BatamNow.com – Total gaji dan tunjangan seluruh anggota DPRD Kota Batam mencapai sekitar Rp 29,8 miliar sepanjang tahun 2024.
Jika dibagi rata untuk 50 orang anggota dewan, maka masing-masing menerima sekitar Rp 50 juta per bulan.
Jumlah ini sudah dianggap besar oleh masyarakat.
Meski dianggap besar, ternyata belanja tersebut masih kalah besar dibandingkan total biaya jasa sopir Pemko Batam yang mencapai Rp 40,8 miliar pada tahun anggaran (TA) yang sama.
Lalu, berapa sebenarnya jumlah tenaga sopir Pemko Batam?
Tidak ada penjelasan rinci dalam laporan keuangan Pemko Batam tahun 2024 yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan dirilis tahun 2025.
Jika diasumsikan rata-rata gaji seorang sopir sebesar Rp 50 juta per bulan—sama seperti rata-rata gaji dan tunjangan anggota DPRD—maka jumlah sopir diperkirakan sekitar 68 orang.
Atau jika diasumsikan gaji Rp 10 juta per bulan atau Rp 120 juta per tahun, maka jumlah supir bisa mencapai sekitar 341 orang.
Belanja Makan dan Minum Capai Rp 43 Miliar
Selain anggaran sopir, ada pos belanja lain yang juga mencuri perhatian, yakni belanja makanan dan minuman.
Pada tahun 2024, anggaran untuk kebutuhan konsumsi ini di Pemko Batam mencapai Rp 43 miliar.
Jika dirata-ratakan untuk 265 hari kerja (53 minggu x 5 hari kerja, tanpa libur), maka pengeluaran makanan dan minuman tersebut mencapai sekitar Rp 162 juta per hari.
Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 33 miliar, atau naik sekitar Rp 10 miliar dalam setahun.
Ancaman Pemangkasan Dana Transfer Pusat
Belum diketahui bagaimana tren belanja Pemko Batam pada tahun 2025 dan apakah lonjakan anggaran ini akan berlanjut pada tahun 2026.
Namun, berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, pemerintah pusat berencana memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam RAPBN 2026, total TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun, turun 24,8% dibanding outlook tahun 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Dengan pemangkasan ini, anggaran TKD untuk Pemko Batam diperkirakan bisa turun hingga Rp 400 miliar di tahun 2026, dari postur TKD Rp1,6 triliun pada tahun 2025. (Red)
