BatamNow.com – Pembangunan fasilitas pengolahan air laut menjadi air tawar (Sea Water Reverse Osmosis/SWRO) seolah berpacu antara BP Batam dan investor pusat data (data center).
Di satu sisi, BP Batam berencana membangun tiga fasilitas SWRO di kawasan Nongsa, Kabil, dan Batu Ampar.
Rencana BP Batam tersebut ditandai dengan pengadaan jasa pembuatan desain rinci atau Detail Engineering Design (DED) untuk ketiga fasilitas pada Juni 2026.
Total anggaran pembuatan desain mencapai Rp 1,02 miliar, dibiayai melalui anggaran PNBP dan SABLU tahun anggaran 2026.
Investor Bangun Mandiri
Di sisi lain, investor data center juga diwajibkan menyediakan sumber air sendiri melalui pembangunan SWRO secara mandiri.
Pembangunan SWRO secara mandiri ini tengah dilakukan di Kawasan Industri Kabil.
Dimulai melalui seremoni peletakan batu pertama (groundbreaking) pada Kamis (05/11/2026).
Fasilitas tahap pertama berkapasitas 300 liter per detik (lps) tersebut menelan investasi sekitar Rp 600 miliar.
SWRO itu ditargetkan beroperasi pada November 2027 untuk memenuhi kebutuhan air sejumlah perusahaan data center di kawasan Nongsa, Kabil, dan sekitarnya.

Siapa Pengguna Tiga SWRO BP Batam?
Lantas, siapa calon pengguna ketiga fasilitas SWRO yang akan dibangun BP Batam tersebut?
Data diperoleh BatamNow.com dari roadmap yang dipaparkan BP Batam saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI pada 17 September 2026, pembangunan konstruksi SWRO di Nongsa, Kabil, dan Batu Ampar dimulai pada 2027.
Hal lain yang dipaparkan ternyata dengan SWRO, BP Batam memproyeksikan tambahan kapasitas produksi sebesar 350 lps yang diproyeksikan bisa beroperasi tahun 2027.
Namun BP Batam tak merincikan anggaran yang dibutuhkan untuk proyek konstruksi ketiga SWRO tersebut. Kecuali, estimasi biaya ± Rp 2,29 triliun untuk seluruh pekerjaan penguatan suplai air yang dikelola BP Batam pada tahun 2027.
Sementara Anggaran BP Batam tahun 2027 hanya berkisar di Rp 2,4 triliun.
Sedangkan paparan yang disampaikan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dalam RDP, rencana belanja infrastruktur lembaga tersebut pada tahun 2027 dianggarkan hanya Rp 665,11 miliar.
Dari delapan item belanja infrastruktur tahun 2027, salah satunya adalah pengembangan fasilitas air bersih dan limbah IPAL dengan anggaran Rp 29,41 miliar.
Sedangkan industri data center membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar sehingga diwajibkan menyediakan sumber air sendiri melalui proses desalinasi air laut menjadi air tawar menggunakan fasilitas SWRO.
Tiga Desain Rp 1,02 Miliar Dimenangkan Perusahaan di Luar Batam
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Indonesia National Procurement Portal (Inaproc) BP Batam, pekerjaan desain rinci ketiga SWRO tersebut ditenderkan pada Juni 2026.
Seluruh pekerjaan dimenangkan satu perusahaan konsultan, PT UTA Engineering Consultant, yang beralamat di Setrawangi 1 Nomor 15, Bandung, Jawa Barat.
Masing-masing pekerjaan memiliki nilai kontrak Rp 340.339.500. Dengan demikian, total anggaran pembuatan tiga desain mencapai Rp 1.021.018.500 atau sekitar Rp 1,02 miliar.
Sesuai jadwal pengadaan, penandatanganan kontrak berlangsung pada 5–21 Agustus 2026 dengan masa kontrak tiga bulan.
Pekerjaan tersebut diperkirakan selesai paling lambat 21 November 2026.
BP Batam Sebut Investor Wajib Bangun SWRO
Sebelumnya, Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan pembangunan SWRO untuk memenuhi kebutuhan data center menjadi tanggung jawab masing-masing investor.
BP Batam, kata Ariastuty, hanya bertindak sebagai regulator dan tidak terlibat langsung dalam pembangunan fasilitas SWRO data center.
Namun terkait rencana pembangunan tiga SWRO di tiga kawasan oleh BP Batam, redaksi media ini telah meminta konfirmasi ke Ariastuty dan Sthefani Barlian sebagai Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga (DIHAL) BP Batam, Sthefani Barlian, namun belum ada respons.
Pemerhati lingkungan, Sutarjo ST, meminta BP Batam perlu menjelaskan secara transparan dan akuntabel rencana pembangunan tiga SWRO tersebut.
Demikian juga penggunaan anggaran. BP Batam menggunakan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) dan SABLU (Satuan Anggaran Badan Layanan Umum) untuk pembuatan desain rinci.
Ia juga mempertanyakan transparansi anggaran BP Batam yang telah disiapkan untuk pembangunan fisik ketiga SWRO tersebut pada 2027.
“Berapa besar yang harus digelontorkan, mengapa opsi SWRO yang berbiaya tinggi ini menjadi alternatif untuk distribusi air ke masyarakat, apakah tarif air kepada pelanggan atau konsumen kelak dinaikkan?” tanya Sutarjo lagi.
Ia pun mengingatkan jangan sampai rencana BP Batam senasib dengan proyek IPAL.
Proyek IPAL dengan pinjaman (loan) dari Bank Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank/KEXIM) sebesar USD 52,5 juta atau setara sekitar Rp 945 miliar, bila menggunakan kurs Rp 18.000.
Proyek ini disinyalir mangkrak selama 10 tahun. (H/Red)

