BatamNow.com – Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP), Pastor Chrisanctus Paschalis Saturnus atau akrab disapa Romo Paschal, mengkritik pernyataan bahwa Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) “baru mengetahui” ada banyak penerbangan membawa warga negara Indonesia (WNI) menuju Kamboja.
Sebelumnya, Wamen P2MI Christina Aryani menjelaskan ada satu maskapai bisa terbang 4-5 kali dalam seminggu ke Kamboja dengan kapasitas pesawat terisi hingga 70 persen penumpang. Menurutnya, perjalanan itu bukan tur wisata, dan merupakan temuan baru.
Pernyataan ini pun disorot oleh Romo Paschal yang getol memperjuangkan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI).
“Saya tidak yakin seorang wakil menteri bernama Christina Aryani benar-benar baru tahu soal banyaknya penerbangan pekerja migran ke Kamboja,” ujar Romo Paschal.
Menurutnya, pada tahun 2022, Christina Aryani sempat tampil dalam sebuah film dokumenter yang mengangkat isu penipuan daring dan perdagangan orang di Kamboja.
Dalam film itu, ia berbicara sebagai wakil rakyat yang tampak peduli dan memperingatkan bahaya kerja ilegal serta jebakan sindikat internasional.
“Kini, tiga tahun berlalu, ketika ribuan pekerja Indonesia tertipu dan dieksploitasi di negeri orang, dan terutama korban pekerja migran di Kamboja yang melarikan diri dari perusahaan penipuan online, beliau (bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) mengatakan dengan sangat meyakinkan, baru tahu tentang cara kerja sindikat tersebut,” sindirnya.
Romo Paschal mempertanyakan di mana para pejabat tersebut selama ini.
“Apakah semua laporan, data, dan jeritan korban tidak cukup keras untuk menembus dinding kementerian?” katanya.
Ia menilai, ungkapan “baru tahu” terdengar ringan, namun sesungguhnya menyakitkan bagi mereka yang hidupnya telah hancur karena kelalaian negara.
“Dan mirisnya di negeri ini, para pejabat justru sering ‘baru tahu’ setelah semuanya terlambat; setelah ada korban, setelah media menyorot, setelah isu itu layak dijadikan panggung,” tegasnya.
Menurut Romo Paschal, negara seharusnya hadir bukan hanya saat kamera menyorot, tetapi sejak awal—ketika pintu keberangkatan dibuka dan praktik perdagangan manusia di Kamboja serta negara lain mulai marak.
“Sebab pelindungan bukan soal slogan, bukan juga soal janji pengharapan tapi soal keberpihakan. Dan bagi para migran yang jadi korban, ‘baru tahu’ bukanlah jawaban; itu hanya bukti betapa lemahnya empati mereka yang seharusnya paling kuat bersuara dan berjuang,” tegasnya.
Menteri Baru Tahu, Masalah Sudah Lama
Kasus pekerja Indonesia yang terjebak di Kamboja, menurut Romo Paschal, bukan hal baru.
Sejak 2022, berbagai media dan lembaga masyarakat sipil telah melaporkan praktik perdagangan orang dan eksploitasi digital scam di Kamboja, Myanmar, Laos, dan sejumlah negara lain.
Ratusan hingga ribuan korban bahkan sudah dipulangkan melalui kerja sama Kemenlu, kepolisian, dan LSM.
“Jadi kalau Kementerian P2MI baru tahu sekarang, itu bukan keterlambatan informasi, tapi kelalaian,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa deteksi dini, pengawasan migrasi, dan perlindungan pra-keberangkatan seharusnya menjadi prioritas utama kementerian tersebut.
Tanggung Jawab Tak Bisa Dilempar ke Pekerja
Romo Paschal juga menyoroti pernyataan Menteri P2MI yang menyebut para pekerja di Kamboja sebagai “ilegal” atau “nonprosedural”.
“Lagi-lagi ini ungkapan yang ringan tapi menyakitkan. Bukankah tugas P2MI justru memastikan agar tidak ada warga yang berangkat secara non-prosedur? Saya sepakat jika menyalahi prosedur itu salah, tapi membiarkan rakyat miskin tidak punya alternatif juga bentuk kelalaian negara,” katanya.
