:batamnow:-MENCURIGAKAN. Tiba-tiba mendadak muncul layanan premium. Setrum antipadam.
Ini mencuat di saat listrik Bright PLN Batam byar pet berkepanjangan.
Apa itu layanan premium?
Suplai setrum dijamin lancar. Tak sedetik pun mati. Tapi syaratnya, bila harga per kWh setuju dinaikkan. Tarif merangkak naik 60 persen dari tarif biasa.
Sungguh mencekik leher. Ini apa lagi?
Gambarannya, bila selama ini pengusaha dikenakan tarif listrik Rp 1.100 per kWh, maka dengan beralih ke layanan premium, tarifnya naik menjadi Rp 1.700. Dengan memilih layanan ini listrik dijamin antipadam.
Bila tawaran seperti ini mendadak datang dari pihak PLN, dugaan sementara, persoalan byar pet bukan karena gangguan pada mesin pembangkit.
PLN, tampak, masih punya stok power besar.
Andai semua pengusaha dan pelanggan lain menerima tawaran layanan premium itu, mungkin saja persoalan byar pet tidak ada lagi di Batam.
Apakah ini bentuk bargaining baru, khususnya bagi pemilik kawasan industri atau pemilik perusahaan besar untu menaikkan pendapatan PLN, belum terkonfirmasi.
Dan kalau ini benar, sudah sewajarnya pihak-pihak yang berkompeten mempertanyakannya.
Bila perlu dilakukan investigasi fisik. Bahkan forensik. Apakah benar mesin pembangkit itu sedang rusak benaran?
Mencengangkan produk layanan premium yang baru muncul ini. Apalagi ditawarkan kepada pelanggan yang terkena byar pet.
Sebagaimana dibenarkan Oka Simatupang dan dilansir Batam Pos, tawaran layanan premium baru itu, datang dari pihak PLN. Di sisi lain Oka juga menyampaikan keluhannya karena para tenan, investor asing di kawasan mereka sudah pada menjerit.
Akibat masalah listrik Batam ini, pengusaha di kawasan industri lain juga disebut banyak akan hengkang, bila kondisi suplai listrik byar pet berkepanjangan.
Bukan saja hanya terganggu. Tapi selama gangguan listrik ini, berbagai pabrik di Kawasan Industri Terpadu Kabil (KITK) di kawasan Kabil, telah rugi bermiliar-miliar.
Produksi terganggu. Mereka juga kikuk. Misalnya, di saat PLN mengumumkan hari padam, ternyata listrik hidup. Padahal ribuan karyawan sempat di suruh off.
Sebaliknya, di saat PLN mengumumkan listrik hidup, malah listrik tiba-tiba padam.
Belum lagi ketika giliran hidup, di luar pemberitahuan, entah mengapa tiba-tiba saja mati.
Karena listrik tiba-tiba mati, mesin produksi juga tiba-tiba mati. Barang yang masih dalam proses prosuksi, akhirnya menjadi reject. Karyawan pun tiba-tiba berhenti bekerja. Padahal gaji dihitung terus.
Rugi tak terkira pun terjadi. Pemilik industri terpaku tak dapat solusi.
Tak Tunduk
Masalah kelistrikan di Batam selain meresahkan juga membingungkan.
Pihak PLN Batam yang memonopoli jaringan pendistribusian seolah berbuat seenaknya. Entah kepada siapa masyarakat pemakai, harus mengadu.
Padahal, soal ketersediaan listrik ini adalah kewajiban negara sesuai yang termaktub di dalam UUD kita.
Hak mendapatkan listrik adalah kedaulatan rakyat. Apa lagi kawasan Batam, adalah kawasan ekonomi strategis nasional.
Pihak PLN Batam seolah tak tersentuh, dan agaknya terkesan cuek.
Para anggota legislatif di sini, yang selalu koar-koar mensejahterakan rakyat, justru “impoten” akut.
Seperti itulah gambaran kekuatan PLN Batam. Entah siapa dan kekuatan mana di balik ini semua.
Ini bisa dilihat dari tidak hadirnya pihak PLN Batam memenuhi undangan pengusaha. Minggu lalu di Jakarta.
Acara rencana hearing antara Dirjen Konservasi Energi Kementrian ESDM dengan pihak Himpunan Kawasan Industri (HKI).
