BatamNow.com – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Batam menilai kebijakan Amerika Serikat (AS) terkait tarif timbal balik (resiprokal) sebesar 32 persen terhadap ekspor dari Indonesia, akan berdampak signifikan terhadap dunia industri, khususnya di Kota Batam.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan bahwa Kota Batam yang merupakan kawasan perdagangan bebas (FTZ), hampir seluruh produknya dijual ke luar negeri dan AS adalah salah satu tujuan utama ekspornya.
“Produk elektronik juga merupakan hasil ekspor utama ke AS. Sehingga ketika barang-barang elektronik dari Batam dikenakan tarif sebesar 32 persen oleh AS, maka tentunya akan mengurangi permintaan dari konsumen di AS. Sehingga kita agak khawatir perusahaan perusahaan di Batam akan mengalami penurunan order yang berujung pada efisiensi di perusahaan perusahaan tersebut. Ujungnya adalah gelombang PHK di sektor elektronik yang tentunya sangat tidak kita harapkan,” jelas Rafki kepada BatamNow.com, Sabtu (05/04/2025).
Penerapan tarif resiprokal oleh Negeri Paman Sam itu akan langsung dirasakan industri Batam dalam jangka pendek, bakal terjadi penurunan permintaan (demand) terhadap produk dari Batam di pasar AS.
“Dalam jangka panjang kita belum bisa melihat dampaknya karena masih menunggu langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” ucapnya.
Menurutnya, Indonesia bisa melawan dengan mengenakan tarif ke produk-produk dari AS seperti yang dilakukan oleh Cina, atau Pemerintah Indonesia bisa menegosiasikan lagi pelonggaran tarif ke pemerintah AS. Langkah strategis diperlukan untuk mencegah potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran.
“Apa langkah yang akan diambil pemerintah masih kita tunggu. Kemungkinan dalam jangka pendek pemerintah akan menegosiasikan lagi soal tarif timbal balik antara AS dengan Indonesia. Untuk mencegah terjadinya PHK besar-besaran di Indonesia,” jelas Rafki.
Badan Pengusahaan (BP) Batam pun diharapkan aktif melibatkan asosiasi pengusaha untuk membahas langkah konkret untuk menyikapi kebijakan tarif resiprokal AS.
“Mungkin BP Batam masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menjalankan langkah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo. Di media kita sudah sampaikan kekhawatiran dari pengusaha terhadap tarif dari AS ini. Kita berharap BP Batam mengumpulkan seluruh Asosiasi Pengusaha untuk memitigasi dampak yang mungkin terjadi,” katanya.
Diberitakan, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan reciprocal tariff terhadap 185 negara, lewat pidatonya di White House Rose Garden pada Rabu (02/04). Kebijakan itu akan berlaku mulai 9 April 2025.
Tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara dan tarif yang dikenakan AS saat ini.
25 Persen dari Total Ekspor Batam ke AS
Dalam publikasi BP Batam, total nilai ekspor Kota Batam ke Amerika sekitar US$ 4 milliar, atau 25 persen dari total ekspor pada tahun 2024.
Berita resmi statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Batam, mencatat nilai FOB kegiatan ekspor Batam selama Januari-Desember 2024 sebesar USS 16,08 miliar. Nilai ekspor ke AS, terbesar kedua, yakni US$ 4,04 miliar (25,12 persen).
Sementara nilai ekspor nonmigas dari hasil industri Batam sebesar US$ 14,94 miliar. Berdasarkan golongannya, lima jenis barang yang terbanyak diekspor adalah mesin/ peralatan listrik (HS 85), benda-benda dari besi dan baja (HS 73), mesin-mesin/ pesawat mekanik (HS 84), kokoa/ coklat (HS 18), serta minyak dan lemak hewan/ nabati (HS 15).
Nilai FOB (Free on Board atau Freight on Board) ekspor adalah harga barang di pabrik ditambah biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk menempatkan barang di kapal. Komponen perhitungannya mulai dari harga barang di pabrik, biaya angkutan dalam negeri, biaya penyimpanan dan pergudangan, biaya penanganan pelabuhan, biaya perantara dan biaya jasa.
Tantangan Investasi Batam Semakin Berat, Perlu Diversifikasi Pasar Ekspor
Pemberlakuan tarif resiprokal oleh AS ini dinilai akan membuat semakin berat lagi tantangan untuk menarik investor ke Batam.
