Oleh: Tim News Room BatamNow
Sulit menafikan efek janji Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri minggu lalu, memicu “keresahan” di tengah publik Kepulauan Riau (Kepri).

Janji pimpinan antirasuah yang nak meringkus dua kepala daerah (Kada) pada minggu ketiga November ini.
Janji yang diucapkannya pada acara webinar Pembekalan Calon Kepala Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dan tiga provinsi lain, Selasa (10/11) di Batam.
Entah mengapa Firli “membidik” dari Batam. Itu, tampak menjadi masalah bagi Kepri. Entah kebetulan atau tidak, hanya Firlilah yang tahu.
Efek psikologis masyarakat Kepri tak terbantahkan, sesaat Firli menyampaikan targetnya itu. Padahal, belum tentu tersangkanya di Kepri.
Isu panas inipun bak pandemi Covid-19, menebar ke mana-mana.
Akan ada dua kepala daerah yang dicokok KPK. Satu bupati dan satu lagi wali kota. Itu kata Firli.
Pernyataan Firli inipun dijadikan peluru oleh masing-masing pihak yang berkepentingan di pusaran Pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pun mereka mem-framing isu ini menyerang calon petahana yang bertarung di Pilkada Kepri.
Satu dengan yang lain saling serang. Mereka seolah dapat bisikan dari KPK. Bahkan ada pihak yang dengan berani berspekulasi, sudah dapat bocoran. Mengklaim punya jalur khsusus ke KPK.
Lima kepala daerah patahana di sini memang ikut bertarung di Pilkada Kepri yakni di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga dan Kabupaten Natuna.
Pagi ini, Senin (16/11), baik Kabid Humas Polda Kepri maupun juru bicara (jubir) KPK dari Jakarta harus sibuk menjawab media.
Itu disebab viral isu penangkapan dua kepala daerah (kada) di Kepri.
Tapi Kabid Humas Polda Kepri maupun jubir KPK dari Jakarta memastikan isu itu hoaks, belum ada penangkapan kada di Kepri.
Tampaknya isu penangkapan dua Kada ini akan terus “digoreng” para pihak yang berkepentingan di pusaran Pilkada Kepri, sebelum KPK mengeksekusinya.
Lalu haruskah isu yang meresahkan ini dibiarkan memperkeruh isu-isu negatif lain yang “berkecambah” di pesta demokrasi Pilkada sekarang?
Apalagi persepsi publik kadung terbangun, dimana locus sasaran penangkapan KPK itu seolah di Kepri.
Sekali lagi, kalau KPK tak segera menepati janjinya, isu ini akan terus dimanfaatkan pihak-pihak yang akan menjatuhkan pihak lawan. Isu ini menjadi alat negative campaign atau black campaign di Pilkada Kepri. Antara yang kontra.
Agar tak menggelinding terus bagai gonjang-ganjing Corona, KPK harusnya mengakhiri segera, paling tidak satu atau dua hari ke depan.
Caranya, Firli, segera menarik pelatuk senjata. Lumpuhkan segera target yang dibidik sebelumnya.
Toh yang ditarget dalam kasus korupsi ini, bukanlah operasi tangkap tangan (OTT). Apalagi sekarang KPK sudah sangat-sangat minim melakukan OTT.
Kasus ini pastilah sudah berproses lama.
Paling tidak calon tersangka sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai saksi.
Atau dua alat bukti sudah di tangan penyidik KPK. Pastinya Firli tak akan sembarang membidiknya kalau bukti-bukti belum lengkap. Itu pasti.
Lalu buat apalagi target di lama-lama kan di-shoot? Toh janji Firli, penangkapan itu minggu ini.
Sebab kalau janji itu masih “digoreng” berlama, akan memperkeruh suasana Pilkada di Kepri. Bisa semakin bertambah masyarakat yang resah. Calon petahana di Kepri, di-bully terus. Suasana Pilkada tak kondusif.
Padahal maksud kedatangan Firli dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ke Batam, minggu lalu, antara lain mengharapkan pelaksanaan Pilkada berjalan aman, nyaman, demokratis tak sampai menimbulkan keresahan. Jangan sampai para calon melakukan money politic.
Itu makanya, bila KPK benar mau menangkap, ya, tangkaplah!(JS)