BatamNow.com – Pemerintah pusat menetapkan Kota Batam sebagai lokasi perdana implementasi Program Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (SITASKIN) Pesisir.
Program yang diorkestrasi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) itu diluncurkan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Selasa (07/07/2026).
Program tersebut menjadi model kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan, khususnya di kawasan pesisir. Batam dipilih sebagai daerah percontohan karena dinilai memiliki kesiapan infrastruktur dan ekosistem yang dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia.
Peluncuran SITASKIN Pesisir dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule, Wali Kota Batam Amsakar Achmad, jajaran kementerian dan lembaga, serta masyarakat pesisir.
Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan di Batam yang kini berada di bawah rata-rata nasional.
Ia menyebut angka kemiskinan turun dari 4,85 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen pada 2025, atau berkurang sekitar 1,04 persen. Jumlah penduduk yang masih berada di garis kemiskinan tercatat ±68 ribu jiwa.
“Penduduk Batam yang berada pada garis kemiskinan, yang masuk dalam kategori masyarakat miskin plus minus 68 ribu. Angka kemiskinan kita sekarang, Alhamdulillah turun drastis turun signifikan jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya. Dari 4,85 persen Pak, menjadi 3,81 persen yang kami lakukan untuk masyarakat nelayan membantu alat tangkap, membantu kapal, membantu bibit, membantu keramba, dan berbagai program-program yang lain, termasuk memberikan perlindungan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bagi para nelayan kita,” ujarnya.
Menurut Amsakar, penurunan tersebut merupakan hasil berbagai program pemberdayaan yang dijalankan Pemerintah Kota Batam, terutama bagi masyarakat pesisir, nelayan, dan kelompok rentan.
Capaian itu juga mengantarkan Batam meraih penghargaan nasional sebagai daerah dengan kinerja terbaik dalam pengentasan kemiskinan.
Ia menegaskan pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program TASKIN ini salah satu bahagian dalam konteks memberdayakan masyarakat kita. Kalau itu bisa dilakukan maka masyarakat kita pasti merasakan kehadiran negara itu betul-betul ada di tengah-tengah mereka,” katanya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pemerintah tengah membangun 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Tahun ini kami sudah menyelesaikan lebih kurang 100 sebagai model. Tentunya pembangunan kampung nelayan tidak bisa seperti membangun atau membuat kendaraan motor yang bentuknya sama. Sehingga tematik sesuai dengan daerah-daerah masing-masing, ini kita sesuaikan. Oleh karena itu, di dalam pembangunan kampung nelayan merah putih, perlu adanya assessment,” ujarnya.
Ia menjelaskan setiap Kampung Nelayan Merah Putih akan dikembangkan sesuai karakteristik daerah masing-masing dengan dukungan penyuluh, pendamping, dan pengawas agar mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.
Di sisi lain, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule menegaskan SITASKIN Pesisir bertujuan menyatukan berbagai program pengentasan kemiskinan yang selama ini berjalan secara terpisah di masing-masing kementerian dan lembaga.
“BP Taskin hadir untuk mengorkestrasi dan mengintegrasikan seluruh program pengentasan kemiskinan dari kementerian dan lembaga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” kata Iwan.
Ia menjelaskan program tersebut melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, BKKBN, Baznas, PNM, serta sejumlah institusi lainnya.
Iwan mengatakan Batam dipilih sebagai titik awal implementasi karena memiliki potensi besar menjadi model nasional pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih.
“Diharapkan Kampung Nelayan Merah Putih yang akan dibangun di Kota Batam dapat menginspirasi semua KNMP yang ada di seluruh Indonesia yang akan dibangun oleh kementerian KKP,” ujarnya.
Lebih lanjut, Iwan mengungkapkan pemerintah menargetkan angka kemiskinan nasional turun hingga berada pada kisaran 4–4,5 persen pada 2029. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kolaborasi, koordinasi, dan integrasi program lintas kementerian serta lembaga.
“SITASKIN Pesisir ini adalah sinergi percepatan pengantasan kemiskinan di wilayah pesisir. Jadi, program SITASKIN ini adalah program kolaborasi, koordinasi, dan integrasi dari berbagai program yang ada di kementerian dan lembaga yang kemudian dilakukan oleh BP Taskin sebagai sebuah badan yang tugasnya mengorkestrasi semua program pengantasan kemiskinan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga. Kita berharap dari kerja-kerja kolaborasi dan koordinasi yang kita lakukan dalam mengintegrasikan program-program pengantasan kemiskinan yang ada di berbagai kementerian dan lembaga itu bisa tapat sasaran,” ujarnya.
Amsakar mengatakan angka kemiskinan Kota Batam tahun 2025 turun dibanding tahun sebelumnya. Dari sebelumnya 4,85 persen di tahun 2024 menjadi 3,81 persen di tahun 2025.
“Yang kedua juga penting saya sampaikan bahwa apa yang diinisiasi, yang diorkestrasi oleh BP Taskin hari ini adalah ikhtiar untuk menyatukan langkah bersama antara kementerian dan lembaga. Karena kalau ini bergerak masing-masing, capaiannya itu relatif sulit untuk dipenuhi,” ujar Amsakar.
Amsakar menambahkan, inisiatif BP Taskin melalui SITASKIN Pesisir selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Batam yang selama ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat.
“Menurut saya yang matching ya antara apa yang menjadi kebijakan pusat dengan apa yang menjadi kebijakan daerah. Bagi pemerintah, capaian yang paling membahagiakan, saya paling bahagia itu ketika dapat penghargaan daerah yang mampu menyelesaikan itu. Kita dapat banyak hal, tapi soal dapat menyelesaikan kemiskinan, lain rasanya, negara betul-betul hadir di tengah kompleksitas persoalan yang dianggap yang lebih penting,” pungkasnya. (H)
