini juga kami mati,” kata perwakilan warga Rempang menyuarakan sikap bersama mereka. Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #muhammadrudi #fyp #fypシ #fypシ゚viral #jokowidodopresidenkita #jokowidodo #rempangecocity #rempanggalangtanahmelayu #ham #komnasham ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) – SoLaTiDo
Seperti diketahui, pada 17 Juli 2024, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) bersama Pemerintah Kota Batam dan PT Makmur Elok Graha menggelar rapat koordinasi pengembangan Rempang Eco-City terkait realisasi serta beberapa rencana aksi untuk mendukung investasi di Rempang, salah satunya pemenuhan kebutuhan infratruktur dasar, Rabu (17/07).
Dijelaskan, dalam pernyataannya Muhammad Rudi, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam menyatakan tetap berkomitmen penuh untuk menuntaskan rencana investasi Rempang Eco-City.
Karenanya, Walhi Riau menilai pemerintah dan BP Batam sama sekali tidak mempedulikan aspirasi masyarakat yang hingga saat ini masih tetap bertahan di kampung mereka dan menolak untuk direlokasi.
Dikatakan, rapat koordinasi tersebut berlangsung setelah ada kunjungan dan konferensi pers Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto di Kota Batam terkait Investasi Rempang Eco-City, 12 Juli 2024 lalu. Kunjungan itu dilakukan memastikan memastikan kesiapan pembangunan rumah dan infrastruktur bagi warga yang terdampak dari pengembangan Rempang Eco-City.
“Kedua agenda pemerintah ini menunjukkan seolah penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan PSN Rempang Eco-City tidak berarti apapun,” kata Boy.
Walhi Riau menilai, seharusnya pemerintah tidak memaksakan kehendaknya untuk tetap melanjutkan investasi Rempang Eco-City, karena sampai saat ini mayoritas warga Rempang tetap menolak untuk direlokasi.
“Masyarakat Rempang masih tetap ingin hidup dan menjaga tanah adat leluhur mereka yang mereka tempati sejak dulu. Data yang kami himpun dan baru-baru ini kami publikasikan melalui kajian berjudul ‘Kronik PSN Rempang Eco-City, Kontroversi Investasi Tiongkok, dan Resistensi Masyarakat Rempang’, hanya 20% masyarakat di lima kampung tua yang jadi prioritas pembangunan (Sembulang Pasir Merah, Sembulang Hulu, Sembulang Tanjung, Pasir Panjang, dan Belongkeng) yang menerima relokasi, sedangkan sisanya bertahan di kampung masing-masing,” beber Boy.
Ditegaskan, ambisi pemerintah untuk tetap melanjutkan pengembangan Rempang Eco-City tidak hanya akan mengusir dan merampas hak masyarakat adat dan tempatan Pulau Rempang, namun juga akan turut berpotensi menghancurkan sumber penghidupan masyarakat yang mayoritas bergantung pada laut dan kebun. Apalagi hasil pertanian, peternakan, dan laut masyarakat selama ini juga telah menyumbang sebagian besar sumber pangan untuk Batam dan sekitarnya.
“Pemerintah juga harus berpikir ulang untuk menjadikan Rempang jadi kawasan industri dan perdagangan, karena selama ini hasil pertanian dan laut masyarakat Rempang telah berkontribusi besar untuk kebutuhan pangan di Batam. Jangan sampai keberadaan proyek ini justru akan mengurangi sumber pangan yang ada hingga menimbulkan krisis pangan di masa yang akan datang,” pungkas Boy. (R)
