BatamNow.com – In, seorang anggota Bhayangkari di lingkungan Polda Kepulauan Riau (Kepri) mengaku mengalami kerugian hingga Rp 300 juta akibat tertipu investasi bisnis jual-beli ponsel (HP) oleh oknum polisi berpangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) berinisial BF.
Ironisnya, untuk memenuhi modal investasi yang ditawarkan rekan suaminya itu, In bersama suaminya bahkan harus menggadaikan Surat Keputusan (SK) kepangkatan sang suami.
Akibatnya, gaji yang diterima setiap bulan kini hanya tersisa sekitar Rp 500 ribu setelah dipotong untuk membayar utang.
In menuturkan, awalnya ia ditawari investasi bisnis jual-beli ponsel, khususnya iPhone, oleh BF.
Dalam menjalankan bisnis tersebut, BF disebut bekerja sama dengan seorang pihak ketiga berinisial Iki.
Peristiwa itu bermula saat mereka bertemu dalam kegiatan buka puasa bersama di lingkungan Polda Kepri pada April 2026.
Saat itu, BF bersama kekasihnya berinisial LA menawarkan investasi dengan iming-iming keuntungan sebesar 6 persen setiap bulan.
“Kami kenalnya itu waktu buka puasa bersama di Polda Kepri bulan empat (April) kemarin. Terus dia (BF) dan pacarnya berinisial LA, bujuk rayu nawarin investasi usaha iPhone. Terus usahanya itu kerja sama dengan Iki, menyebut nama pedagang ponsel ternama di wilayah Jakarta,” kata In, Selasa (17/11/2026).
Awalnya, In mengaku keberatan karena modal yang diminta mencapai Rp 300 juta.
“Jadi setelah diiming-iming keuntungan 6 persen, sekitar Rp 18 juta per bulan, kami inisiatif gadai SK. Biar aman, kami juga minta pembuatan surat perjanjian di notaris, Selasa 26 Mei 2026,” ucap In.
Dalam perjanjian tersebut, terdapat empat pihak yang terikat, yakni In dan suaminya, BF, serta LA.
Setelah perjanjian dibuat, dana investasi ditransfer secara bertahap ke rekening LA, masing-masing sebesar Rp 150 juta hingga total mencapai Rp 300 juta.
Namun, masalah mulai muncul sejak bulan pertama pembayaran keuntungan.
Alih-alih menerima keuntungan sebesar Rp 18 juta setiap bulan secara utuh, pembayaran justru dilakukan secara bertahap dengan nominal yang tidak menentu, mulai dari Rp3,5 juta. BF dan LA disebut berdalih cuaca buruk dan keterlambatan rekanan bernama Iki.
“Awalnya dicicil dua sampai tiga kali. Selalu beralasan Iki belum ambil payment, kehujanan, dan sebagainya. Padahal urusan saya langsung dengan LA dan BF,” ungkapnya.
Kedok akhirnya terbongkar pada bulan keempat. Dari informasi rekan sesama angkatan suaminya, In mengetahui bahwa bisnis jual-beli ponsel yang dijadikan dasar investasi tersebut sudah tidak berjalan alias tak ada lagi.
Kerja sama antara BF dan pihak Iki disebut telah terputus sejak Februari 2025.
Menurut pengakuan yang diterima korban, dana investasi sebesar Rp 300 juta tersebut justru digunakan untuk membayar utang lain atau gali lubang tutup lubang.
Korban Lapor Bripda BF ke Paminal Polda Kepri
Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan BF ke Unit 2 Subdit Paminal Polda Kepri pada 19 Oktober 2026.
Namun, In mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Yang membuat hati korban dan keluarga perih, oknum masih melenggang bebas, bahkan disebut-sebut tengah bersiap menghadapi proses promosi kenaikan pangkat.
“Udah kami lapor Paminal juga, tapi begitulah,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa setelah mencari informasi lebih lanjut, ternyata bukan hanya dirinya yang diduga menjadi korban investasi tersebut.
Menurut In, terdapat sekitar tujuh hingga delapan orang lain yang mengalami hal serupa.
“Ada sekitar tujuh sampai delapan orang jadi korban. Terakhir WhatsApp-an bulan Oktober kemarin, nomor saya diblokir,” ucapnya.
Polda Kepri Belum Beri Tanggapan
Terpisah, BatamNow.com telah mengirimkan konfirmasi kepada Kabid Propam Polda Kepri, Kombes Pol Oxy, melalui pesan WhatsApp terkait perkembangan laporan dugaan penipuan dan penggelapan dana Rp 300 juta yang melibatkan Bripda BF.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Oxy belum memberikan tanggapan.
Sementara itu, BF dan LA juga belum memberikan keterangan untuk menanggapi dugaan yang disampaikan Iki maupun isi pernyataan Iki.
BatamNow.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sebagai bagian dari penerapan prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah. (A)

