BatamNow.com – Nilai investasi 10 perusahaan data center (pusat data) yang direncanakan beroperasi di Nongsa dan Kabil, Batam, ternyata hanya sekitar Rp 450 miliar.
Angka ini jauh berbeda dari yang digaungkan selama ini disebut mencapai puluhan triliun rupiah.
Nilai investasi tersebut tidak termasuk pembangunan instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar atau Seawater Reverse Osmosis (SWRO) senilai Rp 600 miliar.
Artinya, biaya pembangunan fasilitas SWRO lebih besar sekitar Rp 150 miliar dibandingkan nilai investasi 10 perusahaan data center yang disampaikan BP Batam.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menjelaskan bahwa nilai investasi 10 perusahaan tersebut tersebar di dua kawasan yakni Nongsa Digital Park (NDP) dan Kabil Industrial Estate (KIE).
“Di NDP 10 juta USD, di KIE 15 juta USD,” kata Ariastuty kepada BatamNow.com.
Dengan asumsi kurs Rp 18.000 per dolar AS, total investasi tersebut setara sekitar Rp 450 miliar.
Sementara itu, pembangunan SWRO untuk memenuhi kebutuhan air kawasan industri dan pusat data di Nongsa dan Kabil telah ditandai dengan kegiatan groundbreaking pada Kamis, 5 November 2026.
Dalam publikasinya, Ariastuty menyebutkan investasi pembangunan SWRO diperkirakan mencapai Rp 400 miliar hingga Rp 500 miliar, dengan kapasitas produksi air sekitar 300 liter per detik.
10 Perusahaan di Tiga Lokasi
Ariastuty menjelaskan, saat ini terdapat 10 perusahaan data center yang terdaftar di Batam dan tersebar di tiga lokasi.
Di kawasan Nongsa Digital Park (NDP) terdapat enam perusahaan. Dua perusahaan telah menyelesaikan konstruksi, satu sedang dalam tahap pembangunan, dan tiga lainnya masih dalam perencanaan konstruksi.
Sementara di luar kawasan NDP, tetapi masih di wilayah Nongsa, terdapat dua perusahaan yang sedang dalam tahap konstruksi.
Dua perusahaan lainnya berada di Kabil Industrial Estate (KIE) dan juga sedang dalam tahap pembangunan.
Dengan demikian, dari 10 perusahaan tersebut, baru dua yang menyelesaikan tahap konstruksi.
Beban Infrastruktur dan Kebutuhan Air
Besarnya kebutuhan air menjadi salah satu persoalan dalam pengembangan industri data center di Batam.
Ketujuh waduk yang selama ini menjadi sumber air baku Batam dinilai tidak dapat menjadi satu-satunya andalan untuk memenuhi tambahan kebutuhan air kawasan tersebut.
Karena itu, BP Batam akhirnya mendorong perusahaan data center menerapkan konsep one investment, yakni tidak hanya berinvestasi pada pembangunan pusat data, tetapi juga menyediakan dukungan infrastruktur air dan kelistrikan.
“Kebutuhan air untuk NDP dan KIE hanya butuh 1 SWRO yang akan dihubungkan dengan pipa distribusi air nantinya,” kata Ariastuty.
Namun, pembangunan fasilitas SWRO ini baru dimulai November 2026 dan diperkirakan selesai pada November 2027.
Di sisi lain, BP Batam belum dapat memberikan data pasti mengenai total luas lahan yang dialokasikan untuk 10 perusahaan tersebut.
Ariastuty mengatakan pihaknya masih akan melakukan pengecekan kepada pengelola NDP dan KIE.
“Luas wilayah dalam kawasan saya akan cek dengan NDP dan KIE,” ujarnya.
Tarif UWT Data Center Lebih Murah dari Perumahan
Hal lain yang memantik tanya di pusaran investasi data center adalah tarif Uang Wajib Tahunan (UWT) lahan di kawasan industri Nongsa dan Kabil, justru lebih murah dibandingkan tarif lahan perumahan tapak warga.
Padahal, industri data center memiliki kebutuhan air dan energi listrik yang besar serta menyimpan potensi risiko lingkungan yang menjadi perhatian di berbagai negara.
Berdasarkan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 321 Tahun 2025 tentang tarif UWT, lahan kawasan industri data center di Batam dikenakan tarif Rp 68.700 per meter persegi. Sementara tarif UWT untuk perumahan tapak mencapai Rp 82.400 per meter persegi.
Dengan demikian, tarif UWT lahan industri data center lebih rendah Rp 13.700 per meter persegi dibandingkan lahan perumahan tapak.
Terkait penyerapan tenaga kerja, Ariastuty menyebut setiap perusahaan data center berpotensi mempekerjakan sekitar 200 tenaga kerja lokal. (H/Red)
