BatamNow.com – Pembenahan pelayanan air minum menjadi program prioritas pertama Amsakar Achmad–Li Claudia Chandra saat maju memimpin Batam.
Namun, hampir dua tahun berjalan, persoalan distribusi air minum perpipaan masih dikeluhkan masyarakat konsumen
Hingga kini, banyak pelanggan masih kesulitan memperoleh akses air minum perpipaan. Di sejumlah kawasan, aliran tidak kontinu, tekanan rendah, bahkan air tidak mengalir berhari-hari.
Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Amsakar yang menyebut pelayanan air—yang semestinya disebut air minum—telah mengalami perbaikan.
Dalam peringatan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepri tingkat Kota Batam, Kamis (24/09/2026), Amsakar kembali menyatakan pembenahan jaringan terus dilakukan di berbagai titik.
Masalahnya, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan sekadar berapa banyak jaringan yang diperbaiki, melainkan apakah air benar-benar mengalir secara kontinu, tekanannya memadai, dan gangguan cepat dipulihkan.
Pelayanan Buruk SPAM BP Batam Disorot di Komisi VI DPR RI
Hingga kini, buruknya pelayanan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) BP Batam bahkan disorot dan masuk dalam pengawasan Komisi VI DPR RI saat rapat dengan BP Batam di Jakarta, 17 September 2026.
Anggota Komisi VI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti wilayah pelayanan SPAM yang disebut mengalami gangguan hingga tiga hari.
Di sisi lain, target PNBP Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah disebut sekitar Rp 572 miliar pada 2027, sementara anggaran pengembangan air minum dan IPAL sekitar Rp 29,41 miliar.
Angka tersebut memang tidak otomatis membuktikan buruknya tata kelola, tetapi cukup menjadi dasar bagi publik untuk mempertanyakan keseimbangan antara penerimaan, investasi dan kualitas pelayanan.
@batamnow Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Usaha Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Pengelolaan Limbah BP Batam yang mencapai Rp 572 miliar pada 2027. Sorotan tersebut disampaikan Mufti dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama BP Batam, Kamis (17/09/2026). Dalam rapat tersebut, Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, memaparkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2027, termasuk target PNBP dari sejumlah unit kerja penghasil dan badan usaha di lingkungan BP Batam. Amsakar menyampaikan pagu anggaran BP Batam 2027 sekitar Rp 2,4 triliun. Anggaran tersebut terbagi dalam dua program utama. Program Dukungan Manajemen mendapat alokasi Rp 963 miliar atau sekitar 39,5 persen. Anggaran ini antara lain digunakan untuk belanja pegawai, pemeliharaan, utilitas, serta barang dan jasa. Sementara Program Pengembangan Kawasan Strategis mendapat alokasi Rp 1,4 triliun atau sekitar 60,5 persen. Program tersebut mencakup pelayanan promosi dan investasi, pelayanan publik, pengelolaan kawasan, serta pembangunan infrastruktur. Dari target PNBP yang dipaparkan, penerimaan terbesar berasal dari Direktorat Pengelolaan Pertanahan sebesar Rp 928 miliar atau sekitar 38,08 persen. Selanjutnya, Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah ditargetkan memberikan PNBP sebesar Rp 572,36 miliar atau sekitar 23,48 persen dari total target penerimaan BP Batam tahun 2027. DPR Pertanyakan Target PNBP dan Kondisi Air Mufti mengatakan, sebelum mengikuti RDP, dirinya tidak hanya mengandalkan paparan BP Batam. Ia mengaku bertemu dengan sejumlah pihak, termasuk masyarakat dan Ombudsman, untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi di Batam. Dalam rapat, Mufti kemudian menyoroti persoalan pelayanan air SPAM jaringan perpipaan yang diterimanya dari informasi tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ombudsman, terdapat masyarakat yang mengeluhkan akses air perpipaan. “Di sisi lain Pak Amsakar, kemarin kami baru mendengar kabar dari Ombudsman yang mereka sudah turun ke sana,” kata Mufti. Ia menyebut terdapat masyarakat yang hanya bisa mendapatkan akses air pada waktu tertentu. “Itu ada banyak masyarakat yang mengeluhkan soal air, bahkan air rakyat kami di sana bisa mengakses air hanya di antara jam 1 sampai 5 malam,” ujarnya. Menurut Mufti, di sejumlah wilayah kondisi tersebut bahkan disebut lebih parah karena masyarakat bisa tidak mendapatkan air hingga tiga hari. “Dan di berbagai tempat juga, ada yang sampai tiga hari tidak bisa dapat air. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan kami,” katanya. Mufti kemudian mempertanyakan kondisi tersebut dengan target PNBP dari sektor SPAM dan pengelolaan limbah yang mencapai Rp 572 miliar. “Kalau dari air BP Batam bisa menarik penerimaan ratusan miliar, kenapa rakyat kami di Batam masih harus begadang agar bisa mengakses air, Pak,” tegasnya. Ia berharap pengelolaan air tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses air secara mudah dan tersedia sepanjang hari… Baca di BatamNow.com #batam #batamnow #batamtiktok #batamhits #fyp ♬ original sound – BatamNow.com
Di sinilah dinilai terjadi anomali program prioritas itu. Janji pembenahan ditempatkan sebagai prioritas pertama, tetapi keluhan pelanggan masih berulang.
Karena itu, klaim perbaikan semestinya diuji dengan data: kontinuitas aliran, tekanan air, durasi gangguan, jumlah pelanggan terdampak dan kecepatan pemulihan.
Sebab, keberhasilan program prioritas bukan diukur dari seberapa sering pemerintah menyatakan telah melakukan pembenahan, melainkan dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan pelanggan. (Redaksi)