Sebagai contoh di wilayah ASEAN, Malaysia yang potensi investasinya mirip dengan Batam, terkena tarif resiprokal hanya 24 persen, lebih rendah 8 persen dari tarif kepada Indonesia.
“Tantangannya tentu akan makin berat menarik investor ke Batam setelah pengenaan tarif dari AS ini. Kita coba percayakan terhadap pemerintah pusat dan BP Batam untuk memecahkan persoalan ini,” tukas Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid.
Menurutnya, perlu juga untuk menyasar potensi pasar ekspor selain AS. “Masih banyak negara lain yang bisa dijadikan tujuan ekspor produk-produk dari Batam. Diversifikasi pasar ekspor diperlukan dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita berharap pemerintah membantu melakukan diversifikasi ekspor tersebut,” tandasnya.
Data BPS tahun 2024 menunjukkan, ada 10 negara tujuan ekspor terbesar dari Batam, antara lain:
- Singapura sebesar US$ 4,21 miliar
- Amerika Serikat US$ 4,04 miliar
- Australia US$ 1,74 miliar
- Tiongkok US$ 1,18 miliar
- Jepang US$ 645,52 juta
- Inggris US$ 391,32 juta
- ndia US$ 365,65 juta
- Saudi Arabia US$ 286,11 juta
- Malaysia US$ 267, 63
- Jerman US$ 245,51 juta.
Sedangkan negara-negara lainnya menjadi tujuan ekspor Batam, masih dengan total nilai ekspor US$ 2,69 miliar.
Cari Solusi, BP Batam Diminta Libatkan Pelaku Usaha dan Investor
Sebelumnya, Deputi Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis telah menyampaikan pernyataan pers untuk menyikapi tarif resiprokal AS.
Menurut Fary, ada lima strategi komprehensif yang dimiliki BP Batam untuk menghadapi tantangan perekonimain internasional, antara lain: Melakukan penyesuaian kebijakan dan insentif; Memperkuat industri bernilai tambah agar ekspor dapat tetap dilakukan ke AS; Memaksimalkan status Batam sebagai FTZ; Memperkuat koordinasi BP Batam bersama pemerintah pusat ke berbagai Saluran Diplomasi perdagangan internasional; dan Melakukan agregasi supply-chain perdagangan internasional bersama sektor swasta lainnya.
Namun, Rafki berpendapat bahwa statement deputi BP Batam itu masih terkesan normatif dan belum menyentuh pokok persoalan yang dihadapi oleh para pengusaha di Batam.
“Sebaiknya BP Batam mengkomunikasikan langkah-langkah yang akan diambil dengan meminta masukan dari pelaku usaha dan investor yang ada di Batam. Dengan begitu langkah dan strategi yang akan dibuat akan lebih tepat dan kita harapkan bisa memecahkan masalah,” sarannya.
Tarif Resiprokal AS Bisa Picu Perang Dagang Lebih Besar
Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong ikut berkomentar soal tarif resiprokal yang ditetapkan Trump, dapat memicu perang dagang lebih besar.
Menukil CNBC Indonesia, kebijakan Trump yang meninggalkan sistem WTO sebelumnya, berpotensi ditiru atau “dibalas” oleh negara lain. Hal itu akan membebani negara kecil termasuk Singapura yang dikenakan tarif resiprokal 10 persen oleh AS.
“Singapura telah memutuskan tidak mengenakan tarif pembalasan, namun negara lain mungkin tidak akan melakukan hal sama,” jelasnya.
Kebijakan Trump itu juga akan mempengaruhi perdagangan dan investasi internasional. Belum lagi kemungkinan memperlambat laju pertumbuhan secara global. Dampak itu mungkin dirasakan beberapa bulan atau tahun mendatang.
Sebagai contoh, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok pada 2018–2020 membawa dampak yang cukup besar bagi perekonomian.
Konflik dagang dalam sejarah modern itu, dimulai ketika AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, memberlakukan tarif tinggi terhadap barang-barang dari Tiongkok, dengan alasan praktik perdagangan yang tidak adil, pencurian kekayaan intelektual, dan defisit perdagangan yang besar.
Tiongkok pun membalas dengan memberlakukan tarif terhadap barang-barang AS.
Perang dagang AS-Tiongkok, nyatanya tak hanya berdampak terhadap kedua negara yang berseteru.
Indonesia turut merasakan dampak negatifnya. Misalnya pada tahun 2019, ekspor Indonesia ke Tiongkok sempat turun sekitar 1,1% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu sektor manufaktur Indonesia sempat melemah karena kurangnya permintaan ekspor dan ketidakpastian global. (D)
