BatamNow.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengklaim bahwa pemerintah tidak pernah membahas soal wacana presiden menjabat selama tiga periode seperti yang ditudingkan oleh Amien Rais. Dilansir BatamNow.com dari Suara.com.
Mahfud kemudian mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membantah pernyataan tersebut.
Berdasar penelusuran Suara.com, pernyataan itu memang pernah disampaikan oleh Jokowi pada akhir tahun 2019 lalu. Pernyataan itu sempat diutarakan Jokowi merespons isu presiden menjabat tiga periode yang tengah bergulir ketika itu.
Adapun, Mahfud menilai bahwa persoalan terkait masa jabatan presiden merupakan ranah partai politik dan MPR. Sehingga, dia meminta Amien Rais tidak menyeret isu tersebut ke dalam pemerintah.
“Jadi jangan diseret-seret ke kabinet lah urusan itu diskusinya MPR dan parpol-parpol lah, dan itu haknya,” katanya.
“Tetapi kalau pemerintah ndak punya wacana tentang (periode jabatan presiden) mau tiga kali, empat kali, lima kali. Kita undang-undang yang berlaku sekarang aja,” imbuhnya.
Tudingan Amien Rais
Amien Rais sebelumnya mencurigai adanya usaha pemerintahan Jokowi menguasai seluruh lembaga tinggi negara. Hal itu menurutnya sangat berbahaya.
Politisi senior tersebut juga mengaku menangkap sinyal politik atau skenario yang mengarah agar Presiden Jokowi bisa terpilih lagi hingga tiga periode.
“Yang paling berbahaya sekarang adalah ada usaha-usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan back up politik serta keuangannya itu, supaya Presiden Jokowi bisa mencengkeram lembaga tinggi negara khususnya DPR, MPR, DPD,” kata Amien Rais melalui akun Youtube pribadinya, Minggu (14/03).
“Tentu ini sangat berbahaya. Jadi sekarang ada semacam opini yang semula samar sekarang semakin ke arah mana rezim Jokowi melihat masa depannya,” sambungnya.
Amien Rais curiga Presiden Jokowi akan mendorong adanya sidang istimewa MPR untuk melakukan perubahan terhadap sejumlah pasal. Salah satunya memberikan hak bagi presiden agar bisa dipilih tiga kali.
Meski begitu, Pendiri Partai Ummat tersebut menegaskan bahwa semua masih sebatas menjadi dugaan saja.
“Jadi mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki. Yang mana saya juga tidak tahu,” tukasnya.(*)
