Membuka Catatan BatamNow.com
Ketua KPK Firli Bahuri mengajak para penyidik lembaga antirasuah itu untuk perang badar melawan korupsi.
Ajakan itu disampaikannya ketika mengangkat dan melantik 1.271 ASN pegawai KPK. Digelar di aula Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (01/06/2021).
Perang badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan kaum kafir Quraisy. (Wikipedia)
Artinya bagi Firli dan seluruh penyidik ASN Gedung Merah Putih itu datang dengan misi baru.
Bisa diartikan tak ada ampun lagi bagi tikus berdasi harus dikejar sampai ke lubangnya.
Firli dan semua pegawai yang ada di Gedung Merah Putih seakan menyatakan, “kami tak akan bisa lagi diintervensi kekuatan beraroma politik”.
Bahkan mungkin saja akan serius menangkap Harun Masiku dalam waktu dekat, yang ditengarai sudah berada di Jakarta sebagaimana info dari 75 eks penyidik KPK yang “disingkirkan” itu.
Benarkah? Kita tunggu semangat baru dan janji KPK versi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Masyarakat masih menaruh harap akan janji Firli. Asal bukan janji yang berbau politis atau PHP.
Lalu kabar kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Bintan pada tahun 2016-2018, bagaimana nih?
Dua tim penyidik dari KPK sudah sempat turun dari Jakarta dua bulan memeriksa para terduga “tikus-tikus” yang menggerogoti uang negara dari permainan cukai rokok dan minuman keras itu.
Tim penyidik dari KPK itu sangat intensif di Bintan dan Batam memburu bukti-bukti pengajuan kuota rokok dan minuman beralkohol di KPBPB yang diduga merugikan negara dan memperkaya para oknum pejabat yang terlibat.
Selain beberapa orang pejabat diperiksa KPK, empat gudang baik di Bintan maupun di Batam sempat digeledah KPK memperdalam pembuktian.
KPK Juga Dituntut Transparan di Kasus Bintan
Hampir dua bulan tim KPK bertungkus lumus melakukan penyidikan di Bintan.
Panggil si “ana”, si “ani” dan si “anu”.
Suasana penyidikan ketika itu lumayan heboh di media daring dan medsos. Gelagat KPK seakan mau menetapkan dan meringkus beberapa tersangka.
Namun ibarat pungguk merindukan bulan, leher pun sampai pegal menunggu eksekusi KPK, yang tak berujung, dan kini masih gelap.
Bupati Bintan Apri Sujadi sempat menjadi buah bibir di pusaran penyidikan KPK itu, dengan isu yang tak jelas juntrungannya.
Apri disebut-sebut ketika itu mau ditersangkakan dan sempat diisukan sudah ditangkap.
Makin heboh karena Apri baru saja memenangkan Pilkada Bupati Bintan.
Tapi Apri yang sudah hengkang dari Partai Demokrat itu, sehat-sehat dan aman-aman saja hingga kini memimpin Kabupaten Bintan yang dimenangkan kedua kali pada Pilkada 2020.
Kecuali itu, hingga pelantikan ASN KPK versi TWK ini, kabar pengusutan kasus pengaturan barang kena korupsi itu tak jelas rimbanya alias gelap.
Selain Bupati Bintan, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Bintan (BP Bintan) Mohd Saleh H Umar juga diperiksa intensif, malah sampai ke Gedung KPK.
Masyarakat berharap, jika kasus kuota rokok dan minuman keras di Bintan ini tak dapat dibuktikan, semestinya sudah segera di-SP3-kan. KPK kini sudah dapat menempuh opsi itu.
KPK tak perlu malu untuk satu kebenaran.
Itu maksudnya agar nama baik para pejabat dan pihak-pihak terperiksa tidak menjadi stigma di kemudian hari.
Agar daerah ini tak gaduh lagi soal pengaturan kuota rokok dan minuman keras itu.
Sebaliknya, kalau kasus itu memang benar-benar dapat dibuktikan telah menggerogoti dan merugikan negara dan memperkaya dirinya serta melawan hukum agar segera ditangkap.
Ini penting, agar kecurigaan publik terhadap para penyidik yang turun dua bulan lalu tak menjadi isu miring yang berkepanjangan.
Bukan hanya kasus pengaturan kuota rokok dan miras, berbagai dugaan korupsi dana dan bantuan sosial (bansos) Covid-19, yang ditengarai melibatkan orang-orang penting di Kepri dan Batam, juga masih belum jelas pengusutannya.
Kasus temuan di Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Kepri sebesar Rp 102 miliar, pengusutan kasus ini juga masih gelap dan beberapa dugaan kasus korupsi lainnya.
Ayo pak Firli, perang badar sudah. Ditunggu.(*)