BatamNow.com – Proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di BP Batam telah berjalan delapan tahun, namun tak kunjung rampung.
Proyek yang dimulai sejak tahun 2017 ini dibiayai lewat pinjaman lunak (soft loan) dari Korea Selatan senilai USD 54,5 juta (setara sekitar Rp 900 miliar dengan asumsi kurs Rp 16.656 per dolar USD).
Dana ini berasal dari Economic Development Cooperation Fund (EDCF) yang dikelola oleh Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank) disalurkan melalui Kementerian Keuangan RI dan kemudian ditransfer secara bertahap ke BP Batam sebagai pelaksana proyek.
Awalnya proyek ini ditarget selesai tahun 2020, namun diaddendum.
Tak juga selesai, dijanjikan lagi tahun 2022 dan dalam beberapa kali janji. Janji terakhir Oktober 2025 akan rampung pun tak terpenuhi.
Belum ada informasi resmi sudah berapa kali proyek IPAL mengalami addendum hingga kini.
Kontraktor proyek adalah Hansol Paper Co., Ltd., dengan konsultan Sunjin Engineering & Architecture Co., Ltd., keduanya berasal dari Korea Selatan.
Kondisi Proyek dan Kendala
Dari investigasi terbaru BatamNow.com menunjukkan hingga saat ini kondisi proyek sepertinya masih jauh dari rampung.
Dari target 11.000 sambungan rumah yang dijanjikan, ribuan sambungan rumah masih belum terhubung.
Beberapa pekerja di sub kontraktor Hansol mengungkapkan itu. “Masih sangat banyak sambungan rumah yang belum terbangun karena banyak kendala di lapangan,” ujar mereka.
Di beberapa kawasan perumahan banyak warga justru menolak sambungan rumah yang menjadi target akhir proyek akhir.
Bahkan ada warga mengaku dan melapor ke Lurah karena tembok rumahnya dirusak sub kontraktor PT Hansol dan banyak benturan dengan warga.
Sambungan rumah misalnya di kawasan Kelurahan Batam Kota, masih belum dikerjakan meskipun pipa sekunder sudah dipasang sejak lama.
Sedangkan jaringan pipa utama sepanjang 114 km juga, menurut sumber, belum sepenuhnya semua selesai.
Dampak Finansial dan Kritik
Sementara itu pinjaman lunak pembiayaan proyek, diperkirkan sudah memasuki masa pembayaran cicilan pokok dan bunga, yang berarti APBN sudah mulai menanggung beban pembiayaan, tapi manfaat proyek bagi masyarakat belum optimal, bahkan terjadi penolakan dari sebagian warga.
Satu dari kelompok swadaya masyrakat menyatakan: “Karena sudah berlarut-larut masalah ini harus dilaporkan ke Menteri Keuangan, karena proyek sudah memasuki tahap pembayaran, tapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat”.
Terkait berlarut-larutnya proyek, beredar rencana pelaporan kondisi proyek ini secara langsung kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang saat ini aktif dalam pengawasan proyek-proyek strategis berbasis pembiayaan luar negeri.
Indikasi Masalah Manajemen
Sumber itu juga mengungkapkan indikasi kelemahan manajemen proyek di tingkat pelaksana.
“Kontraktor asing, konsultan asing, dibiayai negara asing, tapi proyek sudah berjalan 8 tahun belum selesai dan rakyat Indonesia yang menanggung cicilan utangnya namun belum merasakan manfaatnya,” kata Pando SH, pemerhati kebijakan.
BP Batam sudah beberapa kali memberikan janji janji manis kepada masyarakat, namun progres di lapangan masih jauh dari harapan.
BatamNow.com telah mengirim email konfirmasi ke perwakilan EDCF Korea di Jakarta untuk meminta penjelasan soal keterlambatan proyek, namun hingga berita ini tayang belum ada respons.
Pada Juni lalu, perwakilan EDCF turun ke Batam
BP Batam melakukan monitoring dan evaluasi bersama BP Batam dan pada saat itu dijanjikan proyek rampung Oktober 2025, yang ternyata juga belum terealisasi.
Pinjaman pemerintah Indonesia dengan Korea Eximbank diteken pada 2016, proyek dimulai 2017, dengan masa grace period selama 5 tahun sehingga kewajiban pembayaran dimulai pada 2022.
Sumber di BP Batam mengatakan, jika proyek gagal selesai tepat waktu, Indonesia tetap harus membayar kewajibannya sementara manfaat langsung bagi masyarakat belum diperoleh.
Pernyataan Warga dan Rencana Pelaporan
Sasongko, warga Batam Center, menyatakan: “Ini soal akuntabilitas publik. Jika proyek ini gagal, harus ada yang bertanggung jawab. Jangan rakyat yang membayar untuk sesuatu yang tak mereka nikmati”.
Ditanya rencana pelaporan kondisi proyek ini kepada Purbaya Yudhi Sadewa dijadwalkan dalam waktu dekat, lengkap dengan dokumen pendukung dan hasil pantauan lapangan. “Kami akan kirim laporannya lewat komunikasi WhatsApp dulu, menyusul laporan tertulis dan data datanya,” ujarnya.
Konfirmasi terkait poin-poin masalah keterlambatan proyek IPAL sudah beberapa kali dikirimkan ke BP Batam, lewat Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait; Direktur Fasling, Iyus Rusmana; dan Kabiro Umum, Muhamad Taifan, namun tak ada respons. (Red)
