BatamNow.com, Jakarta – Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman minta pemerintah segera menghentikan dan mengembalikan proses pengembangan vaksin Nusantara ke kaidah sains.
Dilansir Suara.com, Dicky mengatakan semua evaluasi dan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah tepat, vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto harus dihentikan dan kembali ke fase pra-klinik.
“Saya imbau pemerintah tidak boleh membiarkan hal seperti ini walaupun yang memimpinnya ini mantan pejabat publik, kalau salah secara metode ilmiah yang harus diluruskan, karena ini menyangkut fasilitas pemerintah publik itu dibayar pajak, kalau tidak ada manfaat untuk kesehatan masyarakat ya gak boleh,” kata Dicky, Rabu (14/04/2021).
“Ini salah kaprah dan apa yang disampaikan BPOM sudah tepat, ini berbahaya ketika ada satu riset yang tidak merujuk dan tidak berpedoman pada kaidah ilmiah.”
Vaksin Nusantara dinilai tidak sesuai kaidah penelitian yang baik (Good Clinical Practice/GCP) serta tidak transparan.
“Ada tendensi yang tidak pas dari penamaan vaksin Nusantara ini, seolah mengesankan ini produk dalam negeri padahal faktanya tidak, dalam dunia ilmiah ini sudah tidak etis,” kata dia.
Secara ilmu kesehatan masyarakat, vaksin Nusantara dinilai tidak efisien sebab harganya mahal serta membutuhkan waktu yang lama dalam proses sel dendritik mulai dari pengambilan sampel darah, pengelolaan di laboratorium, hingga disuntikkan kembali ke tubuh.
“Dendritik sel vaksin ini tempat vaksinasinya juga harus di rumah sakit, tidak bisa di puskesmas, tidak bisa di posyandu, terus mahal ini, rata-rata Rp 200 Jutaan ini kalau saya lihat di Jepang misalnya untuk yang kanker, mahal sekali,” kata dia.
Dicky menilai pengembangan vaksin Nusantara di Indonesia sarat akan kepentingan politik karena didukung oleh beberapa politikus.
“Ujinya di Indonesia ini lebih didorong ke arah politik, karena memang karakter dari pembawa atau ide dari vaksin ini pun sama,” tutur Dicky.
BPOM dalam rapat bersama DPR pekan lalu menegaskan vaksin Nusantara belum memenuhi Cara Pengolahan Yang Baik (Good Manufacturing Practices/GMP), Praktik Laboratorium yang Baik (Good Laboratory Practice/GLP), dan konsepnya belum jelas; terapi atau vaksin.
Oleh sebab itu, BPOM meminta tim peneliti untuk menghentikan sementara proses pengembangan vaksin dan kembali ke fase pra-klinik dengan melengkapi prosedur saintifik yang baik dan benar.
Namun hal itu tidak digubris oleh anggota DPR dan beberapa mantan pejabat negara yang tetap melanjutkan uji klinis ke fase II tanpa restu BPOM dengan menyumbangkan darahnya untuk jadi relawan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta pada Rabu (14/04).(*)
