Oleh: Rikson Tampubolon
Analis Kebijakan Publik, Alumnus Magister Perencanaan Wilayah Universitas Sumatera Utara
Pada Selasa, 20 Mei 2025, ribuan pengemudi ojek online (ojol) termasuk taksi online dari berbagai penjuru Indonesia turun ke jalan dalam demonstrasi nasional.
Bukan sekadar karena rendahnya tarif atau potongan komisi yang mencekik, tetapi karena sistem ekonomi digital hari ini telah gagal menyediakan keadilan paling mendasar: hak atas penghidupan yang layak dan bermartabat.
Hingga kini, pengemudi ojol masih disebut sebagai “mitra” oleh perusahaan platform. Namun, terminologi ini sejatinya adalah strategi korporasi untuk menghindari tanggung jawab ketenagakerjaan—seperti upah minimum, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para pengemudi ini berada di bawah kontrol sistematis algoritma: mulai dari skema insentif, penilaian performa, hingga ancaman suspend sepihak. Mereka bukan mitra sejajar, melainkan pekerja dalam sistem digital yang terotomatisasi dan tanpa perlindungan.
@batamnow Para driver online baik ojek online (Ojol) maupun taksi online (Taksol) di Kota Batam menggelar aksi damai dengan berdemonstrasi pada hari ini, Selasa (20/02/2025). Pantauan BatamNow.com, diperkirakan sudah ribuan kendaraan roda dua maupun roda empat dan pengendara berkumpul di dekat Welcome To Batam, sekira pukul 10.00 WIB. Dari sini mereka long march berjalan ke Gedung Graha Kepri, yang masih berdekatan. Peserta aksi berasal dari Aliansi Driver Online Batam (ADAB) yang menaungi 63 komunitas roda dua dan roda empat, juga bersama KOMANDO, FORDO, ACC, dan Unity Family. Informasi dari Satgas KOMANDO, aksi ini diikuti kurang lebih 5.000 driver online di Batam. Baca Beritanya di BatamNow.com #batamnow #batamtiktokcommunity #batamhits #batamnews #batamisland #batamsirkel #kotabatam #batampunyacerita #semuatentangbatam #galang #rempang #barelang #bpbatam #fyp ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) – Hiraoka Kotaro
Laporan International Labour Organization (ILO) pada 2021 yang bertajuk “The Role of Digital Labour Platforms in Transforming the World of Work” menegaskan bahwa pekerja platform adalah kelompok paling rentan di tengah transformasi ekonomi digital global.
Mereka tidak memiliki jaminan sosial, tidak diakui secara formal, dan tidak memiliki kekuatan kolektif dalam bernegosiasi. Ini adalah bentuk ketimpangan struktural yang semakin menajam.
Lebih menyedihkan lagi, data menunjukkan bahwa penghasilan bersih rata-rata pengemudi ojol di Indonesia hanya sekitar Rp 2 juta per bulan—jauh di bawah Upah Minimum Provinsi Jakarta yang kini telah menembus angka Rp 5 juta.
Dengan beban operasional kendaraan dan risiko kecelakaan di jalan, angka tersebut bahkan tidak mencukupi untuk standar hidup minimum.
Ketika Jalanan Menjadi Ruang Dialog Terakhir
Demonstrasi besar ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi negara. Ketika buruh digital harus menyuarakan aspirasi di jalanan, itu menandakan bahwa kanal-kanal dialog formal tidak lagi berfungsi.
Negara, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan, tidak bisa terus membiarkan pengemudi ojol menjadi korban eksploitasi oleh perusahaan teknologi yang hanya mengejar valuasi pasar.
Martin Luther King Jr pernah menyatakan bahwa “ketidakadilan di mana pun adalah ancaman bagi keadilan di mana pun.”
Ketidakadilan terhadap buruh ojol bukanlah masalah sektoral semata, melainkan cermin dari arah kebijakan negara dalam menimbang antara kepentingan manusia versus kepentingan modal.
Tulisan Rekson Silaban, tokoh buruh nasional, beberapa waktu lalu mengingatkan bahwa tanpa kelembagaan yang kuat dan perlindungan kerja yang inklusif, globalisasi hanya akan memperkuat posisi pemodal dan melemahkan buruh.
Ia menyoroti bahwa narasi “kemitraan” adalah justifikasi eksploitatif terhadap pekerja yang seharusnya mendapatkan status ketenagakerjaan formal.
Urgensi Reformasi Regulasi Ketenagakerjaan Digital
Sebagai analis kebijakan publik, saya memandang perjuangan para pengemudi ojol hari ini bukan sekadar tuntutan tarif, melainkan perjuangan identitas dan pengakuan.
Ini menyangkut pertanyaan mendasar: Apakah negara hadir untuk melindungi warga kerja dalam sistem ekonomi digital?
Ada beberapa langkah strategis yang mendesak untuk dilakukan:
1. Reformulasi Regulasi Nasional
Indonesia harus segera merumuskan kerangka hukum yang mengakui pekerja platform digital sebagai bagian dari sektor formal. Negara-negara seperti Spanyol dan Belanda telah mendahului dengan menetapkan bahwa pengemudi aplikasi adalah pekerja dengan hak dan kewajiban ketenagakerjaan penuh.
2. Ratifikasi Konvensi ILO tentang Kerja Digital
Indonesia perlu mengambil peran aktif dalam proses perumusan dan ratifikasi konvensi internasional yang tengah digodok ILO untuk melindungi buruh digital. Komitmen terhadap keadilan global dalam kerja digital akan memperkuat posisi diplomatik dan normatif Indonesia di ranah internasional.
3. Sistem Pengawasan Terpadu
Diperlukan sistem pengawasan digital yang melibatkan kementerian teknis dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan perusahaan platform ikut menanggung kontribusi jaminan sosial, perlindungan kerja, dan asuransi kecelakaan. Ini bukan soal belas kasih, tapi kewajiban hukum.
4. Intervensi Negara dalam Biaya Operasional
Pemerintah dapat mengalokasikan subsidi BBM atau skema pembiayaan kendaraan listrik bagi pengemudi aplikasi. Biaya operasional harian adalah beban terbesar yang menggerus pendapatan mereka, dan di sinilah peran negara seharusnya hadir.
5. Penguatan Serikat dan Kekuatan Kolektif
Organisasi buruh konvensional harus membuka diri terhadap pekerja digital. Buruh ojol adalah representasi kelas pekerja baru yang tak bisa lagi diabaikan. Tanpa ruang kolektif, perjuangan akan terus terfragmentasi.
Solidaritas dalam Ekonomi Berbasis Algoritma
Dalam dunia kerja yang semakin cair dan dikendalikan oleh logika platform, pengemudi ojol adalah wajah nyata dari kerja fleksibel yang tidak aman.
Mereka mungkin tak tercatat dalam statistik ketenagakerjaan resmi, tetapi setiap hari mereka menggerakkan roda ekonomi urban.
Suara para pengemudi ini adalah panggilan bagi kita semua untuk merebut kembali esensi keadilan sosial dalam dunia kerja.
Dalam negara hukum yang menjunjung UUD 1945, perlindungan terhadap warga negara harus lebih utama dari perlindungan terhadap investasi dan algoritma.
Sudah saatnya kita bertanya: Apakah Indonesia memilih menjadi bangsa yang membela kerja manusiawi, atau tunduk pada mesin dan logika kapital digital?. (*)
