Catatan Redaksi BatamNow.com
Episode layanan buruk Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) oleh BP Batam kini berdampak bagi warga Tanjung Sengkuang dan Batu Merah, setelah deret episode pelayanan buruk lainnya selama ini di beberapa wilayah.
Sekitar 1.500 rumah warga di tujuh RW di dua kelurahan di Kecamatan Batu Ampar itu sudah lebih dari setahun mengalami kesulitan akses air minum.
Mereka terpaksa “berburu” air saat dini hari, mengandalkan pasokan tak menentu dari tandon dan tangki bantuan tak dari penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) BP Batam.
Mereka pun mengeluh dan mencoba menuntut haknya.
Keluhan disampaikan di tiga kali rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPRD Kota Batam, dan terbaru pada Senin (08/09/2025).
Layanan Air Buruk, Warga Tercekik
Warga Kelurahan Tanjung Sengkuang seperti Sofyan mengungkapkan air hanya mengalir pukul 02.00–05.00 pagi, kadang bahkan tak muncul sama sekali.
“Sudah setahun lebih seperti ini, dan kami masih disuruh bayar. Keterlambatan sehari, langsung denda,” keluhnya dalam rapat dengar pendapat ( RDP) ketiga bersama DPRD Kota Batam, Senin (08/09).
Menurut mereka di wilayah ini, setidaknya 1.500 KK terdampak langsung.
Sementara di Batu Merah, Ketua LPM Muhammad Yusuf menyebut tandon dan air tangki yang dikirim tidak menjangkau semua warga, datang terlambat, atau tidak sesuai jadwal.
Bukan hanya rumah tangga yang terdampak imbas krisis pelayanan air minum ini, tapi fasilitas umum di kecamatan itu seperti sekolah & Puskesmas terganggu.
Kepala Puskesmas Tanjung Sengkuang, dr. Deny Zulia, menyatakan kesulitan air menghambat layanan laboratorium dan rujukan. “Padahal kami sedang menuju akreditasi Kota Sehat,” ujarnya.
Di sisi lain, SMAN 14 Batam mengalami kekurangan air minum drastis untuk lebih dari 1.000 siswa dan guru.
“Air cuma 1.000 liter sehari, habis dalam 2-3 jam. Anak-anak terpaksa wudhu di mushola luar,” ungkap Wakil Kepala Sekolah.
Amsakar Achmad: “Saya yang Selesaikan Mereka”
Seperti tak nyaman atas pelayanan bermasalah distribusi air minum yang menerpa masyarakatnya, Kepala BP Batam, Amsakar Achmad yang hadir dalam RDP itu melontarkan narasi kemarahannya.
“Kalau mereka tak bisa menyelesaikan , saya yang akan selesaikan mereka,” begitu salah satu kalimat dari Amsakar, lalu disambut tepuk tangan warga yang hadir dalam RDP.
Amsakar menyatakan potensi mengevaluasi kontrak kerja sama dengan PT ABHi, jika krisis air tidak kunjung tuntas.
Di sisi lain, begitu mengetahui marahnya Amsakar yang disiarkan media(pers), mencuat pertanyaan besar di tengah warga Batam.
Perbincangan yang dirangkum wartawan media ini apakah Amsakar serius mengevaluasi PT ABHi atau hanya sekadar canda?
Sebab peringatan yang serupa pun sudah pernah diucapkan sebelum ini yang juga dipicu pelayanan buruk SPAM ke warga konsumen.
Kontrak PT ABHu-ABHi dan PT Moya: 15 Tahun
BP Batam sejak 1 Agustus 2022 secara resmi menunjuk konsorsium PT Moya Indonesia dan PT Pembanguan Perumahan (Persero) milik BUMN sebagai mitra kerja sama pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Konsorsium mendirikan dua anak perusahaan:
- PT Air Batam Hulu (ABHu) untuk hulu/produksi,
- PT Air Batam Hilir (ABHi) untuk distribusi/pelayanan.
Kontrak kerja sama dengan BP Batam diteken pada 29 Juli 2022, dengan masa konsesi 15 tahun.
Namun, alih-alih membaik, pelayanan justru memburuk pasca kontrak konsesi 25 tahun dengan PT Adhya Tirta Batam(ATB), berakhir.
Awal pengambilalihan pengelolaan SPAM dari ATB , para pejabat BU SPAM BP Batam sempat sesumbar bahwa pengelolaan akan lebih baik di tangan mereka.
“Namun apa lacur, semua hanya omon-omon justru warga pelenggan SPAM menjerit sejak pengelolaan SPAM di tangan BP Batam,” kata Supandi, pemerhati konsumen
Para pelanggan hajat hidup manusia ini, bertambah kesal di mana selama ini mereka tertib membayar setiap tetes air minum SPAM Batam yang digunakan dari keran rumahnya.
Tapi setahun air tak mengalir secara kontinu, tak memenuhi kuantitas dan kualitas sebagaimana dijamin negara lewat undang-undang, namun tak ada kompensasi.
Kecuali mitra operasional hanya mengirim tangki air dadakan—yang justru menciptakan ketergantungan dan ketidakpastian baru.
PT Moya Mitra Raksasa di Balik Pelayanan Buruk
PT Moya Indonesia, pengelola utama ABHi dan ABHu, bukan pemain kecil.
Data yang ditelusuri BatamNow.com, mereka adalah bagian dari Grup Salim, konglomerat raksasa milik Anthoni Salim, orang terkaya ke-5 di Indonesia.
BP Batam vs PT ABHi: Siapa yang Gagal?
Kala pelayanan buruk pengelola SPAM terjadi, BP Batam kerap seolah menempatkan kesalahan ini pada mitranya PT ABHi.
Sejumlah warga pun bertanya, mengapa BP Batam tetap mempertahankan PT ABHi meski berperforma buruk?
Lalu benarkah pelayanan buruk yang terjadi karena kelemahan semata dari perusahan pengelola operasional?
Mengapa tidak ada sanksi tegas meski terkesan mengabaikan hak-hak warga atas air minum sebagaimana jaminan negara terhadap warganya?
Ratusan Miliar Cuan Mengalir, Tapi Air Tak Mengalir
Sejak pengelola SPAM ditangani, BP Batam diperkirakan telah mendapatkan cuan mencapai triliun rupiah, namun pelayanan buruk.
Cuan BP Batam bersama mitra operasionalnya berasal dari masyarakat pelanggan meski air minum yang tak becus mengalir.
Hak warga atas air minum yang dijamin negara harus mengalir kontinu dalam 24 jam selama sehari, tak terpenuhi oleh BP Batam.
Potensi Kontrak Kerja Sama Operasional Ditinjau?
Kini publik menanti, beranikah Amsakar Achmad memutus kontrak dengan PT ABHi, atas permasalahan pelayanan air minum ke pelanggan selama ini?
Krisis layanan air minum di Batam bukan sekadar soal teknis pipa bocor. Ini soal hak dasar manusia yang dijamin konstitusi.
Dan BP Batam sebagai badan layanan umum (BLU) diperintahkan negara bukan untuk mencari keuntungan termasuk dalam pengelolaan pelayanan air minum sebagaimana diatur dalam PP 41/2021 tentang KPBPB Batam.
Ketika perusahaan raksasa seperti Moya—tidak mampu menyediakan air minum yang layak, dan negara tidak hadir memberi perlindungan kepada warganya, maka yang hilang bukan hanya air. Tapi keadilan.
Inikah pasal yang membuat Amsakar murka ke manajemen PT Moya, perusahaan entitas Grup Salim itu? (Red)
