BatamNow.com – Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi agar kementerian/ lembaga melakukan efisiensi anggaran di tahun 2025.
Namun, dalam rapat kerja (Raker) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengusulkan agar Badan Layanan Umum (BLU) itu tidak dikenakan efisiensi anggaran.
“Oleh karena itu kami mengusulkan agar terhadap anggaran BP Batam diberlakukan aturan seperti poin nomor 2.b Surat Menteri Keuangan tersebut yaitu tidak dilakukan langkah efisiensi, mengingat sumber dananya adalah PNBP-BLU, pinjaman dan hibah serta RMP,” kata Muhammad Rudi dalam rapat tersebut, Rabu (12/02/2025).
Menurut Rudi, dengan begitu BP Batam akan dapat secara memadai menjalankan layanan mendukung investasi, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Pun begitu, ia mengatakan akan mengikuti mengikuti efisiensi anggaran yang akan ditetapkan lewat RDP Komisi VI.
“Namun demikian, sekiranya efisiensi anggaran merupakan sebuah keharusan yang tidak dapat kami hindari sebagai bentuk dukungan kami terhadap pprogram pemerintah kami mengikuti hasil RDP dengan Komisi VI DPR RI,” ucapnya.
Usulan Rudi itu, katanya juga, sesuai dengan poin 4 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan poin 2 huruf b buir (3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
“Anggaran yang bersumber dari PNBP-BLU yang tidak diisetorkan ke kas negara tidak diprioritaskan untuk dilakukan efisiensi belanja,” jelas Rudi.
Anggaran Jadi Rp 1,24 Triliun, Kena Pangkas Rp 744,8 M
Dalam paparan Muhammad Rudi, awalnya Pagu anggaran BP Batam ditetapkan sebesar Rp 1,99 triliun.
Rinciannya: Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 1,97 triliun; Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) Rp 8,76 miliar; dan Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp 5,87 miliar.
Surat Menkeu yang sama, melampirkan, pagu BP Batam setelah efiseinsi awalnya hanya tersisa Rp 753,63 miliar yang bisa dipakai. Terkena efisiensi Rp 1,23 triliun.
Namun kemudian dilakukan rapat rekonstruksi anggaran bersama Kemenkeu pada Selasa (11/02). Hasilnya, nilai efisiensi dikenakan Rp 744,80 miliar. Sehingga pagu anggaran menjadi Rp 1,25 triliun.
Namun di akhir RDP hari ini, dalam kesimpulannya, Komisi VI menyetujui pagu anggaran BP Batam tahun 2025 hanya Rp 1.247.928.199.000 atau kena pangkas Rp 744,8 miliar (37,37 persen).
Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Khalid yang menjadi pimpinan RDP, menanyakan dahulu kepada Muhammad Rudi apakah setuju dengan hasil rapat.
“Ya, pak Rudi, cocok, setuju? Ya kalau nggak setuju, kita lapor saja sama Presiden. Setuju ya?” kata Nurdin, lalu mengetok palu rapat.
Pagu anggaran BP Batam yang disetujui Komisi VI DPR nantinya dikirim ke Menteri Keuangan Cq Dirjen Anggaran, selambatnya hingga 14 Februari 2025.
Selain Kepala BP Batam, dalam Raker dan RDP ini Komisi VI juga membahas efisiensi anggaran dengan Menteri Koperasi dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).
RDP itu disiarkan secara langsung di kanal Youtube TVR PARLEMEN.
Disebut Berdampak Menurunkan Layanan BP Batam
Dalam paparan saat RDP dengan Komisi VI, slide presentasi BP Batam menunjukkan juga berbagai dampak turunnya kualitas pelayanannya jika dilakukan efisiensi anggaran.
Dampaknya disebut bahkan ke pelayanan rumah sakit, distribusi air minum, hingga dukungan penyediaan infrastruktur terhadap PSN dan KEK.
Rincian pelayanan yang disebut bakal terdampak bila dilakukan efisiensi, antara lain:
- Pelabuhan: penurunan kualitas pelayanan terminal penumpang dan bongkar muat barang
- Pertanahan: penurunan kualitas pelayanan evaluasi pengelolaan pertanahan
- Pengelolaan Air Bersih dan Limbah: pendistribusian air dari waduk ke perumahan dan industri yang tidak optimal, penyambungan meteran ke masyarakat dan industri baru tidak dapat terbangun
- Rumah Sakit: penurunan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, keterbatasan penyediaan obat dan bahan medis
- Data Centre: penurunan kualitas layanan penyimpanan data centre dan layanan teknologi informasi
- Rumah Susun: penurunan kualitas layanan dan pemeliharaaan sarana-prasarana rumah susun yang mayoritas dihuni oleh pekerja di sekitar industri
- Jalan dan Drainase: penurunan kualitas jalan yang berdampak pada kelancaran dan keselamatan pengguna jalan; pembangunan infrastruktur untuk mendukung investasi yang tidak maksimal; penanggulangan permasalahan banjir yang tidak optimal
- Perizinan Berusaha dan Lalu Lintas Barang: penurunan kualitas pelayanan dan evaluasi perizinan menjadi tidak optimal. (D)