Menurutnya, rakyat banyak memilih jalur belakang karena lapangan kerja di dalam negeri minim, sistem tata kelola rumit, dan informasi perlindungan tidak menjangkau kelompok rentan. Ditambah lagi dengan jaringan mafia yang seperti hantu, ada tapi tidak terlihat apalagi terbaca.
Ia menilai, menyalahkan korban adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam memberikan perlindungan sejak awal.
“Jadi kalau rakyat mencari jalan sendiri, lalu disalahkan, itu seperti mencari kambing hitam di kandang orang lain padahal kambing hitam itu ada di kandang sendiri; menyalahkan korban adalah cara menutupi kegagalan pemerintah untuk memberikan perlindungan di titik awal,” ujarnya.
Kementerian P2MI Jangan Hanya Jadi Pemadam Kebakaran
Romo Paschal mengapresiasi keberadaan Kementerian P2MI sebagai langkah baru menghadirkan negara dalam isu pekerja migran.
Namun, ia menilai kementerian ini belum mampu menjawab kompleksitas persoalan yang ada.
Misalnya catatan Migrant Care, bahwa setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, masih belum bisa memenuhi harapan. Alih alih memberi perlindungan, negara justru dirasa menjadikan para pekerja migran Indonesia sebagai ‘sapi perahan’.
“Sebuah catatan yang sangat memprihatinkan,” ucapnya.
Ia menekankan, Kementerian P2MI seharusnya tidak hanya sibuk memulangkan jenazah atau korban perdagangan orang, tetapi membangun sistem pencegahan yang kuat.
“Ini kan bukan sekali terjadi. Selama ini kami melihat bahwa respons yang diberikan pemerintah masih bersifat reaktif, bukan proaktif. Pemerintah sering bangga dengan pemulangan ratusan PMI, tapi tidak pernah bertanya mengapa mereka bisa sampai di sana tanpa perlindungan?,” terangnya.
Menurut Romo Paschal, yang perlu dipulangkan bukan hanya pekerjanya, tetapi juga “cara berpikir birokratis yang lamban dan tidak peka pada penderitaan rakyat”.
Negara Hadir, Tapi Terlambat
Romo Paschal menilai, pernyataan “negara wajib hadir melindungi setiap WNI” akan lebih bermakna jika diikuti tindakan nyata sebelum warga menjadi korban.
“Ketika Menteri bilang ‘kita akan pulangkan mereka’, publik ingin tahu juga: setelah dipulangkan, apa jaminan mereka tidak berangkat lagi lewat jalur yang sama?” ujarnya.
Ia menilai, tanpa perbaikan ekonomi, edukasi migrasi, penegakan hukum, dan pemberdayaan, siklus eksploitasi pekerja migran akan terus berulang: berangkat diam-diam, dieksploitasi, dipulangkan, lalu dilupakan.
Kementerian P2MI Melindungi Siapa?
Di akhir pernyataannya, Romo Paschal menegaskan bahwa pekerja migran bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah.
“Mereka bukan ilegal, mereka punya nama, punya identitas, mereka adalah juga kita yang berjuang untuk sebuah kehidupan pun sebuah devisa yang diagung-agungkan tanpa perlindungan,” tegasnya.
Ia mempertanyakan klaim kementerian yang baru mengetahui fenomena maraknya warga terbang ke Kamboja melalui jaringan mafia.
“Ketika Menteri beserta pembantu-pembantunya baru tahu jika sekarang banyak warga yang terbang ke kamboja, dengan segala propaganda mafia, maka kami patut bertanya, siapa yang sebenarnya dilindungi oleh kementerian ini?” tanyanya.
“Apakah hanya mereka yang beruntung lahir di pusat kekuasaan, atau juga mereka yang mengirimkan devisa tapi kehilangan martabat dan harga diri? Entahlah! Semoga kisah kisah tragis ini tidak lagi terulang!” sambungnya. (A)
