BatamNow.com – Tak hadirnya Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, dalam acara Pelantikan Ulang Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri sempat memantik debat panas pada diskusi Forum Pemred PWI Kepri.
Dalam diskusi rutin Forum Pemred PWI Kepri yang digelar di Graha PWI Kepri, Ruko Purimas, Batam, Selasa (22/09/2026), sejumlah pemimpin redaksi (Pemred) secara terbuka mencecar panitia pelaksana pelantikan.
Mereka mempertanyakan mengapa orang nomor satu di Kepri itu sama sekali tak kelihatan di agenda krusial organisasi pers tertua di Indonesia tersebut.
Teka-teki itu akhirnya dijawab langsung oleh Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani. Menurut Saibansyah, tidak tampaknya Ansar pada acara pelantikan bukan karena lupa protokoler atau terselipnya surat undangan di meja birokrasi. Tapi panitia memang sengaja tidak melayangkan undangan untuk gubernur.
Keputusan ini diambil bukan untuk memutus silaturahmi, melainkan bentuk sikap realistis PWI Kepri, agar pers tidak kembali diberi “harapan palsu”.
“Ya, kami pesimis Gubernur bisa hadir dalam gelaran ini. Sebelumnya kita sudah tiga kali bersurat resmi untuk bersilaturahmi dan audiensi setelah pengurus PWI Kepri yang baru, hanya saja tidak mendapat respons. Jadi kami tidak yakin beliau bisa hadir juga,” ungkap Saibansah di hadapan para pimpinan media.
Jawaban Saibansyah mewakili panitia acara pelantikan langsung menyentil kesadaran para Pemred yang hadir. Di meja diskusi, ketidakhadiran Gubernur Ansar yang tak lagi diundang justru membentangkan fakta yang cukup menggelitik, keran komunikasi antara Balai Seriti dan insan pers rupanya sudah cukup lama tersumbat.
Sikap ‘dingin’ Pemprov Kepri ini terasa makin kontras ketika lembaga negara lainnya justru menyambut hangat pers.
Di acara pelantikan tersebut, jajaran Forkopimda seperti Ketua DPRD Kepri, Iman Sutiawan hingga Wakapolda Kepri Brigjen Pol Anom Wibowo hadir langsung dan tak segan melontarkan pujian atas peran vital pers bagi stabilitas daerah.
Wakapolda mewakili Kapolda Irjen Asep Safruddin yang harus hadir pada acara internal di tempat yang sama pada waktu yang sama di Hotel Harmoni One di Batam Center.
Di ballroom hotel itulah acara pelantikan ulang pengurus PWI Kepri masa bakti 2023–2028, Batam Center, Kamis (17/09/2026).
Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan wakilnya Li Claudia Chandra seharusnya hadir dan terpaksa diwakilkan karena keduanya harus menghadiri rapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta.
Lembaga Lain Merangkul, Pemprov Kepri Memunggungi
Kondisi “lembaga lain merangkul, Pemprov justru memunggungi” ini memantik reaksi dari Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kepri, Rinaldi Samjaya, yang turut hadir mendampingi Ketua Forum Pemred PWI Kepri, Marganas Nainggolan.
Menurut Rinaldi, apa yang terjadi saat pelantikan hanyalah puncak dari gunung es terkait sikap Pemprov selama ini.
“Memang kalau kita cermati selama ini, Gubernur Kepri agaknya memang kurang perhatian terhadap pers,” ujar Rinaldi menanggapi gejolak pertanyaan para Pemred.
Bagi Forum Pemred PWI Kepri, keputusan panitia untuk “pilih pesimis ketimbang kecewa” direspons sebagai langkah bermartabat. Mengusung spirit “DNA Pejuang” serta arahan dari Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, PWI Kepri membuktikan bahwa independensi dan marwah jurnalisme tidak akan goyah hanya karena tak disapa pejabat.
Rangkaian agenda penataan organisasi, mulai dari Orientasi Keorganisasian dan Kewartawanan (OKK) hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW) pada 18–19 September 2026 di BP Batam tetap melaju kencang tanpa hambatan.
Diskusi Forum Pemred sore itu ditutup dengan satu pesan tersirat yang cukup menohok dan kesepakatan dibacakan Saibansyah mengakhiri rapat.
“PWI Kepri akan terus berjalan mengawal pembangunan daerah. Namun, saat jika untuk sekadar membalas surat audiensi saja Pemprov begitu berat, publik tentu bisa menilai sejauh mana komitmen sang kepala daerah dalam mendengarkan suara publik melalui pers,” begitu diucapkan. (*/Red)
