BatamNow.com – Wali Kota Batam yang juga menjabat ex-officio Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi kinerja, khususnya terkait kehadiran pegawai dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Amsakar usai melaksanakan salat istisqa di Dataran Engku Putri, Senin (30/03/2026).
Menurutnya, peningkatan kehadiran aparatur sipil negara (ASN) tak hanya diperlukan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam, tapi juga di BP Batam.
Meski kehadiran sudah cukup baik, ia menginginkan partisipasi yang lebih optimal ke depan.
“ASN di lingkup Pemko Batam maupun BP Batam bukan tidak ramai yang datang tapi saya maunya lebih ramai lagi ke depan,” ujar Amsakar.
Ia mencontohkan, seperti pada kegiatan salat istisqa hari ini hadir sekitar 4 ribu pegawai/ASN dari Pemko Batam dan sekitar 1.000-1.500 dari BP Batam.
“Jadi tadi kehadiran pada kisaran 4-5 ribu orang aparatur sipil negara dan pegawai, kecuali yang sifatnya di pelayanan, yang di Puskesmas, dokter, di front office kita, itu standby di tempat kerja masing-masing,” jelas Amsakar.

Selain tingkat kehadiran, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat dan responsif.
Amsakar mendorong seluruh jajaran untuk meninggalkan pola kerja lambat dan beralih ke sistem kerja yang lebih sigap dan taktis.
“Karena kami mengkehendaki kepemimpinan ke depan itu kepemimpinan yang responsif terhadap ekspektasi yang tumbuh di masyarakat. Jadi harus cepat menyelesaikan,” tegasnya.
Amsakar juga menyoroti percepatan pelayanan perizinan, terutama terkait proses pengalihan kewenangan dari kementerian dan lembaga sebagai dampak dari sejumlah regulasi pemerintah.
“Saya juga memberi penekanan kepada pelayanan perizinan supaya proses take over dari kementerian/lembaga sebagai konsekuensi atas lahirnya PP 25, 28 dan PP 47 itu agar kita pacu,” tukasnya.
Di sisi lain, ia turut menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur. Ia meminta pimpinan OPD memberi perhatian khusus kepada pegawai yang kerap bermasalah untuk dilakukan pembinaan.
“Soal kedisiplinan aparatur agar pimpinan OPD memberikan atensi kepada ASN atau pegawai karyawan/karyawati yang biasanya itu kan itu lagi, itu lagi yang selalu bermasalah, agar dilakukan pembinaan. Walaupun saya katakan itu persentasenya sangat kecil,” pungkasnya. (H)

