BatamNow.com – Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam mengusulkan Upah Minimum Kota (UMK) Batam 2027 sebesar Rp 5.977.587.
Angka tersebut naik Rp 619.605 atau sekitar 11,56 persen dibandingkan UMK Batam 2026 sebesar Rp 5.357.982.
Usulan tersebut didasarkan pada perhitungan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dinilai lebih mencerminkan kebutuhan riil pekerja dibanding menggunakan formula penghitungan upah minimum.
“Ada dua metode yang bisa digunakan, yakni melalui formula perhitungan upah minimum atau berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak,” ujar Ketua Konsulat Cabang (KC) FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon saat dikonfirmasi, Selasa (17/11/2026).

UMK Lebih Kecil Bila Pakai Metode Formula
Menurutnya, penghitungan menggunakan formula mempertimbangkan tiga komponen, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu atau alfa.
FSPMI mendorong penggunaan nilai alfa tertinggi, yakni 1, sesuai rentang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Kalau menggunakan formula, ada tiga komponen yang dihitung, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan alfa. Kami merekomendasikan alfa 1,” katanya.
Meski demikian, hasil simulasi FSPMI menunjukkan penghitungan menggunakan formula tersebut hanya menghasilkan UMK Batam 2027 sebesar Rp 5.907.175.
“Untuk Batam, hasil perhitungan dengan formula itu sebesar Rp 5.907.175,” jelasnya.
FSPMI Dorong Metode KHL
Sementara itu, apabila mengacu pada KHL, angka yang dihasilkan mencapai Rp 5.977.587 atau lebih tinggi Rp 70.412 dibandingkan hasil penghitungan menggunakan formula.
“Sedangkan kalau mengacu pada KHL, angkanya Rp 5.977.587. Karena itu, kami mendorong agar angka KHL ini yang menjadi pertimbangan,” kata Yafet.
Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan nilai KHL 2026 yang menjadi salah satu acuan dalam pembahasan upah minimum.
Menurut Yafet, penetapan UMK tidak semestinya hanya berpatokan pada persentase kenaikan dari tahun sebelumnya. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Jadi, kami mengusulkan agar penetapan UMK Batam 2027 tidak hanya melihat kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” tuturnya.
Dewan Pengupahan Bahas UMK 2027 pada 19 November
FSPMI mulai mempersiapkan usulan tersebut untuk dibawa dalam pembahasan bersama Dewan Pengupahan Kota Batam.
Yafet mengatakan pihaknya telah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pembahasan tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga akan dilibatkan untuk menyampaikan data sebagai salah satu dasar pertimbangan penentuan upah minimum.
“Kami sudah menerima undangan rapat Dewan Pengupahan pada Kamis, 19 November. BPS juga diundang dalam pembahasan itu di kantor Disnaker Kota Batam, sebab dari angka yang disampaikan BPS, kita bisa melihat KHL-nya,” ungkapnya.
Data BPS diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai besaran kebutuhan hidup layak dan kesesuaiannya dengan kondisi pekerja di Batam.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam, Yudi Suprapto, membenarkan pembahasan UMK Batam 2027 bersama Dewan Pengupahan telah dijadwalkan.
“Pembahasan terkait UMK Batam 2027 dengan Dewan Pengupahan sudah dijadwalkan,” kata Yudi saat dikonfirmasi. (H)
