PADA tulisan sebelumnya telah dibahas tupoksi (tugas pokok dan fungsi) PLN Batam, yakni penyediaan listrik yang meliputi kegiatan Pembangkit, Penyaluran, Distribusi dan Penjualan Retail.
Belum lagi terhadap tingkat efisiensi dan efektifitas maupun going concern dari anak perusahaan, maupun entitas asosiasi PT PLN Batam.
Namun dalam perjalanannya PT PLN Batam ditengarai ”TIDAK MAMPU” mengemban penugasan tersebut.
Ini dibuktikan dengan pendirian anak perusahaan (PEB) dan selanjutnya melakukan kerjasama dengan membentuk ENTITAS ASOSIASI dengan korporasi lainnya (DEB, MEB dan TJK).
Pun tentang going concern yang disebut dalam Kepmen tersebut , diprediksi tak berjalan dan tidak terjamin, khususnya terhadap anak perusahan PLN Batam.
Mengapa? Ini tak lain karena cucu-cucu BUMN di Batam mengalami ketergantungan kepada PLN Batam itu sendiri. Sementara ruang lingkup penugasan didirikannya PLN Batam adalah untuk menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum di sini.
Dengan grasa-grusunya pendirian anak perusahan dan entitas entitas asosiasi akan berdampak kepada semakin tingginya biaya opersional yang dikeluarkan oleh si bright setrum Batam, sehubungan dengan harga pokok penjualan listrik di Batam. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin panjangnya rantai biaya yang harus dikeluarkan oleh PLN Batam melalui anak perusahaan maupun entitas asosiasi.
Lain lagi tentang laba akhir ”YANG SEHARUSNYA” diperoleh oleh PLN Batam dan menjadi ”PENERIMAAN NEGARA” secara utuh. Laba bersih setelah pajak yang akan terbagi kepada para pemegang saham anak perusahaan dan para pemegang saham-saham dari entitas asosiasi.
Berdasarkan kajian tersebut maka sudah seharusnya Menteri BUMN melakukan review konkret, terhadap keberadaan anak dan cucu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang beroperasi di Batam dan terkhusus atas manajemen pengelolaan PLN Batam itu sendiri.
Apalagi bila menangkap aspirasi masyarakat Batam yang sering mengeluh karena terbebani oleh tarif setrum yang selalu naik. Belum lagi soal ulah setrum yang byar pet.(*)
