Batam Raup Investasi Rp 44,01 Triliun, Namun Tak Masuk 10 Besar Kota Paling Maju di Sumatera Versi BRIN - BatamNow.com Verifikasi
BatamNow.com
  • Beranda
  • Pilihan Editor
  • Akal Sehat
  • Opini
  • Wawancara
  • Politik
  • Ekonomi
  • Internasional
No Result
View All Result
  • Beranda
  • Pilihan Editor
  • Akal Sehat
  • Opini
  • Wawancara
  • Politik
  • Ekonomi
  • Internasional
No Result
View All Result
BatamNow.com

Batam Raup Investasi Rp 44,01 Triliun, Namun Tak Masuk 10 Besar Kota Paling Maju di Sumatera Versi BRIN

26/Jul/2026 19:57
Mengisi Jabatan Syahril Japarin

Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam di Batam Center. (F: BatamNow)

Bagikan ke WhatsAppBagikan ke Facebook

BatamNow.com – Berbagai capaian ekonomi terus menjadi materi promosi Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

Sepanjang 2025, Batam berhasil membukukan realisasi investasi sebesar Rp 44,01 triliun, mencatat pertumbuhan ekonomi 6,76 persen atau di atas rata-rata nasional, serta terus menggenjot pembangunan infrastruktur.

Di tengah berbagai capaian tersebut, hasil penilaian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) justru menghadirkan fakta berbeda. Batam tidak masuk dalam daftar 10 kota paling maju di Sumatera berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis BRIN pada April 2026.

IDSD merupakan instrumen strategis untuk mengukur produktivitas dan daya saing daerah secara komprehensif. Pengukurannya mengadopsi metode Global Competitiveness Index (GCI) yang dikembangkan World Economic Forum (WEF).

Dalam penilaiannya, BRIN mengukur daya saing daerah melalui empat komponen utama, yakni sumber daya manusia, pasar, ekosistem inovasi, dan lingkungan pendukung.

Keempat komponen tersebut dijabarkan ke dalam 12 pilar dengan indikator yang terukur. Skor maksimal indeks ini adalah 5.

Kota Medan Paling Moncer, Tanjungpinang Masuk Daftar

Hasilnya, Kota Medan menjadi kota dengan daya saing tertinggi atau paling “moncer” se-Sumatera pada 2025 dengan skor indeks 4,32, disusul Padang (4,25), Pekanbaru (4,24), Palembang (4,23), dan Metro (4,19).

Dari Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang justru berhasil menembus daftar tersebut dengan skor 4,17. Posisi berikutnya ditempati Bandar Lampung (4,16), Bukittinggi (4,11), Bengkulu (4,07), dan Jambi (4,06).

Tidak masuknya Batam dalam daftar tersebut menjadi perhatian. Selama ini Batam dikenal sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional.

Gencar membangun infrastruktur, serta diproyeksikan menjadi pusat industri digital melalui rencana investasi pusat data yang diperkirakan mencapai Rp165 triliun, termasuk pengembangan ekosistem kecerdasan buatan (AI) yang melibatkan NVIDIA bersama para mitranya.

Batam Catat Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Positif

Di sisi lain, BP Batam menyampaikan bahwa kinerja ekonomi Batam sepanjang 2025 terus menunjukkan tren positif.

Pemko Batam juga mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian atas keberhasilannya mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dinilai telah mencapai tingkat kemandirian fiskal.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta pada 16 Juli 2026, Kepala BP Batam Amsakar Achmad, didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra, memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang mengalami peningkatan.

Menurut Amsakar, pertumbuhan ekonomi Batam pada 2025 mencapai 6,76 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,11 persen.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal, realisasi investasi Batam mencapai Rp 44,01 triliun, meningkat 72,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan melampaui target hingga 118,97 persen.

Selain itu, BP Batam mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 1,93 triliun sepanjang 2025.

BP Batam juga optimistis kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Apabila tercapai, opini tersebut akan menjadi WTP ke-10 secara berturut-turut sejak 2016.

“Capaian investasi yang terus tumbuh dan proyeksi opini WTP ke-10 menunjukkan bahwa Batam tidak hanya mampu menjaga daya saing sebagai tujuan investasi, tetapi juga terus memperkuat tata kelola yang transparan dan akuntabel,” ujar Amsakar, sebagaimana dikutip dari rilis BP Batam.

Investasi Besar Belum Tentu Berbanding Lurus dengan Daya Saing

Tidak masuknya Batam dalam daftar 10 kota paling maju di Sumatera menunjukkan bahwa besarnya investasi dan tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan tingkat daya saing daerah.

Penilaian IDSD BRIN tidak hanya bertumpu pada indikator ekonomi, melainkan juga memperhitungkan kualitas sumber daya manusia, kapasitas inovasi, efisiensi pasar, kualitas kelembagaan, tata kelola pemerintahan, serta lingkungan yang mendukung produktivitas dan keberlanjutan pembangunan.

Dengan demikian, besarnya nilai investasi belum otomatis menempatkan suatu daerah sebagai daerah dengan daya saing tertinggi apabila indikator-indikator lainnya belum berkembang secara seimbang.

Temuan BRIN ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan ekonomi, pembangunan fisik, maupun raihan opini WTP.

Daya saing juga ditentukan oleh kualitas pendidikan, inovasi, pelayanan publik, efektivitas birokrasi, serta kemampuan menciptakan produktivitas yang berkelanjutan.

BP Batam Dambakan Dapat WTP ke-10 dari BPK

Di sisi lain, Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra masih berharap mendapat predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-10 dari BPK.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) saat pemaparan capaian kinerja Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam serta Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR RI pada Kamis (16/07/2026).

Target WTP ke-10 secara berturut-turut sejak 2016 ini disampaikan bersamaan dengan laporan lonjakan realisasi investasi Batam tahun 2025 yang menembus Rp 44,01 triliun.

Opini WTP dari BPK merupakan penilaian atas kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Opini tersebut, menurut penjelasan BPK, bukan ukuran tunggal keberhasilan tata kelola pemerintahan maupun jaminan bahwa tidak terdapat kelemahan atau permasalahan dalam pengelolaan keuangan negara (A/Red)

ADVERTISEMENT
Berita Sebelumnya

Rakernas APPEKNAS 2026 Dibuka Ketua LPJK, Rekomendasikan Munas Segera dan Dukung Kembali Ketum Fandy Iood

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan Central Tiban
iklan PLN
@batamnow

BatamNow.com

© 2021-2026 BatamNow.com

  • Kode Etik Jurnalistik
  • Peraturan Dewan Pers
  • Redaksi
  • Kontak

No Result
View All Result
  • Beranda
  • Pilihan Editor
  • Akal Sehat
  • Opini
  • Wawancara
  • Politik
  • Ekonomi
  • Internasional

© 2021-2026 BatamNow.com