BatamNow.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilam Rakyat RI, Said Abdullah, mengatakan subsidi tepat sasaran akan mengurangi beban subsidi energi dalam APBN 2022 sebesar Rp 502 triliun. Saat ini subsidi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM) banyak dinikmati masyarakat mampu.
Dilansir Tempo, menurut Said, subsidi yang selama ini dinikmati kelompok mampu ini bisa dialihkan untuk bantuan yang diperlukan masyakarat miskin. “Seperti bantuan langsung tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM, fasilitas Kesehatan dan pendidikan,” ujarnya, Jumat (26/08/2022).
Dia menjelaskan dengan realokasi subsidi, dana APBN lebih dirasakan masyarakat. “Artinya subsidi dialihkan dari si kaya ke si miskin yang benar-benar membutuhkan,” kata Said. Selain itu, pengalihan subsidi dapat meredam tekanan inflasi kepada masyarakat miskin.
Dana subsidi dalam APBN, tutur Said, idealnya dapat digunakan untuk pembangunan di berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat kelas bawah dan kegiatan produktif. “Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur energi, dan lain-lain. Bahkan, dapat digunakan untuk membangun ruas tol baru sepanjang 3.501 kilometer dengan perkiraan investasi Rp142,8 miliar per kilometer,” ucapnya.
Besaran anggaran subsidi energi bisa digunakan untuk membangun sekolah dasar (SD) sebanyak 227.886 unit, 3.333 unit rumah sakit (RS) skala menengah dan 41.666 puskesmas baru. Selain itu anggaran subsidi bisa dialihkan untuk mendorong barang-barang produksi yang diproduksi UMKM.
Tak hanya infrastruktur, anggaran subsidi juga bisa digunakan untuk memperkuat program ketahanan pangan lantaran Indonesia masih menghadapi indeks prevalensi kerawanan pangan yang tinggi. Apalagi, kata Said, Indonesia hanya swasembada beras. “Sedangkan komoditas pangan lainnya seperti daging, sayuran, gula, kedelai, dan lainnya masih impor,” ujarnya.
Said menambahkan pengalihan anggaran subsidi dan kompensasi energi dapat difokuskan untuk penguatan program konversi energi. Program ini untuk mengurangi ketergantungan pada suplai impor minyak bumi.
Adapun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan mayoritas BBM subsidi dinikmati oleh orang kaya. “Orang miskin, dari ratusan triliun subsidi itu, hanya menikmati sangat kecil,” kata dia, Kamis (25/08).
Sri Mulyani menjabarkan Pertalite, misalnya, dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya dan Biosolar subsidi digunakan oleh 40 persen orang terkaya. Adapun total anggaran subdidi untuk Pertalite, 86 persen di antaranya dikonsumsi oleh 30 persen orang terkaya.
Sedangkan untuk Solar subsidi, kata Sri Mulyani, dari total anggaran subsidi Rp 143 triliun, orang kaya dan dunia usaha menikmati Rp 127 triliun. Artinya, ada 89 persen dari total subsidi solar dipakai oleh orang kaya.
Lebih jauh bendahara negara itu menyebutkan penjualan BBM subsidi yang salah sasaran adalah konsekuensi yang harus ditanggung dari mekanisme penyaluran subsidi terhadap barang. Sebab, dengan begitu, tidak ada larangan bagi siapapun untuk membeli BBM bersubsidi.
Artinya, orang kaya yang notabene bukan sasaran BBM subsidi masih bisa mengkonsumsinya. Padahal, seharusnya subsidi hanya menyasar masyarakat miskin dan rentan miskin. Sebab, merekalah yang akan sangat terdampak oleh gejolak harga barang bersubsidi. (*)