BatamNow.com – Sebanyak 10 pipeline data center (pusat data) ekspansi ke Batam.
Investasi dominan asing ini digaungkan membawa puluhan triliun rupiah, tapi menyisakan satu pertanyaan yang patut direnungkan, yakni kebijakan tarif alokasi tanah.
Berdasarkan tarif layanan alokasi tanah BP Batam tahun 2026, harga lahan untuk industri di kawasan Nongsa dan Kabil termasuk lahan data center, justru lebih murah dibandingkan tapak perumahan warga.
Dalam Surat Keputusan Kepala BP Batam Nomor 321 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Direktorat Pengelolaan Lahan Tahun 2026, tarif alokasi tanah untuk jangka waktu 30 tahun peruntukan perumahan tapak di Nongsa dan Kabil ditetapkan sebesar Rp 82.400 per meter persegi (m²).
Sementara itu, tarif untuk kawasan industri di kedua wilayah tersebut tak kecuali tanah peruntukan industri data center hanya Rp 68.700 per m².
Artinya, tarif lahan industri data center lebih murah Rp 13.700 per meter persegi dibandingkan tarif perumahan tapak warga. Selisih ini setara sekitar 19,9 persen dari tarif perumahan.
Perbedaan tersebut memantik perhatian di tengah masuknya investasi industri pusat data yang membutuhkan lahan luas serta konsumsi air dan energi listrik dalam jumlah besar.
Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, membenarkan tarif tersebut.
“Mereka beroperasi dalam kawasan industri, tentunya membayar kepada manajemen kawasan. UWT sudah dilunasi oleh kawasan industri,” jawabnya melalui WhatsApp.
Terkait total luas lahan yang disiapkan untuk 10 proyek data center di kawasan Nongsa dan Kabil, Ariastuty mengatakan masih akan melakukan pengecekan kepada pengelola kawasan.
“Luas wilayah dalam kawasan saya akan cek dengan NDP dan KIE,” tulisnya.
Pantauan BatamNow.com, untuk sementara, proyek-proyek pusat data tersebut diarahkan ke kawasan Nongsa Digital Park (NDP) dan Kabil Industrial Estate (KIE).
Sementara daya serap tenaga kerja untuk satu industri data center bisa menyerap tenaga kerja lokal sebanyak 200-an orang.
“Untuk satu data center sekala medium bisa akan menyerap 200 an karyawan,” jawab Ariastuty.
Kebutuhan Air Jadi Persoalan
Selain persoalan tarif lahan, kehadiran industri data center juga memunculkan perhatian dunia terhadap kebutuhan air dan energi listrik.
Untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan air, BP Batam meminta investor membangun fasilitas Seawater Reverse Osmosis (SWRO), yakni instalasi pengolahan air laut menjadi air tawar.
Citramas Group baru-baru ini memulai pembangunan fasilitas SWRO untuk mendukung kebutuhan air industri data center di kawasan NDP dan KIE.
Fasilitas tersebut direncanakan memiliki kapasitas produksi tahap pertama 300 liter per detik (lps), kemudian meningkat menjadi 400 lps pada tahap berikutnya. Dengan demikian, kapasitas totalnya ditargetkan mencapai 700 lps.
Nilai investasi pembangunan SWRO diperkirakan sekitar Rp 600 miliar. Fasilitas tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2027.
Ariastuty menjelaskan, fasilitas SWRO itu merupakan investasi manajemen kawasan bersama investor data center. BP Batam hanya bertindak sebagai regulator.
Gaung arus investasi data center yang masuk ke Batam sangat heboh.
Namun kemungkinan tak banyak yang tahu soal kebijakan tarif alokasi lahan industri pusat data dibandingkan perumahan tapak warga menjadi salah satu aspek yang layak mendapat penjelasan lebih jauh dari BP Batam.
Salah satu pertanyaan menukik dan kritis dari publik: Mengapa tarif lahan data center yang berpotensi mengganggu lingkungan lebih murah dari lahan perumahan tapak warga yang kerap diminta untuk menjaga dan merawat lingkungan? (H/Red)