Pihak PLN Batam bergeming. Tak sudi datang d acara itu. Pihak PLN merasa bukan berada di bawah langsung kementerian ESDM. Tampaknya, itulah penyebab mereka tak perlu hadir.
Hal inilah yang menjadi pertanyaan publik. Secara hierarkis dan struktural, di bawah pengawasan lembaga mana persisnya PLN Batam ini?
Apakah masih dalam pengawasan PLN Pusat yang Dirutnya sedang terpapar korupsi dan sudah ditersangkakan KPK?
Pihak BP Batam sebagai regulator dan fasilitator investasi di Batam, tampak tak berkutik. Meski BP Batam sebenarnya masih punya benang merah dengan PLN Batam.
Kondisi listrik di Batam bermasalah. Padahal BP Batam dalam melakukan promosi investasi ke luar negeri selalu menawarkan janji kepada semua calon investor asing, bahwa semua utilitas di Batam ready. Termasuk ketersediaan listrik ini.
Inilah janji yang mengecewakan investor. Padahal di negara lain urusan listrik ini sudah tak menjadi masalah. Tarif murah lagi. Apakah kondisi kelistrikan ini justru tidak memalukan?
Wali Kota Batam Muhammad Rudi pun tak bisa berbuat banyak. Rapat dan pertemuan beribu kali yang diinisiasikan pun dengan pihak PLN, agaknya tak akan berarti banyak.
‘Kan masalahnya, menurut pihak PLN, sangat teknis.
Tiga mesin pembangkit tengah terkapar (rusak). Dan solusi jangka pendek, kata PLN Batam lagi, telah menyewa mesin pembangkit dari Kanada.
Bila pembangkit dari Kanada sudah tersedia, mengapa pemadaman bergilir masih berkepanjangan?
Padahal, sebelumnya dijanjikan, bila mesin mobile pembangkit dari luar negeri tiba, jadwal padam bergilir dapat teratasi. Mereka memperkirakan pemadaman bergilir hanya sampai 24 April selesai. Faktanya? Lihat sendiri.
PLN pusat pun, tampaknya, tak punya power mengintervensi PLN Batam. Toh, pemegang saham mayoritas di PLN Batam bukan anak perusahaan BUMN tersebut.
Kecurigaan yang muncul tadi, bukan tanpa alasan. Karena informasi sejak awal dari internal PLN, pun sudah simpang siur.
Februari lalu diumumkan akan terjadi pemadaman bergilir, karena gangguan suplai gas dari Conoco Philips. Meski urung.
Kemudian pemadaman bergilir lanjutan pun terjadi. Alasanya, karena urusan maintenance. Muncul lagi alasan mendadak. Tiga mesin pembangkit rusak. Ini pun lama memperbaikinya.
Untuk itulah maka diperlukan keterbukaan atas masalah ini. Apa sesungguhnya yang terjadi?
Apakah semua pelanggan harus masuk dulu dengan layanan premium, baru byar pet lenyap?
Atau harus ada investigasi dari pihak berkompeten untuk melihat kondisi fisik dan teknis yang sebenarnya?
Membawa sejumlah wartawan dan media blusukan menyaksikan mesin pembangkit yang disebut rusak, adalah hal yang sah sah saja.
Bukan tak percaya dengan pihak PLN. Tapi dengan hanya melihat kasat mata, onggokan mesin pembangkit yang terkapar itu, sulit ditarik kesimpulan.
Mestinya, selain rombongan wartawan, para ahli kelistrikan perlu dibawa blusukan ke areal power plant itu. Mereka lebih kompeten, karena menyangkut teknis keilmuan di bidangnya.
Alangkah baiknya juga, bila pihak kejaksaan dan kepolisian serta ahli yang paham ikut ambil bagian menyelidiki maslah ini.
Ini sangat penting. Sebab, bila kondisi kelistrikan ditambah masalah ketersediaan stok air dan utilitas lain di Batam sudah terancam, kawasan ini bisa “blackout”.
Sengkarut PLN Batam, kini, semakin kusut. Byar pet belum teratasi. Masyarakat dan sejumlah pengusaha, industri, investasi asing sudah rugi besar dan resah.
Apakah Presiden Jokowi kemudian yang harus turun ke Batam menyelesaikan masalah ini, seperti urusan Kepala BP Batam Ex Officio yang juga belum berujung itu? Entahlah. (Red-1)
