BatamNow.com – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Akhmad Ma’ruf Maulana menyebut tingginya biaya untuk pengurusan perizinan adalah salah satu yang mengurungkan niat investor berinvestasi di Kota Batam.
“Yang pasti kalau masuk ke Batam. Itu biaya tinggi, coba sekarang tanya itu biaya UKL-UPL sekarang berapa,” ujar Ma’ruf ketika dikonfirmasi BatamNow.com, Rabu (25/05/2022) malam.
Dalam rilis persnya, Ma’ruf mengurai rincian biaya pengurusan perizinan yang menurutnya memakan biaya sangat tinggi itu, mulai dari Upaya Pengelolaan Lingkungan – Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan sebagainya.
“Untuk biaya pengurusan UKL-UPL yang di dalamnya termasuk rekom kelayakan saja sudah memakan biaya Rp 45 juta. Belum lagi untuk Andalalin yang berada di jalan nasional bisa habisin biaya sebesar Rp 160 juta. Kalau dihitung-hitung untuk perizinan saja sudah habis hampir Rp 210 juta, termasuk dokumen UKL-UPL, perfek air limbah ke permukaan badan air, survey rona awal, Andalalin dengan status jalan nasional dan izin lingkungan, belum lagi jika lebih dari 300 unit mesti ada kajian air limbah ke badan air dengan biaya Rp 15 juta/unit. Ya kalau ditotalin semuanya bisa habis Rp 750 juta untuk perizinan saja,” ungkap Ma’ruf.
Mengenai tingginya biaya perizinan di Batam seperti disampaikan Ma’ruf, media ini mengonfirmasi ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, Firmansyah.
“Untuk UKL-UPL setahu saya tidak ada dikenakan biaya,” jelas Firmansyah singkat melalui pesan WhatsApp ke BatamNow.com, Rabu (25/05) malam.
Sementara mengenai pengurusan Andalalin di jalan nasional, Kepala Seksi (Kasi) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah IV Provinsi Riau dan Kepri Efrimon menjelaskan pemerintah hanya memperoleh Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sekitar Rp 5 juta.
“Di jalan nasional hanya PNBP-nya Rp 4.999.000,” ujar Efrimon ke BatamNow.com, Kamis (26/05) pagi.
Soal biaya pengurusan Andalalin bisa sampai di angka Rp 160 juta seperti kata Ma’ruf, Efrimon memgatakan itu tergantung negosiasi antara pemohon dan konsultan yang mengerjakan.
“Yang mengerjakan Andalalin adalah pihak ketiga antara yang punya kegiatan sama konsultan yang mempunyai sertifikasi untuk Andalalin,” jelasnya.
Tingginya biaya mengurus perizinan sehingga membuat investor tidak tertarik berinvestasi itu, disampaikan Ma’ruf dalam sambutannya pada acara Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Ekspor pada Rabu (25/05) di Swiss-Bel Hotel, Batu Ampar, Kota Batam.
Buat Program BBK Murah, Kadin Kepri Gratiskan Sewa Lahan hingga Izin untuk Investor
Dalam FGD yang diselengarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri tersebut, Ma’ruf juga menjelaskan bahwa Kadin Kepri memfasilitasi dan mempermudah para investor untuk berinvestasi di Kepri.
“Saat ini kami Kadin Kepri memiliki Program BBK [Batam, Bintan dan Karimun] Murah yang kami rasa sangat membantu untuk menarik investor masuk ke Kepri,” kata Ma’ruf.
Melalui Program BBK Murah, Kadin Kepri akan menggratiskan sewa lahan selama 5 tahun kepada investor. Tidak hanya itu saja, tetapi Kadin Kepri juga akan memberi bantuan berupa free perizinan.
Lebih lanjut terkait perizinan yang akan dibantu oleh Kadin Kepri berupa perizinan lingkungan termasuk AMDAL dan Andalalin, UKL-UPL, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta perizinan lainnya yang dirasa perlu. Dan semuanya akan ditanggung dalam Program BBK Murah.
“Saya rasa solusi yang diberikan Kadin Kepri sudah sangat tepat. Dimana hal-hal yang dirasa memberatkan investor untuk berinvestasi sudah kita akomodir melalui Program BBK Murah. Tetapi program ini akan kita berikan kepada para investor dengan nilai investasi di atas Rp 250 miliar,” lanjut Ma’ruf.
Menurut Ma’ruf, langkah yang diambil oleh Kadin Kepri sangat berbanding terbalik dengan kebijakan pemda. Dia mengatakan harusnya Pemda yang membuat gerakan-gerakan yang dapat menarik minat investor yang ingin berinvestasi di Kepri, bukannya malah mempersulit dan mencekik para investor dengan biaya (cost) yang tinggi.
Di akhir sambutannya, Ma’ruf mengatakan bahwa pada bulan Juli atau Agustus Kadin Kepri akan berkunjung ke Jepang dan Amerika untuk mempromosikan Program BBK Murah dengan harapan dapat menarik para investor dari kedua negara tersebut.
“Insya Allah saya mewakili Kadin Kepri akan mengunjungi Jepang dan Amerika pada bulan Juli atau Agustus mendatang, untuk mempromosikan Program BBK Murah kepada investor disana. Kami berharap dengan adanya program ini, para investor di kedua negara tersebut akan berinvestasi di Kepri,” ucap Ma’ruf. (LL/D)
benar.. pusing