BatamNow.com, Tanjungpinang – Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kota Tanjungpinang, Rahmat Nasution mengkritik tajam kebijakan Kantor Bea dan Cukai (BC) Tanjungpinang yang membatasi undangan dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkotika di Pelabuhan Sri Bintan Pura.
Rahmat menilai langkah tersebut mencederai prinsip keterbukaan informasi publik dan merusak hubungan sehat antara lembaga negara dengan media.
“Ketika konferensi pers hanya diundang untuk segelintir media, itu bukan lagi konferensi pers, tapi pertemuan tertutup. Padahal, informasi yang disampaikan bersifat publik, bukan rahasia negara,” tegas Rahmat, Rabu (15/10/2025).
Pembatasan Dinilai Lukai Independensi Pers
Rahmat menilai kebijakan undangan terbatas ini dapat melukai independensi serta solidaritas kerja wartawan di lapangan.
“Pers bekerja untuk publik, bukan untuk kelompok atau kepentingan tertentu. Jika ada instansi yang mulai membatasi siapa yang boleh meliput, maka kita sedang mundur dari semangat reformasi yang memperjuangkan keterbukaan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa hubungan antara lembaga publik dan media seharusnya tidak didasari oleh “kedekatan” atau “pilihan media”.
“Kalau media harus dipilih untuk mendapat akses informasi, maka fungsi kontrol sosial akan melemah. Wartawan bukan pelengkap seremoni, tapi bagian dari sistem demokrasi,” tambahnya.
Transparansi Bukan Sekadar Formalitas
Rahmat mengingatkan bahwa prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 bukan sekadar formalitas administratif, melainkan wujud tanggung jawab moral lembaga publik kepada masyarakat.
“Bea Cukai adalah lembaga yang mengelola keuangan dan kepentingan negara. Keterbukaan terhadap media bukan pilihan, tapi kewajiban. Kalau media dibatasi, masyarakat pun kehilangan hak untuk tahu,” katanya.
Ia juga menilai, kebijakan semacam ini dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga publik berupaya mengendalikan arus informasi.
“Kalau yang disampaikan hanya kepada media tertentu, publik bisa menilai ada upaya membangun citra sepihak. Padahal, kepercayaan publik tumbuh dari keterbukaan, bukan dari pembatasan,” ujarnya menambahkan.
SMSI Ajak Bea Cukai Lakukan Evaluasi
Rahmat mengajak seluruh pejabat publik, terutama di daerah, untuk lebih memahami peran strategis media dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Pers bukan musuh, tapi mitra kritis. Kritik dari media bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk memastikan kebijakan publik berjalan transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Rahmat juga meminta Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang untuk segera mengevaluasi pola komunikasi publik agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap lembaga tersebut.
“Kalau komunikasi dibangun dengan tertutup, kepercayaan publik akan runtuh. Kami berharap Kepala Bea Cukai Tanjungpinang dapat memperbaiki pola komunikasi dengan insan pers demi kepentingan bersama,” ujarnya.
Menjaga Ruang Keterbukaan untuk Publik
Rahmat menegaskan, SMSI Tanjungpinang akan terus mendorong setiap lembaga publik untuk menjunjung tinggi prinsip keterbukaan dan kesetaraan akses bagi seluruh media.
“Demokrasi tidak bisa tumbuh di ruang yang tertutup. Kalau kita ingin publik percaya, maka pintu informasi harus terbuka untuk semua, bukan untuk sebagian,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik bukan hanya prosedur administratif, tetapi fondasi kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.
“Setiap pembatasan terhadap akses media berpotensi menimbulkan distorsi informasi dan melemahkan fungsi kontrol sosial pers yang sejatinya menjadi tiang utama demokrasi,” tutup Rahmat.
Mengutip siaran pers SMSI Tanjungpinang, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Kantor Bea dan Cukai Tanjungpinang, Joko Tri Rukmono, belum memberikan keterangan resmi terkait kebijakan pembatasan undangan konferensi pers tersebut. (*)
